Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2020, Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Kepala Daerah

  • 26 November 2020 10:26:22
  • 885 views

Wates – Bupati Kulon Progo, Drs. H.Sutedjo menghadiri acara Rapat koordinasi (Rakor) secara daring terkait Progress Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. di Command Room, Diskominfo Kabupaten Kulon Progo. Selasa (24/11/2020).  Kegiatan ini diikuti Gubernur/Walikota/Bupati yang ada di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mengoptimalkan capaian MCP tahun 2020 di masing-masing Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Koordinator Wilayah 8 KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi juga mengungkapkan alasan mengundang Gubernur/Bupati/Walikota hadir dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.

“Berharap untuk Kepala Daerah terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya  

Dalam paparanya Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain itu, juga dilakukan pemaparan oleh KPK RI mengenai laporan MCP per 23 November 2020 yang menempatkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berada di posisi terakhir dengan total nilai 69,19. Sedangkan urutan pertama Pemerintah Provinsi DIY dengan total nilai 81,54. Kedua Gunung Kidul total niali 75,05. Ketiga, Kota Yogyakarta total nilai 74,25. Keempat, Bantul total nilai 71,82. Kelima, Sleman total nilai 70,23.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kulon Progo, Drs. H.Sutedjo menanggapai hal yang telah disampaikan oleh  KPK RI. Bahwa Ia berkominten untuk menindaklanjuti sisi-sisi mana yang nilainya masih rendah diantaranya perencanaan dan penganggaran, optimalisasi pajak dan manajemen aset.

“Tentu akan kami lakukan upaya-upaya maksimal sehingga bisa meningkatkan nilai untuk Kabupaten Kulon Progo,” ujar Sutedjo. MC Kulon Progo/nia