Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo

KPUD Kulon Progo beberapa waktu lalu melaksanakan penelitian tentang kualitas partisipasi politik pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini dilaksanakan bekerja sama dengan Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN Veteran Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut diluncurkan Rabu (23/12) di Ruang Sermo Sekretariat Daerah Kulon Progo.
Menurut Ketua KPU Kulon Progo, Muh Isnaini, secara sederhana ada dua kelompok besar yang berpengaruh dalam menentukan partisipasi masyarakat dalam pemulu, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan alasan yang datang dari individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar. Selain itu, ada juga faktor yang tidak kalah menentukan, yaitu keakuratan data pemilih atau data kependudukan. Karena tingkat partisipasi diukur dengan melihat jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar.
“Jika validitas DPT rendah atau ada banyak data ganda, tidak valid, maka otomatis banyak warga terdaftar yang tidak hadir. Terjadinya data ganda dalam DPT mempengaruhi tingkat partisipasi, contoh, banyak warga Kulon Progo yang sejara de jure masih tercatat sebagai warga Kulon Progo, tetapi yang bersangkutan sudah tidak lagi di Kulon Progo, atau pindah domisili tapi tidak memperbaharui data kependudukannya,” papar Isnaini.
Pendataan pemilih dengan de jure menggunakan DP4 yang berasal dari Dukcapil, yang merupakan daftar penduduk teregister. Dari data ini kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih/PPDP.  Karena jumlah penduduk berimbas pada jumlah DP4, maka biasanya berpengaruh pada kualitas DPT.
R. Agus Santosa, Staf Ahli Bupati Bidang hukum dan politik dalam acara peluncuran hasil penelitian itu mewakili Bupati Kulon Progo menuturkan bahwa kesadaran berpolitik masyarakat telah naik dengan sistem langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sistem tersebut dianggap tepat untuk pemilu di Indonesia, walaupun dalam pelaksanaannya masih ada celah yang dimanfaatkan untuk meraih keuntungan pribadi dari masyarakat, seperti money politic maupun blackcampaign. Namun menurutnya, pemilu yang sudah dilaksanakan beberapa kali dianggap sudah ada perbaikan.
Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meminimalisir pemilih non partisipatif harus didasarkan pada karakteristik setiap faktor. Untuk faktor yang mempersepsikan pemilu secara skeptik, cara mengubah persepsi dan pengetahuan politik mereka melalui pendidikan politik. Untuk faktor yang bersifat taknis-administratif regulatif, cara yang dapat digunakan adalah melakukan kajian kembali terhadap prosedur dan regulasi tentang pemilihan umum dengan mempertimbangkan diversitas sosial yang beragam. Untuk faktor yang bersifat teknis informatif, cara yangd apat digunakan adalah mengkaji kembali sejumlah saluran komunikasi, desain komunikasi, karakteristik khalayak sasaran dan kemampuan komunikator. Dan untuk faktor yang bersifat teknis-fisik ruang dan waktu perbaikan infrastruktur dan berbagai dukungan sarana dan prasarana diperlukan untuk memudahkan masyarakat.
Tantangan paling besar yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas partisipasi politik mengubah dan meyakinkan masyarakat bahwa pemilu adalah sesuatu yang sangat penting. Model dan desain pendidikan politik dengan demikian menjadi tumpuan utama bagi upaya meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.@