PT Taspen Siap Proaktif Membayar Klaim Santunan

  • 25 November 2015 15:52:51
  • 2521 views

Sebelum ada perubahan peraturan pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan Kematian (JKM) bagi PNS dari BPJS kepada PT Taspen, Pemkab sebenarnya sudah hampir membayar kepada BPJS ketenagakerjaan dengan syarat bersedia membayar kepada BPJS Ketenagakerjaan asal para penderes bisa dimasukkan sekalian. Karena kemungkinan angka kecelakaan/kematian PNS masih relatif kecil. Kematian yang dialami para penderes sekitar 5 orang per tahun dan kecelakaan mencapai 20 orang per tahun. Tetapi di tengah-tengahnya ada ternyata ada peraturan yang memindahkan tanggung jawab ini berpindah ke PT Taspen. Demikian disampaikan Bupati Kulon Progo, dr. Hasto Wardoyo, dalam sosialisasi JKK dan JKM bagi Aparatur Sipil Negara oleh PT Taspen (Persero) di Gedung Kaca, Rabu (25/11).
"Dengan demikian kami sadar sepenuhnya dan mengikuti aturan ini dengan membayarkan premi kepada PT Taspen, dan kami bayarkan kepada Taspen per tahun Rp 1,2 milyar. Oleh karena itu kami ingin menjalin kerjasama ini sebaik-baiknya, dan kami berharap karena di Kulon Progo ini masih banyak orang miskin. Kalau PT Taspen punya CSR berilah kepada kami dan di Kulon Progo juga punya forum CSR yang bisa membantu menyalurkan melalui Forum CSR," kata Bupati.
Sementara menurut Kepala BKD Kulon Progo, Dra Yuriyanti dengan berlakunya UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS berhak atas perlindungan diri sesuai dengan pasal 21 Huruf d dan selanjutnya Pemerintah berkewajiban memberi perlindungan berupa jaminan kesehatan yang saat ini dikelola oleh BPJS Kesehatan sedangkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dikelola untuk PT Taspen (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015.
Terkait dengan hal itu, Pemkab Kulon Progo telah membayar iuran untuk seluruh PNS di lingkungan Pemkab Kulon Progo sejumlah 7909 orang terhitung 1 Juli 2015 sesuai PP No. 70/2015. Maka PT Taspen (Persero) selaku pengelola program JKK/JKM wajib memberikan hak bagi peserta sesuai ketentuan.
PNS di lingkungan Pemkab Kulon Progo yang wafat sebelum mencapai batas usia pensiun mulai tanggal 1 Juli 2015 hingga sekarang sejumlah 9 orang dan yang telah  selesai proses administrasi oleh PT Taspen adalah 5 orang. 4 orang masih dalam proses dan segera diajukan kepada PT Taspen untuk segera dibayarkan santunan kematian.
Kelima orang tersebut adalah Bp. Sugiyono, SPd (dari SMA 1 Kalibawang), Ibu Dwi Riniati, SPd (SMK Muh 2 Wates), Ibu Rita Iswanti (SD Negeri 3 Sungapan, Galur), Ibu Muji Rahayu, BA dari SMK Maarif 1 Nanggulan, dan Bp Prabowo Petrus Sandini dari UPTD PAUD Dikdas Kecamatan Nanggulan. Kelima ahli waris ini sudah menerima santunan melalui transfer bank.
Selain santunan jaminan kematian, peserta juga mendapatkan santunan jaminan kecelakaan kerja yang terjadi karena kecelakaan menjalankan tugas dalam keadaan lain yang berhubungan dengan dinas.
Menurut Tumpak Pardede, Kepala Cabang PT Taspen (Persero) Yogyakarta sehubungan diterbitkannya PP No 70 tahun 2015, maka Pemerintah memberikan jaminan kepada pegawainya jika terjadi kecelakaan kerja ataupun kematian. Santunan ini diberikan sebagai amanah UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Dimana disebutkan di situ bahwa pemerintah memberikan jaminan kepada pegawai ASN untuk jaminan kematian dan kecelakaan kerja.
Santunan kematian yang diberikan sudah ada tabel penghitungannya khusus, antara lain 3 kali gaji pokok dan biaya pemakaman Rp 7,5 juta dan santunan beasiswa. Selain ASN, jaminan diberikan kepada PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Namun baru sesuai Undang-undang baru berlaku tahun 2016. Selain itu ada juga pejabat negara dan DPRD.
"Sesuai dengan PP 70, santunan ini sudah berlaku mulai 1 Juli 2015, jadi seluruh ahli waris dari PNS aktif yang meninggal sejak Juli berhak menerima santunan dari PT Taspen. Begitu juga pegawai yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas santunan JKK dari PT Taspen. Saat ini yang dibayarkan secara simbolis ada 5 orang, namun masih ada 7 orang lagi pegawai Kulon Progo yang sudah meninggal namun belum mengajukan haknya ke PT Taspen, maka dalam waktu dekat kami akan menghubungi ahli warisnya supaya mengajukan sekaligus kami bayarkan. Tentunya harus membawa pengantar dari BKD," kata Pardede.
Dibandingkan dengan jaminan terdahulu, santunan yang diberikan saat ini lebih besar 100 persen. Karena hal ini adalah jaminan dari pemerintah dan untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada pegawai ASN. Pardede menghimbau kepada ahli waris PNS aktif tidak perlu menunggu SK janda/dudanya terbit dahulu, silahkan mengklaim dan hanya segera dibayarkan PT Taspen.
"Kalau tahu kapan meninggal dan alamatnya, maka kami langsung aktif jemput bola, dengan mengantar formulirnya dan besoknya langsung kita bayarkan. Karena di Kulon Progo ada beberapa ahli waris yang belum mengklaim atas kematian PNS, maka kami akan berkoordinasi dengan BKD supaya segera dibayarkan," katanya.
Jaminan bagi PNS aktif yang meninggal adalah Rp 33 juta, sedangkan untuk JKK ada perhitungan tersendiri.  Selain jaminan, PT Taspen juga memberikan bantuan kepada Korpri, misalnya berpartisipasi dalam HUT Korpri dengan memberikan sosialisasi ataupun bantuan lain kepada masyarakat yang sudah jompo/lansia.
Salah seorang ahli waris penerima santunan, Fransisca, yang ditinggal wafat Bp Sugiyono, pengajar SMA 1 Kalibawang yang meninggal 14 Juli 2015 karena sakit menjelaskan bahwa pengurusan klaim ini tidak sulit meskipun dirinya bukanlah pegawai negeri tetapi instansi yang menguruskan dan dirinya memberikan apa yang dibutuhkan.
"Saya dengan adanya santunan seperti ini, dimana saya tidak mengira kalau akan mendapatkan, dan mensyukurinya. Meski tidak berharap, tapi paling tidak dengan adanya santunan ini bisa dimanfaatkan keluarga, meskipun sudah ditinggal oleh suami untuk selamanya, namun setidaknya bisa menopang biaya dan memberikan sedikit penghiburan," katanya.(-)