Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 Diatas Target

  • 10 Maret 2018 16:23:08
  • 1789 views

Survey oleh Bagian Organisasi bekerjasama dengan pihak ketiga terkait Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepada masyarakat, hasilnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diatas target RPJMD. Pada RPJMD Tahun 2017, layanan Pemkab Kulon Progo secara keseluruhan ditargetkan sebesar sebesar 77 koma, berdasarkan hasil survey diperoleh angka 80 koma. Dengan unsur penilaian meliputi ada 14 (empat belas) komponen sesuai dengan peraturan.

Dengan hasil survey ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur apa yang akan kita berikan kepada masyarakat. Meskipun sudah diatas target diharapkan kedepan bisa ditingkatkan lagi, dan ketika penyelenggara layanan mendapat masukan hasil layaan, dapat mencoba memperbaiki layanan tersebut kepada masyarakat.

Beberapa teknik Bupati Kulon Progo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat juga diterapkan oleh beberapa OPD (Organisasi Perangkat Darah) salah satunya, apa yang dicatat itu dikerjakan dan apa yang dikerjakan itu dicatat, sehingga bisa menjadikan dorongan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dari hasil Survey IKM, Pelayanan Publik di Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo memperoleh hasil paling tinggi nilainya 89,105 dan masuk kategori sangat baik. Sehingga menempatkan Kecamatan Panjatan diurutan pertama di lingkungan Kecamatan, urutan kedua diraih Kecamatan Nanggulan 87,17 kategori sangat baik, dan ketiga Kecamatan Girimulyo 85,679 kategori sangat baik.

Sedangkan lingkup Puskesmas nilai paling tinggi diraih Puskesmas Pengasih 1 meraih 88,608 sangat baik , kedua Puskesmas Nanggulan 87,874 sangat baik dan ketiga Puskesmas Panjatan 2 meraih 87,2 sangat baik.

Sedangkan Layanan Publik lainnya tertinggi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meraih 87,312 sangat baik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 79,52, kategori baik dan Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu 78,899 kategori baik.
Atas keberhasilan tersebut sembilan layanan publik diberikan piagam penghargaan oleh Bupati Kulon Progo yang diserahkan Plh. Sekda Drs.Djoko Kus Hermanto,MM di Ruang Sermo Jum’at (9/3/2018).

Drs.Djoko Kus Hermanto,MM menyampaikan, pemberian penghargaan semacam ini penting untuk memotivasi OPD, meningkatkan implementasi tentang pelayanan sebagai amanah UU no.25 tahun 2009.

"Selamat kepada OPD yang telah mampu mengimplementasikan. Di era teknologi informasi ini dimana masyarakat melek informasi, diharap jangan diabaikan layanan yang dilakukan melalui teknologi informasi." Kata Drs.Djoko Kus Hermanto,MM.

Disampaikan menanggapi masyarakat secara baik, cepat dan transparan juga menjadi bagian dari layanan publik. Djoko Kus Hermanto menyampaikan terimakasih kepada bagian organisasi bekerjasama dengan pihak ketiga yang telah berhasil melakukan survey indek layanan masyarakat, karena selain berguna untuk mengukur indek kepuasan masyarakat, diharap mampu mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai penyelenggaran layanan, dan mendorong penyelenggara meningkatkan kualitas layanan lebih inovatif.



Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Kulon Progo Sarji,SIP menyampaikan, terkait dengan survey kepuasan masyarakat ini, disamping amanat UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, juga menjadi tolak ukur bagaimana kualitas layanan masyarakat. Survey ini dilakukan oleh survey pihak ketiga, dan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner.

"Jadi persepsi masyarakt sudah bisa nampak dengan hasil itu. Disitu diketahui bagaimana tingkat layanan publik oleh Pmekab pada masyarakat. Dengan adanya survey, kemudian hasil survey indek kepuasan masyarakat ini, nanti menjadi tolak ukur seberapa besar keberhasilan fungsi penyelenggara pemerintah dalam melayani masyarakat. Disamping kwajiban, tapi utamanya ini menjadi tujuan bahwa semakin kesini kualitas layanan harus semakin baik, fungsi penyeleggara pemerintah salah satunya disamping menyelenggarakan fungsi-fungsi kesejahteraan, tapi juga bagaimana bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat." Kata Sarji.

Dijelaskan lebih lanjut, Unsur yang dinilai ada 14 komponen, antara lain adalah standar layanan, prosedur layanan seperti apa, terkait sarpras, kejelasan terkait dengan tarif jika ada tarifnya. Kejelasan alur proses ada kepastian masyarakat itu dalam meperoleh layanan. Hal Ini sudah dibakukan, dan Sarji yakin hasil ini tidak jauh beda dengan hasil yang dilakukan oleh Kemenpan maupun ombudsmen karena rujukannya sama UU tentang pelayanan publik.


"Hasil secara keseluruhan dari target ditentukan rpjmd 2017, Indek Kepuasan Masyarakta 77, tetap dari hasil tadi 80 koma. Diatas target. Tapi kalau saya yang penting nanti bagaimana baik pengguna dalam hal ini masyarakat dan penyelenggara saling bisa , penyelenggara ketika ada masukan hasil layaan juga mencoba memperbaiki layanan kepada masyarakat." Tandas Sarji.

Kepala Dinas Dukcapil Drs.Djulistyo menyampaikan, piagam ini merupakan apresiasi bentuk kinerja daripada OPD di Kulon Progo, baik di Kecamatan, maupun layanan lain. Djulistyo berharap semua dapat maju bersama, jadi kedepan semua dapat piagam penghargaan dengan kategori baik maupun baik sekali.

"Yang penting kita melakukan yang selama ini disampaikan oleh Pak Bupati, apa yang dicatat itu dikerjakan dan apa yang dikerjakan itu dicatat. Itu bisa menjadikan dorongan pelayanan publik kepada masyarakat." Kata Drs.Djulistyo seusai menerima penghargaan

Camat Panjatan Sudarmanto,SIP,MSi menyampaikan dengan survey jadi alat ukur evaluasi sejauhmana pelayanan yang kita berikan bisa dipersepsikan bisa diterima oleh masyarkat, dan tentu nilai atau catatan ini sebagai tolak ukur awal apakah pelayanan sudah diterima atau belum di masyarakat.

"Dengan ini setiap tahun kita lakukan evaluasi. Harapannya tidak ada gap antara ekspektasi, dengan apa yang telah diberikan. Harapannya semakin baik pelayanan yang kita berikan, harapannya gapnya semakin kecil. Survey ini menjadi tolak ukur kami apa yang akan kita berikan kepada masyarakat. Dan bisa kita tingkatkan. Kami berusaha, meskipun dengan sarana dan sumber daya yang terbatas, semampunya kita lakukan pemenuhan. Kerjasama dengan OPD terkait seperti Bappeda, dan bagian pemerintahan. Dalam hal SDM berupaya agar apa yang diberikan SDM kami betul-betul berusaha yang terbaik untuk masyarakat. " kata Sudarmanto,SIP,MSi.
(at@humaskp)