Lurah Sebagai Pelaksana Urusan Keistimewaan, 87 Lurah se-Kulon Progo Dilantik Dan Dikukuhkan.

  • 27 Januari 2020 00:00:00
  • 742 views

Kabupaten Kulon Progo menjadi yang pertama melantik ulang kepala desa menjadi Lurah terkait perubahan nomenklatur kelembagaan sesuai status Keistimewaan Yogyakarta, dari nama desa menjadi kalurahan. Total 87 orang terdiri dari 58 lurah dan 29 pejabat lurah. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Pracimasana, Kepatihan Kantor Gubernur DIY. Senin (27/1/2020). Dilantik oleh Bupati Kulon Progo dan dikukuhkan oleh Gubernur DIY.

Bupati Kulon Progo Drs.H.Sutedjo dalam sambutannya mengatakan penataan kelembagaan Pemerintah Kalurahan ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY,

“Untuk menwujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah," jelasnya.

Selain itu, perubahan nomenklatur jabatan Kepala Desa menjadi Lurah juga terdapat perubahan tugas dan fungsi Lurah, yaitu selain tugas dan fungsi yang bersifat simetris, juga pelaksanaan tugas di bidang keistimewaan. Kelembagaan pemerintah kalurahan diselenggarakan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintah istimewa.

“Pelantikan kembali Lurah ini dalam rangka penyesuaian penyebutan nama jabatan bagi Lurah dengan memasukkan konsideran, bahwa Lurah sebagai pelaksana urusan keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang, serta mencantumkan dalam konsideran mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, saat pengukuhan di Bangsal Kepatihan, mengungkapkan Kabupaten Kulon Progo adalah kabupaten yang paling siap dalam penerapan kelembagaan kelurahan ini. Dimana selain sebagai pengelola dana desa kelurahan juga ditambah tugas dan fungsinya dalam urusan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

“Dengan dasar filosofi Hamemayu Hayuningbawana maka grand design kebudayaan DIY ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia yang berkehidupan tertib dan damai,” ungkapnya.

Sultan berpesan agar seorang lurah sebagai aktor perubahan yang tepat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai filosofi itu dalam kehidupan nyata di lingkungan kelurahan.

“Saya percaya, bahwa semua lurah di Kulon Progo telah lulus dari pawiyatan pamong dengan demikian saya yakin bahwa setiap lurah dapat menjadi mediator transformasi budaya Yogyakarta kepada penduduknya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masing-masing wilayah,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, perubahan nomenklatur kelembagaan sesuai dengan UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY dan Pergub No 25 tahun 2019 nama kecamatan di kabupaten berubah menjadi kapanewon dan di kota berubah menjadi kemantren. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Diharapkan dalam pelantikan dan pengukuhan ini memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, lebih khususnya penurunan angka kemiskinan. akan membawa dampak kemajuan nang peningkatan kinerja para Lurah, sehingga Kalurahan yang dipimpinnya kedepan menjadi lebih baik dan lebih maju lagi dan masyarakatnya tentram, damai dan sejahtera lahir maupun batin. MC Kulon Progo/hry/srd.