Wabup Sigi Kunjungi Kulon Progo Terkait BLUD Puskesmas dan Aduan

  • 25 Agustus 2016 14:17:19
  • 1664 views

WATES.Pemerintah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah kunjungi Kulon Progo. Kunjungan ini terkait konsultasi dan koordinasi tentang Pengembangan Unit Aduan Masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Akreditasi Puskesmas.

Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sigi Ibu Paulina, SE. M.Si diikuti oleh beberapa anggota DPRD Kab. Sigi, beserta beberapa SKPD terkait diterima oleh drh.RR.Endang Purwaningrum Titi Lestari Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Kab. Kulon Progo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Dr.Bambang Haryatno,M.Kes.


Ibu Paulina, SE. M.Si menyampaikan sebagai kabupaten yang belum lama dibentuk hasil pemekaran, baru delapan tahun, belajar dari Kulon Progo untuk bisa dilakukan di Kabupaten Sigi.

Antara lain Pengembangan Unit Aduan Masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Akreditasi Puskesmas.

"Terimakasih Kulon Progo memberi kesempatan bagi kami, bisa kami bawa ke daerah kami
Dengan penduduk Jml 240 ribu, sedikitnya 70 persen merupakan hutan lindung." Kata Ibu Paulina


drh.RR.Endang Purwaningrum Titi Lestari menyampaikan secara umum beberapa program yang sudah dilakukan oleh Bupati Kulon Progo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K), Dr.Bambang Haryatno,Mkes menyampaikan terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Akreditasi Puskesmas, sedangkan terkait Pengembangan Unit Aduan Masyarakat di Kulon Progo dijelaskan oleh Heri Widodo,SIP Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Bagian TI dan Humas Setda Kulon Progo.

drh.RR.Endang Purwaningrum Titi Lestari selain menyampaikan secara umum beberapa program yang sudah dilakukan oleh Bupati Kulon Progo juga menyampaikan terkait aduan masyarakat, salah satunya aspirasi warga yang dilakukan oleh Bupati setiap kamis pagi, dengan menerima berbagai permasalahan yang disampaikan warga drh.RR Endang semakin meningkat rasa kepedulian sosial kepada warga.


Dr.Bambang Haryatno,Mkes menyampaikan mengapa puskesmas harus BLUD, karena sebelumnyaada stigma disiplin kerja rendah, SDM kurang memadai, sumber pendanaan terbatas, tata kelola kurang baik, pengelolaan uang sangat rigid, sehingga puskesmas kurang mampu bersaing dengan swasta.

Untuk itu membuat strategi perbaikan sektor layanan publik antara lain perlu adanya standar layanan publik, perlu efisiensi dan efektifitas manajemen sektor publik, perlu transparansi, perlu pembenahan tata kelola dan perlu reformasi birokrasi, dengan tujuan melayani publik dengan baik.

Strategi perbaikan sektor layanan publik agar dapat melayani publik dengan baik, yaitu dengan cara perangkat daerah yang secara operasional memberi pelayanan pada masyarakat diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, sehingga dibentuk PPK-BLUD.

Konsep dasar BLUD diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan daya sain, dan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi anggaran, harus mandiri, dan dalam memberi pelayanan jangan terkendala regulasi yang berlaku umum.

Dari aspek keuangan, BLUD diberikan hak fleksibilitas, tetapi mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan publi, meningkatkan kinerja keuangan, dan meningkatkan kinerja manfaat.

Yang sudah dilakukan pada tahun 2010 dinkes kerjasama dengan BPKP sosialisasikan BLUD kepada pejabat struktrural di Dinkes, termasuk Kepala Puskesmas. Dengan berbagai usaha yang dilakukan, pada november 2013 dilakukan verifikasi oleh tim kabupaten dan 13 puskesmas semuanya lolos.

"Dengan BLUD meningkatkan mutu puskesmas, ada 125 pegawai non PNS yang dibiayai dari BLUD sendiri, bahkan ada puskesmas yang mengangkat dokter gigi dan dokter umum" kata Bambang Haryatno.

"Semoga bisa menginspirasi Kabupaten Sigi. Dengan BLUD Pemda juga lebih ringan karena pengeluaran semua dipikirkan oelh Puskesmas" tambah Bambang Haryatno

 

Terkait layanan aduan masyarakat, Heri Widada,SIP menyampaikan dengan sikap Bupati Dokter Hasto yang sangat terbuka, memudahkan Bagian TI dan Humas dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Pemkab Kulon Progo membuat banyak saluran informasi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan segala informasi kepada Pemkab, baik yang sifatnya komunikasi langsung kepada Bupati maupun yang dilakukan melalui media.

Untuk yang langsung, masyarakat dapat menghadap bupati melalui forum open house Kamis pagi di rumah dinas Bupati, maupun menyampaikan saat safari kepada masyarakat pada saat safari jumat, saat bedah rumah setiap minggu dan saat kunjungan ke masyarakat.

Masyarakat juga bisa memberikan masukan kepada bupati baik melalui Bupati menyapa lewat radio, maupun sms center, e-mail maupun melalui website Pemkab.