Kemiskinan Masih Menjadi Pembahasan Dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah

  • 11 November 2019 00:00:00
  • 822 views

Kulon Progo – Bupati Kulon Progo, Drs. Sutedjo memimpin Rapat Kerja Pemerintah Daerah untuk pertama kalinya di ruang Sermo setelah dilantik sebagai Bupati pada tanggal 7 November 2019 kemarin. Dihadiri oleh Sekretaris dan Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati dan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Senin (11/11/2019)

Sutedjo mengucapkan terimakasih atas dukungannya untuk melanjutkan ketugasan sebagai Bupati. Kepada OPD agar bersama-sama melanjutkan ketugasan sesuai bidang masing-masing.  

Beberapa hal yang  menjadi perhatian adalah masih tinggiya angka kemiskinan di Kulon Progo yang mencapai 18.3 %, merupakan tertinggi DIY. Oleh karena itu, semua OPD dimohon untuk bisa menurunkan angka kemiskinan.

“Yang menjadi perhatian dan tanggung jawab kita adalah tentang masih tingginya angka kemiskinan, bahkan Kulon Progo masih tertinggal angka kemiskinannya masih 18.3 %”, terangnya.

RPJMD Kulon Progo telah menetapkan target penurunan kemiskinan setiap tahunnya, yaitu 2 %. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2022 harus bisa turun 6 % menuju angka 12.3 %. Selama tiga tahun ke depan, semua OPD diharapkan ada kegiatan yang mempunyai kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.  K

epala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA) Kulon Progo, Ir. Agus Langgeng Basuki memaparkan data Desa dengan tingkat penduduk miskin paling rendah diantaranya Temon Kulon (0,83 %), Glagah (1.15 %), Jangkaran (1.42 %), Jantan (1.98 %) dan Temon Wetan (3.21 %). Sedangkan Desa dengan tingkat penduduk miskin paling tinggi di Kalirejo (37,81 %), Purwoharjo (31,73 %), Banjarsari (30,72 %), Sidorejo (30,49) dan Kebonharjo (30,1 %). Selain itu, Agus Langgeng menambahkan bahwa angka penurunan kemiskinan harus sesuai dengan RPMJ DIY, yaitu 8.8 persen.  Sehingga rata-rata penurunan kemiskian di Kulon Progo  2.5 % per tahun.

“angka penurunan kemiskinan ini harus sesuai dengan RPJMD DIY. Sehingga pada tahun 2022, RPJMD DIY untuk Kulon Progo adalah 8,85 %. Sehingga rata-rata 2.5 % tiap tahunnya”, tegasnya. 

Sementara Sekretaris Daerah Kulon Progo, Ir.RM.Astungkoro, M. Hum berpesan kepada pengelola data kemiskinan supaya berkoordinasi dengan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan, Bambang Sutrisno, S. Sos, M.Si seperti Program Kube, Bantuan Non Tunai.   

Astungkoro menambahkan untuk bantuan ke Masyarakat umumnya terkendala by name dan by address. Jika ada perubahan data, agar bisa disusulkan di perubahan triwulan pertama. Masing-masing desa bisa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk membuat profil desa secara akurat, sehingga akan muncul potensi yang bisa dikerjakan oleh Kabupaten dan Provinsi.   Beberapa hal yang juga dibahas adalah terkait Inovasi Daerah, pelaksanaan beberapa program kegiatan di beberapa OPD, Pelayanan Publik, Adipura dan Bela Beli Kulon Progo. (MC Kulon Progo/henry).