PNS dan Perangkat Desa Akan Data KK Miskin

  • Dibaca 2073 kali
  • 05 Mei 2015 14:12:45

Para Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Kulon Progo termasuk para guru akan kembali melakukan pendataan status sosial keluarga seperti tahun 2014 yang lalu dengan mendatangi rumah dan melakukan wawancara kepada masing-masing KK Miskin. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peran Aparatur Pemerintah Daerah sebagai Pendamping Keluarga Miskin, pendataan tidak hanya dilakukan oleh para PNS namun ditambah para Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bahkan tahun 2014 lalu, Bupati dan Wakil Bupati juga mendapatkan jatah pendampingan di Kecamatan ini.

             Dalam rangka pelaksanaan pendataan ini, digelar Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan khususnya Girimulyo di Pendopo Kecamatan setempat Selasa (5/5). Dihadiri Bappeda Kulon Progo, perwakilan SKPD Sekretariat Daerah dan Dinas Pertanian Kehutanan yang seluruh PNS memperoleh pendampingan di Girimulyo serta perangkat desa dan perwakilan sekolah-sekolah.

            Kasubid Pemerintahan Umum Bappeda Kulon Progo, Budi,SIP,MM mengatakan pendataan sesuai dengan Perbup ini, seperti tahun sebelumnya hanya pada tahun ini ada peran serta Kades beserta perangkatnya ikut menjadi pendamping KK Miskin di wilayahnya. Selain dibekali dengan kuisioner yang diberikan kepada para pendamping sesuai jumlah KK yang didampingi, setelah selesai wawancara untuk mengisi data juga disertakan foto kondisi rumah serta pemilik rumah baik hardcopy maupun softcopy.

            Sedangkan Sekcam Girimulyo Drs.Daldiri mengharapkan pendataan diharapkan selesai akhir bulan Mei dikumpulkan di Kecamatan karena selanjutnya akan diolah oleh Bappeda. Sedangkan bagi yang pensiun dan sakit karena tidak mampu ke lokasi dibebaskan. Untuk itu segera setelah mendapatkan penjelasan dan kuisioner segera mendatangi KK yang menjadi pendampingnya.

            "Kecamatan Girimulyo ini jumlah KK Miskin di tahun 2014 terdapat 2.682 KK dengan pendamping 407 PNS, setelah dilakukan pendataan dan diolah oleh Bappeda menjadi 1.715 KK, jadi dari 33 persen menjadi 32 sekian persen, masih nomor dua terbanyak setelah Kecamatan Kokap,"terang Daldiri.