Upacara Pemberian Remisi

  • 18 Agustus 2017 04:38:10
  • 1517 views

WATES, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Wates, Kabupaten Kulon Progo, DIY, pada peringatan HUT ke - 72 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2017 ini, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI memberikan Remisi Umum (RU) kepada 17 Napi dari 83 warga binaan yang menghuni Rutan tersebut, dengan rincian : RU I sebanyak 16 orang, dan RU II hanya 1 orang dinyatakan langsung bebas.

Hal tersebut disampaikan Kepala Rutan Kelas II B Wates, Kabupaten Kulon Progo, Soleh Joko Sutopo usai melaksanakan Upacara Pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka peringatan HUT ke -72 Kemerdekaan RI bersama Wakil Bupati Kulon Progo, unsur pimpinan DPRD, Unsur Forkopimda,Warga Binaan dan undangan lainnya di Kantor setempat jalan Suparman nomor 3 Wates, pada hari Kamis (17/8) pagi.

Dalam sambutan tertulisnya, Menteri Hukum dan HAM yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo, selaku inspektur upacara, menyampaikan, salah satu yang diharapkan dapat menstimulir setiap narapidana dan anak agar mampu melakukan *self propelling adjusment* yaitu kemampuan menyesuaikan diri untuk kembali ke masyarakat dan ikut berperan aktif dalam pembangunan.

"Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana (Remisi) bagi narapidana dan anak yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin tinggi dalam mengikuti program pembinaan dengan baik serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan." Lanjut Menteri Hukum dan HAM.

Lebih jauh Menteri Hukum dan HAM menegaskan, pemberian remisi merupakan bentuk tanggung jawab untuk terus menerus memenuhi kewajiban untuk ikut dalam pelaksanaan program pembinaan dan untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, serta dapat juga menjadi sebuah stimulan dalam menghadapi deprivasi dan efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan.

"Secara psikilogis pemberian remisi juga mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan, berupa pelarian, perkelahian, dan kerusuhan lainnya," ujar Menteri.

Pada sambutan tertulisnya, Menteri Hukum dan HAM RI, juga menjelaskan, kontroversi mengenai pemberian remisi bagi narapidana dan anak memang masih terus terjadi . Hal tersebut dikarenakan masih punitifnya pandangan masyarakat yang melihat pemindahan dalam Lapas sehingga jauh dari kata "maaf", selain itu belum adanya komitmen nyata dari jajaran Pemasyarakatan untuk emlakukan pembenahan terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Terbukti dengan masih terjadinya pengendalian narkoba dari dalam Lapas atau Rutan serta praktek "jual beli" hak WBP.

"Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan reformasi hukum yang salah satu programnya adalah pembenahan terhadap Lapas, diantaranya dengan menambah anggaran pada APBN-P tahun 2017 sebesar 1,5 Trilyun.

Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Kulon Progo, Sutedjo, usai menjadi Inspektur Upacara, menyampaikan, bagi yang langsung bebas dapat kembali ke masyarakat dan hidup di lingkungan masyarakat dengan baik serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Sementara itu, masih terkait dengan peringatan HUT ke - 72 RI pada pagi harinya, tepatnya pukul 00 dinihari hari Kamis (17/8), Bupati Kulon Progo,Hasto Wardoyo dan Wakil Bupati Sutedjo, bersama beberapa peleton barisan dari unsur TNI - Polri, PNS, Pramuka, Pelajar, Satpol PP, dan Linmas, melaksanakan kegiatan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Giripeni Wates.

Upacara renungan suci tersebut berjalan khidmat dengan Inspektur upacara Kapolres Kabupaten Kulon Progo. (Humas KP)