Dekonstruksi Formalitas

  • 30 April 2015 10:39:27
  • 2900 views

Dekonstruksi bukan suatu analisis dan bukan kritik, bukan suatu metode, bukan aksi maupun operasi. Singkatnya, dekonstruksi bukanlah suatu alat penyelesaian dari “suatu subjek individual atau kolektif yang berinisiatif dan menerapkannya pada suatu objek, teks, atau tema tertentu”. Dekonstruksi adalah suatu peristiwa yang tidak menunggu pertimbangan, kesadaran, atau organisasi dari suatu subjek, atau bahkan modernitas ( Jaques Derrida ). Sedangkan formalitas bermakna bentuk (peraturan, tata cara, prosedur, kebiasaan) yg berlaku atau dapat juga berarti sekadar mengikuti tata cara; basa-basi ( KBBI ). Dekonstruksi formalitas menjadi topik penting akhir-akhir ini karena dinamika perubahan sosial belakangan ini menunjukkan gejala-gejala un-formalitas yang lebih disukai dan diterima oleh masyarakat secara massal. Dalam dunia birokrasi pun dengan mengusung jargon-jargon pelayanan prima kepada masyarakat hendaknya mengikuti arus kebutuhan masyarakat modern yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan serta berorientasi hasil dan kualitas. Pembongkaran (dekonstruksi) terhadap kemapanan formalitas lingkungan baru akan lebih menggairahkan dunia sosial dan tujuan pelayanan kepada masyarakat cepat tercapai. Pelayanan public yang bersifat cepat, tepat, efektif, efisien sangat dibutuhkan masyarakat dalam dunia masyarakat modern yang cenderung rivalitatif.

Beberapa fakta sosial politik berkaitan dengan unformalitas yang tengah melanda masyarakat diantaranya yakni kemenangan Presiden Jokowi pada PEMILU RI 2014 lalu, dimana tokoh ini merupakan salah satu simbol unformalitas yang mewakili cairnya hubungan masyarakat sebagai kaum bawahan dengan para pengambil kebijakan sebagai kaum elite negara yang hampir selama 70 Indonesia merdeka sangat sulit diakses oleh masyarakat kelas bawah. Lepas dari faktor ideologis, politis, ekonomis, pencitraan dan sebagainya, Jokowi dianggap sebagai “Ice Breaking” budaya formalitas yang cenderung kaku dalam model struktur birokrasi di negara Indonesia. Fenomena ini berlanjut pada penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja lalu, muncullah sosok Susi Pudjiastuti dengan latar belakang drop out–an SMA ( red : meskipun dari SMA 1 Yogyakarta yang notabene nya siswa/siswinya sangat teruji kualitasnya bahkan untuk masuk ke SMA itu bukan main susahnya). Gebrakan demi gebrakan birokrasi berhasil dia lakukan untuk memecah kebekuan proses rumit birokrasi di sektor SDA kelautan dan perikanan. Dan satu lagi contoh tokoh yang berhasil men-dekontruksi formalitas birokrasi Indonesia dengan gaya kerjanya mantan menteri BUMN RI, Dahlan Iskan; inspeksi di pabrik dan perusahaan BUMN di luar jam kerja, menggratiskan pintu tol karena pelayanan public di bidang jalan tol tidak mampu dilakukan secara maksimal, melakukan terobosan-terobosan brilian di PLN, gaya berpakaian yang nyentrik dengan hem lengan panjang dilipat lengannya dan selalu memakai sepatu kets merupakan bentuk gaya kerja dan kinerja berorientasi hasil dan pelayanan terbaik bagi publik.

Dekonstruksi formalitas yang jelas terlihat nyata dalam ranah budaya popularitas yakni desain acara-acara televise baik berupa hiburan maupun informasi. Akhir-akhir ini masyarakat disuguhkan pada acara hiburan melalui media televisi yang sengaja didesain meriah dan terkesan semrawut asal jalan dan bersifat alamiah, hanya mengandalkan alur global sedangkan jalannya acara berlangsung dengan banyak menampilkan improvisasi para actor dan aktrisnya. Sebut saja acara talkshow, kontes bakat seni, kuis, reality show dan penyajian berita dikemas dengan nuansa informal dan jauh dari kekakuan dan kebakuan. Tampaknya justru masyarakat lebih dapat menerima program-program tersebut dengan hati, jiwa dan pikiran mereka karena media menyuguhkan acara yang jelas, lugas, transparan, efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat luas.

