Rapat Paripurna, Bupati Kulon Progo Sampaikan Perubahan KUA Dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021

  • 19 Agustus 2021 12:04:05
  • 104 views

Wates – DPRD Kabupaten Kulon Progo mengelar Rapat paripurna (Rapur) dalam rangka Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Kulon Progo, berlangsung di ruang Kresna, Gedung DPRD Kabupaten Kulon Progo, Rabu (18/08/2021).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati, SE dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan rapat tersebut beragendakan Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati Kulon Progo.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kulon Progo Drs.H.Sutedjo menyampaikan terdapat perkembangan kondisi APBD Tahun Anggaran 2021 sehingga beberapa hal memerlukan penyesuaian antara lain: 1) perkembangan yang tidak sesuai asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan 3) Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program, maupun antar jenis belanja.

Sutedjo menambahkan bahwa pandemi Covid-19 juga mengakibatkan melambatnya aktivitas perekonomian, terganggunya mobilitas masyarakat, serta kegiatan sektor indurstri, infrastruktur, dan pariwisata yang ikut terhenti. “Dampak yang mulai kita rasakan adalah kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, serta menurunnya kemampuan keuangan daerah terutama pada sektor pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pusat” tuturnya.

Dengan adanya perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2021, maka terdapat beberapa kegiatan yang dapat di prioritaskan oleh pemerintahan Kulon Progo yaitu :

  1. Penambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sampai akhir tahun 2021.
  2. Penambahan belanja hibah padat karya dan hibah sektor pertanian dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat.
  3. Penambahan belanja infrastruktur pertanian, perindustrian, dan kelautan berdasarkan aspirasi masyarakat.
  4. Penambahan belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk perbaikan jaringan internet di 12 kapanewon.
  5. Pemenuhan sarana prasarana kerja secara bertahap di beberapa OPD.
  6. Penuangan kembali belanja yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang telah ditentukan penggunaannya (SiLPA eamark) sesuai ketentuan yang berlaku.

Akhid Nuryati, SE juga menyampaikan bahwa Rapat paripurna tersbut dilaksanakan dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua DPRD Kulon Progo, serta Turut Hadir bersama Bupati yaitu Wakil Bupati Kulon Progo Fajar Gegana, seluruh pimpinan dan Anggota DPRD Kulon Progo, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staff Ahli Bupati, Seluruh OPD lingkungan pemerintahan Kulon Progo, dan perwakilan dari fraksi-fraksi. MC Kab.Kulon Progo/Rafi/hry