24 Apr 2019

Benchmarking to Best Practice Diklatpim Tingkat IV Kulon Progo

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerima peserta benchmarking to Best Practice Diklatpim Tk. IV angkatan ke-222 dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Acara tersebut berlangsung pada hari Senin (8/4/2019) bertempat di Balai Agung kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Turut hadir pada acara tersebut yaitu Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) sebagai narasumber, Kepala Balai Diklat Kepemimpinan (Eselon 3) Kementerian Keuangan RI Endang Widajati, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo Sri Harmintarti, MM.,  Asisten Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ir. Bambang Tri Budi Harsono.

Melalui sambutannya, Endang Widajati mengatakan bahwa benchmarking ini merupakan bagian dari proses pembelajaran. Peserta mendapatkan pengalaman langsung melalui benchmarking yaitu dengan cara shared experience.

“Diharapkan melalui kegiatan ini para peserta mendapatkan pengalaman langsung sehingga terinspirasi untuk membuat proyek. Para peserta yang ada disini merupakan perwakilan wilayah mereka. Mereka berasal dari pulau-pulau di Indonesia,” jelas Endang.

Menanggapi hal tersebut, pada sambutannya Hasto Wardoyo menegaskan bahwa Kulon Progo masih jauh jika di bandingkan dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Sehingga nantinya para peserta benchmarking dapat turut memberikan masukan.

“Jadi mungkin kita sharing saja. Kami juga masih jauh dibanding kota-kota besar di Indonesia, masih dalam proses perubahan menuju lebih baik,” tegas Hasto.

Selanjutnya, Hasto menjelaskan tentang profil dan kondisi Kabupaten Kulon Progo saat ini. Hasto juga mengatakan perubahan itu sangat perlu. Saat ini Kulon Progo sedang mengalami proses perubahan. Perubahan mendasar yang dilakukan adalah mengubah mindset.

“Kalau kita tidak berubah ya kita tetap jadi Kulon Progo yang dulu. Jadi harus ada perubahan karena itu sangat perlu. Pertama yang harus dilakukan adalah mengubah mindset atau pola pikir. PNS Kulon Progo dalam hal ini menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas. PNS diminta untuk selalu mencintai produk-produk Kulon Progo. Salah satunya adalah himbauan menggunakan batik gebleg renteng,” tuturnya.

Hasto juga menegaskan bahwa  penyelenggaraan pemerintah sama halnya dengan penyelenggaraan bisnis.

“Sebetulnya dalam menyelenggarakan pemerintah itu sama halnya dengan menjalankan bisnis. Orang sekarang ini tidak mengedepankan value tetapi values. Bisnis tentu saja tidak bisa dijalankan sendiri artinya perlu kerjasama. Sehingga pemerintah, swasta, dan rakyat memiliki visi bersama untuk menggerakan dan meningkatkan daerah,” ujar Hasto.

Selain itu Hasto Wardoyo dalam sambutannya tersebut menyoroti bahwa angka kemiskinan di Kulon Progo masih cukup tinggi. Pemda saat ini sedang gencar untuk memberantas hal tersebut.

“Banyak desa-desa pelosok di Kulon Progo yang masih dilanda kemiskinan. Maka kami memiliki sebuah perubahan berarti di bidang ekonomi. Kami bukan lagi berinovasi tetapi kami berevolusi. Ini adalah bentuk dari change of the mindset. Salah satunya yaitu, kami melalui PDAM telah memiliki air mineral sendiri yaitu Air Ku. Omset Air Ku sudah lebih dari 30 miliar. Jadi ini bisa meningkatkan ekonomi daerah. Sehingga uang masyarakat Kulon Progo akan kembali kepada mereka bukan malah pindah ke luar negeri,” jelasnya.

Tags :  
Kulon Progo
 
benchmarking
 
Hasto Wardoyo
 
2019

Berita Terkait

SubDomain