Rakor Pembentukan PPK PPs

  • 29 Januari 2018 13:50:32
  • 1066 views

Dalam rangka persiapan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan dengan camat dan lurah dan kepala desa se-Kulon Progo terkait pembentukan PPK, PPS, yang diselenggarakan di Aula Adikarto Pemkab Kulon Progo, Senin (29/1/2018).

"Kami menggelar Rakor dengan dengan camat dan lurah dan kepala desa terkait pembentukan PPK, PPS. Karena nantinya pada pembentukan sekretariat PPK dan PPS, melibatkan Camat, Lurah maupun Kades, untuk kelancaran proses, karena ada di masing-masing kecamatan dan desa" kata Muh Isnaini,STP.MM Ketua KPU Kulon Progo.


Untuk pembentukan PPK dan PPS ini, Muh Isnaini berharap partisipasi masyarakat untuk bisa terlibat menjadi penyelenggara pemilu dengan menjadi PPK atau PPS. Karena dengan keterlibatan masyarakat dan bantuan semua pihak, tugas-tugas KPU bisa terbantukan. Ada beberapa perubahan aturan seperti batas usia minimal menjadi PPK dan PPS sekarang turun. Jika aturan yang dahulu minimal 25 tahun, sekarang minimal 17 tahun, sudah boleh terlibat dalam penyelenggara pemilu.

"Harapan kami bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat sebagai penyelenggara." Tambah Muh Isnaini.

 

Tri Mulatsih,SPd.MA. KPU Kulon Progo pada Rakor ini juga menyampaikan beberapa syarat dan jadwal pembentukan PPK, PPS dan KPPS dan berharap peran serta masyarakat. Masukan dan tanggapan masyarakat sangat ditunggu saat Pembentukan PPK, PPS, KPPS.

Disampaikan, syarat menjadi PPK, PPS dan KPPS antara lain: WNI, Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. Setia kepada Pancasial sebagai dasar Negara, UUD RI Tahun 1945, Negara Kesatuan RI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita proklamasi 17/8/1945. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Tidak menjadi anggota Parpol yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Parpol yang bersangkutan.

Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidaya yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kulon Progo atau DKPP. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.


Jadwal Pembentukan PPK adalah: Pengumuman pendaftaran (22-24/1). Penerimaan pendaftaraan (25-31/1), Pengambilan berkas pendaftaran oleh KPU Kabupaten ke kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo (1/2). Penelitian administrasi (1-3/2). Pengumuman hasil seleksi administrasi (4-5/2). Masukan dan tanggapan masyarakat (4-10/2). Seleksi tertulis (6-8/2). Pengumuman hasil seleksi tertulis (9-10/2). Seleksi wawancara (11-14/2). Pengumuman hasil seleksi wawancara (15-17/2). Pelantikan PPK (9/3).


Jadwal Pembentukan PPS adalah: Pengumuman pendaftaran (3-5/2).Penerimaan Pendaftaran (6-12/2). Penyampaian berkas pendaftaran dari desa ke kecamatan (12-13/2). Pengambilan berkas pendaftaran PPS oleh KPU Kabuapten ke kecamatan se-kabupaten Kulon Progo (13/2). Seleksi administrasi (13-15/2). Pengumuman hasil seleksi administrasi (16-17/2). Masukan dan tanggapan masyarakat (16-22/2). Seleksi tertulis (18-20/2). Pengumuman hasil seleksi tertulis (21-22/2). Seleksi wawancara (23-24/2). Pelantikan angota PPS (9/3).


Plh.Sekretaris Daerah Drs.Djoko Kus Hermanto,MM yang mewakili Bupati Kulon Progo menyampaikan, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah didepan mata, segenap tahapannya tentu harapannya dapat terselenggara dengan baik, tertib dan lancar, tanpa ada kendala yang berarti.

"Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran serta dan partisipasi semua pihak termasuk didalamnya adalah masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Kesadaran berpolitik masyarakat sendiri telah meningkat dengan baik" kata Djoko Kus Hermanto.

Walaupun diakui bersama, dalam pelaksanaannya masih ada celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau mencari keuntungan pribadi dalam meraih suara dari rakyat. Salah satunya masih terdengar isu money politic maupun black campaign. Hal tersebut tentunya dapat menjadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara maupun peserta pemilu dan juga sebagai pendidikan demokrasi bagi masyarakat pemilih.
(at@humaskp)