Sistem feodal yang menjadi ruh birokrasi Indonesia memunculkan fenomena formalitas dimana justru orientasi pelayanan publik yang optimal dibelokkan menjadi kekakuan dan kebekuan birokrasi berwujud formalitas dan mdilegalkan dengan seperangkat Undang-Undang dan peraturan turunannya. Pelayanan publik dewasa ini menuntut kecepatan dan ketepatan waktu dengan berusaha mengurangi alur birokrasi yang formal dan berbelit-belit. Kinerja birokrasi di Indonesia dalam hal pelayanan public sangat jauh tertinggal dengan realitas kehidupan sosial ekonomi warga masyarakat terlebih lagi sector bisnis yang juga bergerak di bidang pelayanan publik. Sektor bisnis di bidang ini berlari kencang dengan mengutamakan efisiensi waktu, tenaga dan biaya dengan orientasi hasil dan laba. Maka ketika sektor bisnis yang akan berinvestasi di suatu wilayah mereka akan melihat kinerja birokrasi pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan terkait investasi tersebut. Lagi-lagi ketepatan, kecepatan, efektifitas dan efisiensi waktu menjadi tolak ukur kelayakan kerja sama investasi di suatu daerah. Jika pemerintah daerah bergerak lamban disbanding kinerja sektor bisnis maka sudah dipastikan investor akan bergerak ke lain daerah mencari wilayah yang sesuai dengan orientasi bisnis mereka.

Tujuan dan sasaran Pembangunan dapat segera terwujud tanpa direpotkan oleh hal-hal remeh temeh seperti : administratif karena mental kleptokrasi di negara ini, protokoler, birokrasi yang berbelit dan kompleks. Dalam berbagai aspek pembangunan formalitas acapkali diberlakukan dengan kaku baik dari sisi administratifnya maupun pelaksanaannya. Dapat kita lihat dalam dunia pendidikan, yang banyak memberikan pengajaran dan pembelajaran hanya dari sisi formalitas baik kurikulum, materi, jam pelajaran maupun prestasi-prestasi akademik secara kuantitas nilai saja tapi jauh dari harapan dan tujuan pendidikan sebenarnya kualitas dan moral generasi muda. Formalitas pembangunan tidak hanya sebatas kedisiplinan melakukan apel dan upacara bendara saja dalam memperingati hari-hari penting tetapi lebih kepada tujuan dan sasaran dari pertanyaan kritis kita mengapa pada hari itu diperingati , untuk apa diperingati dan apa pesan yang disampaikan untuk tujuan pembangunan masyarakat sekarang.

Kegiatan Pembangunan bukan hanya sebatas kelengkapan surat pertanggung jawaban yang sesuai, jujur dilaksanakan apa adanya maupun permasalahan administratif lainnya, tetapi lebih kepada hasil pembangunan apakah tepat sasaran, efektif dan efisien dalam meningkatkan peran dan partisipasi warga Negara dalam memberdayakan diri mereka sendiri. Kegiatan Pembelajaran bukan hanya sebatas kelengkapan administrative akreditasi, pelaksanaan ujian nasional yang sukses, pemberian reward kepada guru yang sangat besar, tetapi lebih kepada sistem yang jelas dan sederhana untuk meningkatkan kualitas dan daya saing generasi muda di dunia.

Formalitas menjadi penting ketika menyangkut aturan hukum yang jelas bersifat formal dan berbagai turunan peraturan sampai ke tingkat unit sosial terkecil yakni keluarga. Desain formalitas digunakan hanya untuk mendidik dan melaih mental siap siaga dan disiplin generasi bangsa dan masyarakat, namun bukan tujuan akhir dari sebuah proses pembangunan berbangsa dan bernegara. Tujuan akhirnya adalah kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia negeri ini dimana formalitas hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Formalitas harus diletakkan pada tempat yang seharusnya dan waktu yang tepat. Tantangannya adalah bagaimana birokrasi yang bertujuan untuk koordinasi memudahkan pelayanan publik mampu mereformasi dirinya dalam rangka memenuhi harapan masyarakat luas, entah melalui arus utama yang tengah terjadi dalam masyarakat yakni dekonstruksi formalitas atau bisa juga dengan cara lain. WALLAHUALAM BISHOWAB.