DPRD Kediri Kunjungi Kulon Progo

  • 23 April 2015 14:35:27
  • 2499 views

Rombongan DPRD Kabupaten Kediri melakukan studi banding terkait Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Kulon Progo. Kulon Progo dinilai bagus, karena PKL di Kulon Progo bisa ditata dan dijadikan acuan Kabupaten Kediri. Berbeda dengan Kulon Progo yang sudah memiliki Perda tentang PKL, hingga saat ini Kabupaten Kediri belum memiliki Perda tentang PKL sehingga perlu melakukan studi banding seputar permasalahan terkait PKL.

Ketua rombongan Drs.H.Sentot Djamaludin yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan study banding berkaitan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Bagaimana menata PKL yang biasanya sulit ditata. Kabupaten Kulon progo dinilai bagus, bisa menata dan hal ini bisa dijadikan acuan oleh DPRD Kabupaten Kediri.

Bupati Kulon Progo dalam sambutannya yang dibacakan dr.Lestariyono,M.Kes. menjelaskan aktivitas PKL pada umumnya menempati badan jalan dan trotoar sehingga tidak menyisakan ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini mendapat perhatian karena menyebabkan kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. Merusak morfologi dan estetika kota, tapi bagi sebagian kelompok masyarakat PKL justru jadi solusi karena menyediakan harga lebih murah. Hal ini menyebabkan penertiban di lokasi strategis menjadi kontroversial.

Di Kulon Progo, untuk memberi kesempatan berusaha bagi PKL, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh, mandiri, mewujudkan kota yang bersih indah tertib aman, dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Melalui Perda ini diharapkan pemberdayaan ekonomi melalui sektor informal, khususnya PKL, akan semakin meningkatkan jumlah enterpreneur yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya di Kabupaten Kulon Progo.
Arbingah dari Bagian Administrasi Pemerintahan menyampaikan, terkait permasalahan PKL, di Kabupaten ada Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dari beberapa instansi yang berkaitan dengan pedagang kaki lima.
Maka ketika ada permasalahan tentang PKL akan dilakukan koordinasi terpadu instansi lintas sektoral, terutama Dinas Perindag yang didalamnya ada kegiatan yang langsung berkaitan pembinaan pedagang kaki lima.

Bambang Widodo dari Disperindag menyampaikan beberapa langkah yang dilakukan, mulai pendataan, pembinaan PKL, membina manajemen usaha, peningkatan kualitas sarpras PKL, pembinaan higienis makanan dan lingkungan. Selain Perda PKL, saat ini sudah ada Perbup PKL.

Terkait pemindahan PKL, Bambang mencontohkan pemindahan PKL yang di sekitar Rel Kereta Api, yang sering menyebabkan kemacetan. Awalnya untuk memindahkan tidak mudah, PKL juga mempunyai tuntutan, mau pindah tapi minta dicarikan solusi. Setelah dilakukan rapat koordinasi teknis lintas SKPD, akhirnya dapat dicarikan solusi.

Kendala di Kulon Progo saat ini, belum ada RTRW tempat PKL yang permanent, sehingga PKL yang ada di Kulon Progo saat ini tempat bersifat sementara. Paguyuban sudah ada, tetapi asosiasi PKL jadi satu wadah belum ada.

Mujiyanto dari Dinas Kop dan UMKM menyampaikan, kegiatan yang dilakukan saat ini lebih banyak bergerak sektor pemberdayaan, karena PKL merupakan salah satu UKM. Dan pemberdayaan yang dilakukan melalui koperasi, kelompok, maupun perorangan.

"Pembinaan dilakukan dari sisi kelembagaan, permodalan dan dari sisi pemberdayaan mereka sendiri. Pemberdayaan dari sektor usahanya dan sumber daya manusianya, melalui diklat, pelatihan, dan dicoba dilinkan dengan sektor swasta" kata Mujiyanto.

Sedangkan Sartono dari SatPol PP menyampaikan penertiban, dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait. Dan cenderung melakukan tindakan secara represif, karena pembinaan dan pengawasan sudah dilakukan oleh instansi teknis.

Tindakan yang dilakukan pun dilakukan secara manusiawi, seperti yang dengan teguran agar tertib, seperti tidak diatas bahu jalan atau trotoar. Jika belum bisa tertib diminta mengisi surat pernyataan kapan bisa mulai tertib, ketika tiba batas waktunya tetapi tidak tertib maka akan dilakukan penertiban. (at.MC)