Ketetapan PBB P2 Kulon Progo Meningkat 9,76%

  • 18 Maret 2015 15:26:01
  • 2483 views

Bupati Kulon Progo, dr. Hasto Wardoyo menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) kepada Camat di seluruh Kulon Progo untuk selanjutnya diserahkan kepada wajib pajak di desa/kelurahan. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Gedung Kaca, Rabu (18/3) dalam acara Penyerahan SPPT secara Simbolis dan Penandatanganan Berita Acara Penyerahan  SPPT PBB P2 yang diselenggarakan oleh DPPKA Kulon Progo.

Pada tahun ini ketetapan PBB P2 kabupaten Kulon Progo per tanggal 23 Januari 2015 adalah 331.326 lembar SPPT dengan nilai nominal sebesar Rp 11.650.981.301. Hal ini meningkat 9,78% dari ketetapan tahun 2014 yang berjumlah 328.260 lembar SPPT dengan nilai nominal Rp 10,6 milyar. 

"Pemerintah Pusat dan daerah sangat berharap realisasi pajak. Pemerintah pusat juga menetapkan APBNP yang hampir lebih dari 70% dari realisasi pajak. Oleh karena itu saat ini pemerintah daerah tidak hanya mendorong masyarakat untuk membayar PBB, tetapi juga pajak lainnya termasuk badan usaha, orang pribadi, PNS, karyawan, ataupun usaha kecil menengah menyerahkan SPT-nya," tutur Bupati.

Terkait penarikan PBB, dr. Hasto merasa ada satu hal yang dirasa kurang adil, dimana ketika ada pendaerahan pajak, upah pungut dalam satu tahun yang diberikan kepada dukuh hitungannya kecil dibanding sebelum pendaerahan. Untuk itu dr. Hasto mengusulkan kepada Bappeda untuk dianggarkan di anggaran perubahan 2015 agar upah pungut bisa dikaji dengan anggaran APBD sesuai ketentuan berlaku agar pemungut PBB mendapat apresiasi. Usulan ini harus ditempuh dengan jalan legal formal.

Bupati berharap bahwa untuk mensukseskan penarikan pajak dari wajib pajak, camat dan kades bisa berinovasi mencari cara-cara yang baik dan penuh persuasif kepada warga masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak. Dan diharapkan pada bulan Mei, kecamatan sudah melakukan evaluasi kemudian dilakukan pengawalan lebih ketat dan bulan Agustus bisa selesai.

Sementara itu, Rudyatno, Kepala DPPKA Kulon Progo dalam laporannya menjelaskan bahwa sejak diterbitkannya Perda No. 2 tahun 2013 tentang PBB P2, maka terhitung sejak Januari 2014 pengelolaan objek PBB P2 menjadi kewenangan Pemkab Kulon Progo. Dalam pelaksanaannya, Pemkab sudah menerbitkan beberapa regulasi, pengadaan sarana dan prasarana serta pelatihan personel pengelola PBB. 

"Meskipun dengan keterbatasan yang ada, kita terus mengoptimalkan SDM serta sarana yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat wajib pajak," kata Rudyatno.

Dari sisi kewenangan, menurut Rudyatno, dengan pelimpahan tersebut kabupaten Kulon Progo memiliki keleluasaan untuk dapat mengimplementasikan konsep, ide dan gagasan dalam rangka efektifitas pelayanan serta objektifitas penyediaan data. Pelimpahan tersebut juga memberikan manfaat dalam bentuk bagi hasil pajak yang jauh lebih besar bagi desa. Namun dari sisi pendapatan daerah, pelimpahan kewenangan tersebut telah menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah, karena tidak diperolehnya bagi hasil dari daerah lain yang memiliki potensi dan realisasi PBB yang besar. Ditambahkan Rudyatno, Pemkab Kulon Progo memberi perhatian serius terhadap upah pungut PBB, dan akan diproses di tingkat penganggaran. 

Acara ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atas pelaksanaan pengelolaan PBB di Kabupaten Kulon Progo, memberikan himbauan kepada semua pihak untuk ikut berperan aktif berpartisipasi dan menyebarluaskan informasi ke masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan PBB, serta berbagai upaya lain untuk mempercepat dan optimalisasi pencapaian penerimaan PBB tahun 2015.