PBB Tahun 2018 Naik 7,3 M

  • 06 Maret 2018 16:12:33
  • 1972 views

Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2018 di Kabupaten Kulon Progo mencapai Rp. 23.136.216.759,- (Dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan jumlah SPPT sebanyak 336.923 lembar (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga lembar), mengalami peningkatan sebesar 7,3 Milyar dibanding ketetapan pajak 2017.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kulon Progo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) pada acara Sosialisasi dan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) serta Panutan Pajak Tahun 2018 yang diselenggarakan di Aula Adikarta Pemkab Kulon Progo, Senin (5/3/2018).

"Untuk NJOP dengan nilai Rp. 2.450, Rp.3.500,-, Rp.5.000,- dan Rp. 7.000 menjadi Rp.10.000,- untuk tahun 2018" kata Bupati Kulon Progo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K).

Bupati menjelaskan, beberapa alasan perubahan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 ini antara lain: Harga jual beli tanah mengalami kenaikan di seluruh wilayah Kulon Progo; Menyesuaikan nilai uang karena terjadi inflasi; Kenaikan NJOP secara umum satu tingkat untuk 41 Desa yang belum perna mengalami kenaikan selama pendaerahan PBB, Kecuali NJOP yang selama ini di bawah Rp. 10.000,-

"Kenaikan ini juga akibat multi player efect pembangunan Bandara meskipun belum selesai.

Dokter Hasto menyampaikan terimakasih kepada Wajib Pajak yang tertib membayar pajak. Apabila ada hal permasalahan muncul di masyarakat terkait adanya kenaikan NJOP, Bupati berharap secepatnya disampaikan ke Pak Triyono Ka.BKAD Kab Kulon Progo.

Bupati sebenarnya sangat berharap dilakukan pengkajian, pelayanan pembayaran PBB dapat dipermudah seperti halnya dengan pengisian pulsa pada Hand phone, sehingga selain memudahkan pembayaran pajak, juga untuk mengurangi kelalaian petugas pemungut yang dapat berakibat pada masalah hukum. Diharapkan dengan membangun sistem baru untuk mempercepat transaksi, akuntabilitas juga bisa dipertanggungjawabkan.



Pada acara sosialisasi ini, diawali sambutan penyelenggara oleh Kepala BKAD Kab Kulon Progo Triyono,SIP,MSi., sambutan Pimpinan Bank BPD DIY Christina Hariarsi, Sambutan Bupati Kulon Progo, dilanjutkan Penandatanganan BA Penyerahan SPPT PBB P2 kepada 12 Camat se Kabupaten Kulon Progo, dan Penyampaian secara simbolis SPPT PBB tahun 2018 kepada wajib pajak dengan ketetapan tertinggi.

Acara ditutup dengan pelaksanaan pembayaran wajib Pajak Panutan oleh Bupati Kulon Progo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K), Wakil Bupati Kulon Progo Drs.H.Sutedjo, dan beberapa tokoh lain. Pembayaran Perdana PBB tahun 2018 oleh perwakilan Tokoh Masyarakat Panutan di Counter Layanan Bank BPD DIY. Bupati membayar pajak bumi dan bangunan yang berlokasi di Pedukuhan Klepu Rt.70 RW.26 Hargowilis Kokap.


Penyerahan SPPT PBB P2 2018 tertinggi antara lain kepada Wajib Pajak PT.Angkasa Pura I dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 6.006.113.016 (Enam milyar enam juta seratus tiga belas ribu enam belas rupiah).

Wajib pajak tinggi lainnya yaitu PT.Pertamina UPMS IV, CV.Karya Hidup Sentosa, PT.Sung Chang Indonesia, Hotel King/ Sinar Waluyo, BPD DIY Cab. Wates, PT.Lestari Pelita Graha, BRI Cab. Wates, PT.Capital Realm Indonesia, Perum Pegadaian Wates.


Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo Triyono,SIP,MSi. menyampaikan PBB merupakan 7,49% dari total PAD Kabupaten Kulon Progo. Tahun 2017 pembayaran PBB mencapai 93% dari SPPT yang dikeluarkan pada tahun 2017.

"Harap seluruh jajaran untuk menggali potensi. Camat dan kepala desa agar lebih intensif lagi untuk melakukan sosialisasi untuk pemahaman masyarakat. Karena pajak dinilai penting untuk kelanjutan pembangunan di Kulon Progo. Adapun tunggakan 7% dari SPPT 2017." Kata Triyono,SIP,MSi.


Pimpinan Cabang PT.BPD DIY Cab. Wates Kristina Hariarsi menyampaikan, Pada tahun 2017 dari PBB yang masuk 93%, yang masuk melalui BPD DIY sebesar 99%.

"Untuk tahun 2018 senilai 23 milyar, BPD DIY siap memberikan suport maksimal dan tentunya mengharapkan peran serta masyarakat Kulon Progo." kata Christina.

Dijelaskan, BPD DIY juga mensuport program non tunai sejak Oktober 2017. Masyarakat dapat membayar melalui EDC, ATM. Dalam waktu dekat juga akan mengadakan simulasi para bendahara untuk mencoba transaksi belanja APBD. BPD DIY juga melakukan pelayanan e-samsat, satu-satunya di Indonesia, untuk transaksi perpanjangan STNK, tidak perlu BPKB, KTP, asal nama rekening dan nama pemilik kendaraannya sama.
(at@humaskp)