Bupati Kulon Progo Hadiri Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP Tahun 2021

  • 02 September 2021 10:26:39
  • 65 views

Wates - Bupati Kulon Progo Drs. Sutedjo beserta jajaran mengikuti launcing Sinergitas Pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP). Acara ini dikemas dengan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021. Bupati hadir secara virtual di Command Room Diskominfo Kulon Progo. Selasa (31/8/2021).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. melaunching Sinergitas Pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) dengan Harapan, kerja sama ini dapat mewujudkan Good Governance.

Salah satu risiko utama yang menghambat pencapaian tujuan adalah risiko fraud atau tindakan kecurangan. Oleh karena itu, management perlu mengidentifikasi dan mengimplementasikan mitigasi resiko fraud. Tindakan kecurangan (fraud) merupakan suatu tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya meminta seluruh Kepala Daerah mendukung MCP Pencegahan Korupsi dengan menugaskan para Inspektur masing-masing Daerah agar tersambung dengan sistem MCP.

Pengelolaan MCP bertujuan mendorong Pemerintah Daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek Pemerintahan Daerah sehingga tercipta tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik.

Terdapat 8 progres yang ditentukan Kemendagri sebagai indikator fungsi keberhasilan daerah, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana Desa, optimalisasi pendapatan Daerah dan manajemen aset Daerah.

Mendagri juga memberikan penghargaan kepada 10 Provinsi yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri secara tepat waktu. Provinsi yang mendapatkan penghargaan ini adalah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, dan Kalimantan Selatan.