Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD Kulon Progo

  • 20 September 2021 16:43:33
  • 50 views

Wates - Digelar di Ruang Kresna gedung DPRD Kabupaten Kulon Progo, DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pemberdayaan dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Kulon Progo, Senin (20/9/2021)

Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati, SE menyampaikan bahwa Rapat Paripurna oleh DPRD tersebut dinyatakan terbuka untuk umum, selain dilaksanakan di Ruang Kresna rapat juga diselenggarakan secara virtual melalui video confrence yang diikuti oleh OPD Kulon Progo dengan acara pokok penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat, Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Sebagai juru bicara DPRD Agung Raharjo, ST mengatakan  bahwa terjadinya perkembangan pembangunan di Kulon Progo seperti beroperasionalnya YIA, Kawasan penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, dan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) akan menjadi pemicu berkembangnya sektor perdagangan termasuk kemungkinan pusat perbelanjaan atau toko modern dan swalayan dipastikan akan berpengaruh terhadap keberadaan pasar tradisional/pasar rakyat dan warung-warung kecil milik rakyat.

“Dampak positif dari keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah tumbuh dan berkembanya ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan sebagai potensi perekonomian yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah” ucap Agung, menurutnya sisilain dari menjamurnya toko atau swalayan modern dapat menyingkirkan posisi pasar rakyat.

Agung beranggapan bahwa pasar rakyat tidak hanya sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat namun juga sebagai pusat budaya yang mampu mempertahankan identitas lokal dan nilai-nilai adat Yogyakarta. Dirinya juga menambahkan bahwa Raperda ini bertujuan antara lain untuk memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi, dan Pasar Rakyat, mengatur keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, UMKM, dan Koperasi yang ada.

“Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Raperda ini meliputi satu, perlindungan pasar rakyat, dua, pemberdayaan pasar rakyat dan tiga, penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan” tutur Agung.

Dalam rapat paripurna tersebut Bupati Kulon Progo Drs. H. Sutedjo juga menyampaikan pendapatnya bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengapresiasi terkait Raperda yang diajukan oleh DPRD Kulon Progo seiring dengan banyaknya toko swalayan di Kulon Progo Sehingga pasar rakyat dan usaha UMKM perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat tumbuh berkembang dan bersaing secara sehat dengan swalayan.

Sutedjo melanjutkan penjelasannya bahwa terkait Raperda inisiatif DPRD kulon Progo tersebut dirinya memberikan beberapa saran antara lain pengoptimalan penjualan dan promosi produk lokal di swalayan “mohon dipertimbangkan kembali pasal 39 ayat 3 Raperda  yang menyebutkan ruang promosi usaha mikro dan usaha kecil dan atau pemasaran produk dalam negeri dan seterusnya, agar lebih mengedepankan produk lokal untuk dipromosikan sebagai implementasi gerakan bela-beli Kulon Progo”

Bupati juga meminta agar pada ketentuan umum Raperda batasan istilah Uaha Mikro Kecil dan Menengah agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta permintaan Bupati terkait belum adanya pasal yang mengatur terhadap toko swalayan yang keberadaannya kurang dari 1000 meter dari pasar rakyat guna stabilisasi penjualan dan pendapayan ekonomi baik untuk swalayan maupun pasar rakyat. MC Kab.Kulon Progo/Rizki/Della