42 Kepala OPD Tandatangani Pakta Integritas

  • 05 Juni 2017 13:15:28
  • 1264 views

 

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik, seluruh Ka OPD di Kabupaten Kulon Progo Tandatangani Pakta Integritas yang berisi tentang kesediaan dan kesanggupan melaksanakan Program 100 hari dan Program Prioritas selama 5 Tahun.

Dalam penandatanganan Pakta Integritas yang diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati Kulon Progo, Senin (5/6/2017) ini selain disaksikan Bupati Kulon Progo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K), Wakil Bupati Kulon Progo Drs.H.Sutedjo juga disaksikan Staf Ahli Bupati dan Asisten Daerah.

Penandatanganan diawali oleh Sekretaris Daerah Ir.RM.Astungkoro,MHum, diikuti para Kepala OPD seperti Sekretaris DPRD, Bappeda, Inspektorat Daerah, BKAD, BKPP, RSUD Wates, RSUD NAS, BPBD, Camat, Kepala Dinas, Ka Sat Pol PP, Ka Kantor Kesbangpol.

Bupati Kulon Progo yang biasa dipanggil Dokter Hasto menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat capaian program, meskipun diakui agak sedikit memaksakan tapi bertujuan untuk mempercepat capaian program.

"Program yang harus diselesaikan 100 hari, program-program yang sifatnya inovasi, terobosan dalam jangka pendek untuk akselerasi atau mempercepat capaian program-program" kata Dokter Hasto.

Dokter Hasto mecontohkan, misal Dinas Pariwisata, misal tempat wisata masih kotor, dalam 100 hari ini dibersihkan dan seterusnya. Sekaligus dalam rangka Bela Beli Kulon Progo tempat wisata harus menyediakan produk lokal, sehingga produk yang ada ditempat wisata seharusnya jangan didominasi produk luar, tetapi harus ada produk sendiri, seperti memakai Air Ku.

"Akan dilombakan kebersihan tempat wisata, sekaligus keberpihakan terhadap produk lokal" tambah Dokter Hasto.

Seperti Infrastruktur jalan, menjelang lebaran jalan yang akan digunakan untuk mudik meskipun tidak bisa diaspal total tetapi bisa dengan ditambal, diperbaiki. Jalan tembus wisata juga diperbaiki semampunya dalam seratus hari kerja diselesaikan. Dinas Dukcapil ingin memberikan pelayanan persalinan langsung akte kelahiran, kalau bisa dimulai 100 hari kerja akan dimulai.

"Ada yang sedikit kita paksanakan tetapi kita memanfaatkan seratus hari kerja ini lebih efisien efektif dalam pencapaian program" tandas dokter Hasto.

Program yang dilaksanakan akan dievaluasi tiap 30 (tiga puluh) hari, akan diadakan rapat sekitar 22 Juni, 22 Juli, kemudian tanggal 22 Agustus. Dan pada akhir 100 hari kerja akan ditayangkan mana SKPD yang merah, kuning, mana yang hijau.

"Misalnya capaian 70 persen keatas hijau. Kurang dari 70 persen kuning, kurang 50 persen merah, akan diumumkan di program 100 hari" kata Dokter Hasto.

"Harapan saya ini harus dicapai 100 persen. Karena ini program yang singkat dan mudah dievaluasi, dan memang jelas. Saya katakan spesifik dan dan deskriptif, dan tidak bertele-tele dan jelas, yang tidak jelaspun saya suruh jelas, mau apa, berapa hari, kapan, jumlahnya berapa, itu saya perjelas begitu" jelas Dokter Hasto.

Dokter Hasto menginginkan program yang jelas, capaian harus kuantitas supaya mudah dicatat. Inovasi bagi OPD kecil bisa 3 buah, sedangkan OPD besar bisa 5 buah.

Salah satu Ka OPD yang menandatangani Pakta Integritas Camat Panjatan Sudarmanto,S.IP,MSi dalam pakta integritasnya menyebutkan program 100 harinya antara lain Menjamin pengelolaan keuangan desa menggunakan Siskeudes, Penerbitan 25 (dua puluh lima) Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Pelatihan dan pendampingan 11 (sebesal) BUMDes, Melaksanakan sosialisasi kegiatan kepemudaan kepada 11 (sebelas) Karang Taruna, Melaksanakan pelatihan seni dan budaya di 2 (dua) desa, Melaksanakan sosialisasi PATEN (Ijin pengobatan tradisional).
(at@humaskp)