From Government Centric To Citizen Centric

  • 29 Februari 2016 08:25:04
  • 2818 views

Implementasi e-government di Indonesia telah mulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Salah satu tantangan terbesar e-government adalah pendayagunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik mendorong menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi e-government.


Portal website pemerintah merupakan salah satu media diseminasi informasi sekaligus media interaksi yang dipandang sangat efektif. Penelitian Dahlan Nariman tahun 2010 mengungkapkan bahwa Pemerintah di Indonesia mempunyai perhatian yang lebih terhadap implementasi e-government untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan Aplikasi Pada umumnya, portal website pemerintah masih berorientasi government centric yang artinya masih bersifat informasi satu arah sesuai apa yang ingin dicitrkan atau disampaikan Pemerintah. Penampilan subdomain, umumnya ditentukan berdasarkan organisasi perangkat daerah, sehingga sering terjadi subdomain SKPD tersebut menyediakan berbagai informasi dari beberapa urusan. Padalah, di era otonomi daerah saat ini, nomenklatur perangkat daerah sangat variatif menyesuaikan situasi, kondisi, dan kebutuhan daerah.


Kesulitan di lapangan mulai muncul, manakala pemerintah semakin menyadari untuk membuka diri terhadap investasi, keterbukaan informasi, maupun transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Informasi yang terekspos meningkat pesat seiring pesatnya tuntutan masyarakat selaku user.

Pada pendekatan government centric- seperti yang digunakan oleh umumnya instansi- User dituntut mampu menyesuaikan dengan apa yang disediakan pemerintah, mereka harus mengerti dan memahami dengan laman mana yang harus diakses untuk memenuhi keingintahuan dan kebutuhannya. Untuk lebih memudahkan user dan portal website dapat bermanfaat secara optimal, pemerintah sebaiknya menyediakan informasi sesuai kebutuhan masyarakat maupun user lainnya (investor) dengan pendekatan citizen centric. Dengan demikian, pemerintahlah yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya. Perubahan cara penyajian informasi akan berimplikasi pada perubahan cara pandang masyarakat kepada Pemerintah.


Pendekatan citizen centric telah diterapkan pada website Pemerintah Daerah DIY www.jogjaprov.go.id, tampilan portal dapat dikategorikan sesuai kelompok user, meliputi : warga, pebisnis, pengunjung, dan pemerintahan. Dengan pengelompokan ini, user dapat langsung mengakses laman yang dibutuhkan tanpa harus keluar masuk portal subdomain satuan kerja perangkat daerah. Pada kategori "Warga" user dapat mengakses berbagai hal terkait pelayanan publik, termasuk di dalamnya keluhan masyarakat. Kategori "Pebisnis" terdapat berbagai kebutuhan terkait bisnis dan investasi, termasuk di dalamnya persyaratan dan perizinan yang harus dipenuhi, sedangkan pada kategori "pengunjung" menampilkan even-even wisata dan budaya yang akan membantu para wisatawan mengetahui destinasi yang mungkin menarik minat untuk mengunjungi Yogyakarta. Pendekatan citizen centric ini tidak serta merta menghilangkan pemanfaatan website sebagai media informasi kegiatan pemerintahan karena hal ini diakomodir pada kategori "Pemerintahan".


Pilihan tentang pendekatan mana yang diambil dikembalikan kepada pemerintah sendiri. Walaupun memang bisa dikatakan hampir semua masih menerapkan government centric, namun pola pendekatan citizen centric dirasa lebih bisa mengakomodir kebutuhan user. Terlepas dari semua hal tersebut, komitmen pimpinan serta manajemen dan pengelolaan IT yang profesional menjadi faktor penentu suksesnya pemenuhan pelayanan masyarakat, khususnya terkait pelayanan informasi.