Kalurahan/Desa Karangsari Kulon Progo DIY, Masuk 10 Besar Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa

  • 28 September 2021 16:33:30
  • 388 views

Dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia (International Right To Know Day) 2021, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan Penganugerahan Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa kepada 10 Desa Terbaik, Selasa (28/9/2021). Berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD,Tangerang, Banten.

Kalurahan/Desa Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam Lomba Apresisai Desa Tingkat Nasional, dan meraih peringkat 8 Kalurahan terbaik dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Dengan prestasi yang membanggakan ini, Karangsari mendapat kunjungan lapangan dari Tim Penilai Apresiasi Desa tingkat Nasional, pada, Selasa (7/9). Pada tahapan penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, BAKTI Kominfo dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan bahwa pada 28 September 2002 untuk pertama kalinya Right to Know Day atau Hari Hak Untuk Tahu secara Internasional diperingati di Kota Sovia, Bulgaria. Sampai saat ini peringatan tersebut tetap dilaksanakan sebagai komitmen dan semangat untuk bersama-sama melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ia menjelaskan terdapat 10 nilai-nilai penting dalam memahami Hari Hak untuk Tahu Sedunia yang perlu diketahui dan pahami bersama, diantaranya pertama, hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak atas keterbukaan informasi publik dijamin oleh UU, Informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian dan lainnya.

“Dengan demikian pemaknaan peringatan Right to Know Day sudah selayaknya bukan hanya sekedar seremonial belaka tanpa makna, tetapi juga mengenai pelaksanaan dari semua prinsip utama Right to Know Day tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya Wakil Presiden KH Maruf Amin mengatakan pemerintahan yang baik dan bersih tercermin dari keterbukaan informasi publik di semua badan publik. Sebagai bagian akuntabilitas kelembagaan seluruh badan publik kepada rakyat untuk dilaksanakan, diperlukan komitmen keterbukaan informasi publik.

Menurutnya melalui transformasi informasi dan digitalisasi sebagai kunci penting untuk mendukung keterbukaan infromasi publik, utamanya pada penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi di masa pendemi Covid-19.

“Dengan teknologi, informasi publik dapat diakses dengan cepat dan menjangkau lapisan masyarakat luas, selain itu badan publik dituntut hrus berinovasi guna mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga lapisan Desa di Indonesia”, jelas Ma'ruf Amin.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan prinsip clean good governance adalah transparansi, tujuan prinsip ini ialah agar dalam menjalankan pemerintahan tidak keluar dari rel dan menuju tujuan yang telah ditetapkan

“Hak untuk tahu bagi setiap warga, adalah prinsip dasar untuk pemerintahan bersih dan baik,” ujarnya.

Apresiasi tertinggi kepada 10 Desa meraih apresiasi atas keterbukaan informasi publik terbaik di 2021 ialah Desa Sendang di Wonogiri (Jawa Tengah), Desa Punggul di Badung (Bali), Desa Blang Kolak I di Aceh Tengah (Aceh), Desa Cibiru Wetan di Bandung (Jawa Barat) dan Desa Kumbang di Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).

Selanjutnya ialah Desa Kabuna di Belu (Nusa Tenggara Timur), Desa Pohea di Sanana (Maluku Utara), Desa Karangsari di Kulon Progo (Yogyakarta), Desa Kedung Sumber di Bojonegoro (Jawa Timur) serta terakhir ialah Desa Teluk Kapuas di Kubu Raya (Kalimantan Barat).

Peringatan Right to Know Day ini, Komisi Informasi Pusat bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Bakti Kominfo juga Komisi Informasi Provinsi melakukan apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik desa. Apresiasi tertinggi diberikan kepada seluruh desa yang memiliki nilai tertinggi dalam melakukan keterbukaan informasi publik. Apresiasi kepada desa yang melakukan kepatuhan keterbukaan informasi tersebut merupakan bentuk komitmen bahwa keterbukaan informasi publik juga dilaksanakan sampai dengan seluruh lapisan masyarakat diseluruh Indonesia. MC Kab.Kulon Progo/hms