34 Peserta Diklat BPK RI Ikuti Benchmarking di Kulon Progo

  • 06 Agustus 2015 05:27:59
  • 3733 views

34 Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015 ikuti Benchmarking di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

"Salah satu materi diklat adalah benchmarking untuk mengembangkan ide perubahan yang ada di daerah" kata Kepala Balai Diklat DIY Astilda Sinabutar,SE,MM di Gedung Kaca, Rabu (5/8/2015).

Dijelaskan, dari 34 orang peserta tersebut terdiri dari 28 dari BPK, 5 dari KPU, dan 1 orang dari LKPP. Dengan benchmarking ini, Astilda berharap bisa memberikan kesempatan sharing untuk kemajuan bersama dan dapat belajar dari Kulon Progo.

Menanggapi kegiatan ini, Bupati Kulon Progo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) menyampaikan terima kasih atas kedatangannya di Kulon Progo.

"Kulon Progo adalah daerah yang masih miskin. Hal ini kami sampaikan agar peserta tidak over estimate, dalam belajar penanggulangan kemiskinan. Kami masih berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan kami. Mari kita belajar bersama" demikian kata dokter Hasto dihadapan peserta benchmarking, dan beberapa pejabat pendamping.

Pejabat yang mendampingi seperti Asisten Sekda II Triyono,SIP,MSi, Kepala Dinsosnakertrans, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Kesehatan, Wakil Direktur RSUD Wates, Kepala Disperindag dan ESDM, Kepala BKD, Kepala Bagian Adm. Kesra Kepala PDAM Tirta Binangun.

dokter Hasto menjelaskan, untuk program awal antara lain: 1). 100 hari kerja dengan paktra integritas pelayanan prima. 2).Membangkitkan kepedulian sosial dan menggerakkan gotong royong setelah sebelumnya membuat album kemiskinan. 3).Menyerap aspirasi (open house). 4).Program Jamkesda tanpa kartu, berlanjut menjadi Rumah sakit tanpa kelas.

Kemudian membangun praktek ekonomi kerakyatan di Kulon Progo, seperti: 1).Membangun koperasi dan kelompok usaha bagi masyarakat miskin. 2).Hasil Bumi dan SDA sebanyak mungkin untuk mensejahterakan rakyat. 3).BUMD harus sehat dan maju, ikut menguasai usaha di daerah 4).Menciptakan lapangan kerja. 5).Sebanyak mungkin memelihara fakir miskin, jompo, janda tua dan anak terlantar.

"Berdasarkan data BPS Kab. Kulon Progo 2013 rasio gini sebesar 0,2917 lebih rendah dari angka nasional sebesar 0,4100" tambah beliau.

Dari 88 desa dan kelurahan di Kulon Progo, pada tahun 2011 ada 36 desa rawan pangan, pada tahun 2012 menurun jumlahnya menjadi 34 desa, tahun 2013 jadi 27 desa, dan pada tahun 2014 ada 12 desa.

Dan masih banyak lagi program yang dijelaskan oleh Bupati dan diperkuat oleh para pejabat pendamping.

Terkait benchmarking ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo Dra.Yuriyanti,MM menyampaikan benchmarking dilakukan di Kulon Progo, karena BPK sangat tertarik dengan pola kepemimpinan Bapak Bupati Kulon Progo saat ini dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K).

"Antara lain bagaimana upaya-upaya percepatan pengentasan kemiskinan kemudian komitmen beliau (dokter Hasto) untuk bela dan beli Kulon Progo. Maaf, tidak semua pimpinan daerah mempunyai komitmen dan kepedulian yang tinggi, empati yang tinggi terhadap pengentasan kemiskinan" kata Dra.Yuriyanti,MM.

"Ketua BPK itu sudah mendapatkan informasi bahwa bapak bupati itu seorang bupati yang sangat konsen untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Kemudian semangat bela dan beli kulon progonya, dan banyak inovasi yang terkait dengan pemberdayaan" tambah beliau.

Benchmarking di Kulon Progo ini dilakukan 1 hari di gedung kaca, kemudian dilanjutkan 1 hari di novotel Yogyakarta dan masing-masing kelompok membuat presentasi sesuai tema kelompoknya dengan tentor dari pejabat terkait di Kulon Progo. (akhmad)