Sosialisasi Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik

  • 02 Februari 2017 09:27:54
  • 1959 views

WATES.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY gelar Sosialisasi Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik masing-masing kecamatan se-DIY. Dengan sosialisasi ini memberikan gambaran terhadap hasil penelitian tentang perubahan sosial dan potensi konflik masing-masing kecamatan. Sehingga bisa sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana AKSI perubahan sosial dan potensi konflik.

Bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM melakukan penelitian perubahan sosial dan potensi konflik di 5(lima) kabupaten/kota.

"Ada 5 (lima) aspek/dimensi yang diteliti meliputi Dimensi Pemerintahan, Politik, Ekonomi, Identitas dan relasi sosial serta Dimensi Kekerasan Kelompok/premanisme" kata Drs.Nur Satwiko Sekretaris Badan Kesbangpol DIY.

Dalam kesempatan ini, Penjabat Bupati Kulon Progo dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Arif Sudarmanto,SH. menyatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai keanekaragaman atau pluralitas budaya yang luas. Primordialisme inilah yang merupakan pengikat asli suatu masyarakat majemuk, dan atas dasar itulah pengelompokan dalam masyarakat majemuk tumbuh dan berkembang.

Untuk wilayah DIY diketahui bersama bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan Tujuan keistimewaan DIY adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. sehingga kegiatan sosialisasi ini dinilai sangat penting.

"Kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan karena DIY sudah sejak lama dikenal memiliki keunikan multikultur yang diwarnai dengan perubahan sosial yang dinamis" sambutan Pj.Bupati yang dibacakan Arif Sudarmanto,SH.

Kondisi multikultur di DIY berinteraksi intensif dengan berbagai perubahan sosial yang berdimensi budaya, ekonomi dan politik. Untuk itu pemerintah DIY yang didalamnya terdapat wilayah Kabupaten Kota sudah barang tentu memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengantisipasi dan mengelolanya.

 


Henny Ekawati,SSos,MSi peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM menyampaikan latar belakang kegiatan penelitian karena komposisi masyarakat DIY yang multikultur bisa menjadi sebuah kekuatan. Namun apabila tidak ditopang oleh kekuatan modal sosial yang memadai bisa menimbulkan konflik.

"Terjadi dinamika perubahan sosial yang cukup signifikan, baik secara budaya, ekonomi, maupun politik dan jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik" kata Henny.

Untuk indeks potensi konflik berdimensi kekerasan kelompok/premanisme mengalami peningkatan di Kota Yogyakarta, Kab.Sleman dan Bantul. Indeks potensi konflik dimensi pemerintahan tertinggi ada di Kabupaten Sleman, dan terendah di Kabupaten Gunungkidul.

"Jika kita bandingkan dengan angka indeks di tahun 2013/2014 kecuali Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan" kata Henny.

Sedangkan modal sosial yang masih berjalan di masyarakat dinilai masih bagus dan tinggi, seperti di Kulon Progo Kerja bakti, Sambatan dalam membangun rumah, Memberi sumbangan pada saat hajatan, dan member bantuan pada saat ada kedukaan masih sangat tinggi, namun gotongroyong dalam mengelola lahan pertanian tidak sebagus kegiatan lainnya.

Dalam perkembangan ekonomi dan intensitas konflik, industri rumah tangga, objek wisata dan restoran merupakan 3 (tiga)sektor ekonomi yang paling berkembang di Kabupaten Kulon Progo. (at.humas