DPRD Gelar Rapur Rancangan Perubahan APBD 2020

  • 25 Agustus 2020 16:12:55
  • 1020 views

Wates – DPRD Kulon Progo kembali menggelar Rapat Paripurna (Rapur) terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 di ruang Kresna, Gedung DPRD Kulon Progo, Senin, (24/8/2020).

Rapat ini merupakan rangkaian pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dihadiri Bupati Kulon Progo, Wakil Bupati Kulon Progo, Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kulon Progo, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan 37 dari 40 anggota dari enam Fraksi Partai Politik (Parpol).

Maksud dan tujuan disusunnya Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah untuk memberikan gambaran umum kondisi keuangan daerah dalam rangka penyusunan Perubahan APBD, yang meliputi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, maupun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian akibat pandemi Covid-19, baik secara makro maupun adanya perubahan kondisi fiskal.

Perubahan tersebut mengakibatkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga tetap dapat mengoptimalkan sasaran pembangunan Daerah. Dari penyesuaian anggaran tersebut, Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menunjukkan penurunan sebesar 4,45 persen dari alokasi Anggaran 2020 Belanja yang ditetapkan pada APBD Tahun 2020.

Bupati Kulon Progo, Drs.H.Sutedjo mengatakan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja instansi perangkat daerah, penanganan, dan pencegahan penyebaran pandemi Covid 19, serta upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid 19.

 “Kita masih menganggarkan untuk covid-19 yang agak banyak, perubahan inI masih akan tetap berlanjut karena kita belum tahu sampai kapan, tapi kita juga tidak ingin kegiatan perekonomian pembangunan itu berhenti. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang menggeliatkan perekonomian rakyat ini juga menjadi bagian yang kita prioritaskan di perubahan ini, sehingga ada kegiatan padat karya, yang bisa menggerakkan masyarakat dan juga memberi pendapatan masyarakat,” ujar Sutedjo.

Permasalahan utama perubahan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah adanya kebijakan pemerintah berupa penurunan nilai dana perimbangan/transfer yang bersumber dari pemerintah pusat. Selain itu juga adanya Penurunan Pendapatan Asli Daerah terbesar pada pendapatan Hasil Pajak Daerah, khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sementara itu, perubahan Belanja Daerah pada penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, jalah semakin terbatasnya Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari pemerintah pusat untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, sehingga banyak program dan kegiatan prioritas yang harus ditunda agar belanja daerah dapat lebih fokus untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.

Untuk mendukung terwujudnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, diperlukan strategi agar terjadi sinkronisasi antara arah kebijakan yang ditetapkan dengan prioritas pembangunan yang dilaksanakan. MC Kulon Progo/Retri/Lia.