Hilangkan Akar Budaya Pungli, Menuju Kabupaten/Kota Di DIY bebas dari Pungutan Liar

  • 24 September 2021 15:26:10
  • 67 views

Wates, Pencanagan Kabupaten/Kota di DIY Menuju Kabupaten/Kota bebas dari Pungutan Liar (Pungli), digelar Pemprov DIY, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwana IX beserta jajaran Forkopimda DIY, berlangsung di Gedung Pracimosono Kompleks Kepatihan DIY. Jumat (24/9/2021). Pencanagan juga disiarkan langsung secara virtual.

Pertemuan virtual tersebut juga turut diikuti oleh seluruh Forkopimda se Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Seluruh pimpinan daerah di DIY, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo bersama Inspektorat Daerah (Irda) serta Forkopimda Kulon Progo.

Penyelenggaraan rapat virtual Pencanangan Kabupaten/Kota di DIY menuju Kabupaten/Kota bebas Pungli tersebut bertajuk tema Membangun Pola Pikir dan Budaya Kerja Menuju Wilayah Kota Bebas Dari Pungli Di Era Pandemi Covid-19 yang sekaligus sebagai seremoni pemasangan baliho Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) oleh Menkopolhukam Republik Indonesia, serta pemutaran video pemasangan baliho Saber Pungli di seluruh wilayah Kabupaten / Kota di DIY.

Ditemui usai rapat virtual, Bupati Kulon Progo Drs. H. Sutedjo  kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan, yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi ini persoalan yang harus kita selesaikan.

“Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu”, terangnya.

Sutedjo berharap dengan pemasangan banner itu tidak hanya sekedar formalitas tapi betul-betul bisa terpublish kepada masyarakat, apalagi untuk aparat pemerintah. Sebagai pengingat untuk tidak mencoba melakukan pungutan liar, sekecil apapun baik berbentuk uang maupaun barang.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwana IX menekankan bahwa sosialisasi perlu dilaksanakan tidak hanya kepada aparatur, tetapi juga kepada masyarakat sehingga aparatur dan masyarakat betul-betul mengerti dan memahami aturan dengan jelas, serta harus ada penanaman kejujuran dan integritas yang tinggi sebagai salah satu komitmen aparatur atau pegawai pemerintahan.

“Tugas saber pungli dalam melakukan pemberantasan pemungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan memanfaatkan personil satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di kementrian, lembaga maupaun pemerintah daerah, aparat sipil harus berani nengganti dengan pelayanan prima yang dijanjikan,” jelasnya.

Dalam sambuatannya Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan saber pungli bukan KPK tapi lembaga dalam upaya membersihan institusi pemerintah dari kebiasaan pungli di birokrasi, saber pungli sebagai institusi tidak boleh memproses sendiri. Saber pungli untuk melakukan pencegahan, pembinaan untuk menghilangkan pungli.

Mahfud menekankan pembayaran layanan secara non-tunai melalui jaringan elektronik atau online, juga mudah dan efisien. Oleh karena itu di era digitalisasi ini, pemanfaatan teknologi informasi sudah mendesak untuk diterapkan, segala macam transaksi pembayaran bisa dilakukan secara online,

“Hal inilah yang dapat meminimalisir interaksi antara petugas pelayanan dengan masyarakat yang dilayani sehingga terjaga proses dan prosedur pelayanan yang baik dan benar. Pasalnya, pungli berpotensi terjadi pada kegiatan yang melibatkan pegawai pemerintahan dalam proses pelayanan. Pemahaman yang memadai mengenai pemberian tidak resmi tersebut, dinilai dapat mengantisipasi kebiasaan menerima yang biasa terjadi antara pelayan publik dan masyarakat,” tegas Mafud.

Pencanangan Daerah Istimewa Yogyakarta ditandai dengan pemukulan gong oleh Menkopolhukam Mahfud MD didampingi Sri Sultan Hamengkubowono XI, diakhiri dengan sesi foto bersama dan pemutaran video. MC Kab.Kulon Progo/Rizki/Dilla