Pemkab Kembali Tingkatkan Kapasitas PNS

  • 20 Agustus 2015 11:12:09
  • 1384 views

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kembali berupaya meningkatkan kapasitas aparatur melalui workshop yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah. Workshop kali ini mengusung tema “Mengemas Lokalitas, Menggagas Identitas”. Workshop dilaksanakan di Gedung Kaca, Kamis (20/8).
Workshop ini juga merupakan salah satu komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur yang diwujudkan dengan melaksanakan pembinaan bagi para Pejabat Struktural Eselon IVa di lingkungan Pemkab Kulon Progo. Program dimulai pada akhir tahun 2014, dengan menyelenggarakan kegiatan out bond dan workshop. Workshop saat ini merupakan workshop ketiga setelah workshop pertama dilaksanakan tanggal 11 Maret 2015 dengan nara sumber  utama Gubernur DIY Sri Sultan Hamangkubuwono X dan akademisi dari UGM. Sedangkan workshop kedua dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, dengan narasumber dari PT. Angkasa Pura I dan BKPM DIY. Workshop selanjutnya akan terus dilakukan dengan mengangkat tema bentuk permasalahan yang sedang atau akan dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo. Melalui workshop ini diharapkan para Pejabat Eselon IVa, yang merupakan para pemimpin kegiatan SKPD, akan dapat membangun Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan ketugasan SKPD nya masing-masing secara profesional, efektif dan efisien.
Workshop kali ini diikuti oleh 391 peserta pejabat eselon IVa di lingkungan Pemkab Kulon Progo. Sebagai narasumber adalah Drs. H. Sutedjo, Wakil Bupati Kulon Progo, Prof. Dr. Kaelan, M.S., Guru Besar Filsafat UGM, dan Prof Dr Heddy Shri Ahimsa Putra, Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM.
Drs. Sutedjo memberikan paparan tentang  kebijakan pembangunan daerah di Kulon Progo. Menurutnya upaya untuk mewujudkan visi dalam rencana pembangunan jangka menengah dilakukan dengan 6 misi yaitu melalui perhatian pada SDM, kapasitas kelembagan, kemandirian ekonomi, peningkatan infrastruktur, penggunaan sumber daya alam, dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Misi ini dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi yang ada dengan 7 isu strategis yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi, kualitas SDM yang masih rendah, kebutuhan layanan infrastruktur yang tinggi, belum optimalnya pemanfaatan SDA, meningkatnya peluang investasi, perubahan regulasi pemda dan pemdes, serta paradigm baru pembangunan di DIY.
“Angka kemiskinan yang tinggi ini harus benar-benar dipahami, sehingga pejabat di SKPD masing-masing mohon memahami isu strategis. Sehingga masing-masing silahkan berkiprah sesuai bidangnya,” kata Wabup.
Ditambahkannya, ada 5 potensi yang harus dipahami oleh para aparatur, yaitu kawasan industry Sentolo, kawasan pariwisata, kawasan peruntukan pertambangan, industry berbahan baku lokal dan potensi pertanian.
Sementara itu, Prof Kaelan memaparkan bahwa aparatur negara diistilahkan sebagai abdi, menurutnya hal ini harus dikembalikan kepada hakekat tujuan negara yang menjadi amanat dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa.
“Intinya adalah welfare state, yaitu memakmurkan masyarakat atau warga. Substansi ini paling esensial, dan ini jika dilandasi oleh niat yang tulus insya Allah gajinya dunia  akhirat,” tutur Kaelan.
Sedangkan Prof Heddy lebih memfokuskan pada kemampuan aparatur untuk melakukan inovasi dalam bekerja. Namun inovasi ini disesuaikan dengan potensi budaya lokal di Kulon Progo.