Bupati Kulon Progo Serahkan Spt PPh Perorangan

  • 17 Maret 2015 14:11:02
  • 1619 views

Untuk lebih mendorong masyarakat membayar pajak dan lebih mengakrabkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan partnernya, yaitu bupati/walikota dan gubernur, Kantor Pajak mengadakan pekan panutan pajak yang dilaksanakan di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Hal ini juga dilandasi harapan bahwa gubernur, bupati/walikota, serta Muspida merupakan panutan untuk masyarakat wajib pajak yang lain. Tanpa di dorong oleh mereka mungkin wajib pajak yang lain masih ada rasa keengganan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Demikian disampaikan Rudy Gunawan Bastari, Kakanwil Dirjen Pajak DIY dalam acara Pekan Panutan Pajak di Rimah Dinas Bupati, Selasa (17/3).

Terkait dengan penerimaan pajak, jelas Rudy Gunawan, Kantor Pusat lebih menekankan ke penerimaan orang pribadi pengusaha tertentu, karena dari data kantor pusat, penerimaan pajak dari orang/pribadi hanya sekitar Rp 30-40 trilyun, jauh lebih kecil daripada realisasi penerimaan untuk PP Pasal 21 (karyawan). Padahal yang ingin dicapai oleh dirjen pajak dan pemerintah adalah partisipasi pembayar pajak dari golongan pengusaha tertentu khususnya orang/pribadi lebih banyak karena di negara maju penerimaan pajak lebih didorong oleh orang pribadi. Pajak dari perusahaan ini sangat rentan karena tergantung dari jenis komoditasnya.

"Saya mendengar Bupati memiliki banyak inovasi yang luar biasa, dan saya lihat di Kulon Progo ini perkembangannya ke depan insya Allah akan lebih besar. Saya menantikan mungkin ada inovasi dari Bupati yang bisa kita kerjasamakan di bidang perpajakan," harap Rudy Gunawan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kulon Progo, dr. Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa inovasi terkait dengan pajak pernah diwacanakan khususnya dalam pembayaran PBB.

"Kita pernah mewacanakan untuk melakukan e-PBB. Untuk mengindari selisih jika ada kekurangan jumlah pajak yang disetorkan. Kami pernah berdiskusi dengan beberapa bank dan Telkom, untuk menggali kemungkinan e-PBB dibayar semudah membeli pulsa, sehingga uang yang disetorkan lebih aman," kata dr. Hasto Wardoyo.

Selain itu Pemkab Kulon Progo juga mencari ide lain dalam rangka untuk menghindari penyimpangan dalam pengumpulan pajak.

"Kami juga sering berpikir seandainya pajak ini bisa dijadikan prasyarat untuk urusan yang wajib dan penting, seperti balik nama sertifikat tanah atau urusan lainnya. Sebetulnya banyak urusan-urusan yang sebenarnya tidak aneh seandainya bukti pajak itu menjadi prasyarat yang ditunjukkan, meskipun tidak menjadi syarat mutlak, namun menjadi bagian yang penting," jelas Bupati.

Sementara menyangkut jumlah pajak dari perusahaan, Bupati mengakui bahwa jumlah pengusaha di Kulon Progo masih belum memenuhi harapan untuk memenuhi angka standar sekitar 2%, dimana di negara-negara maju bisa mencapai 4%. Namun dirinya tetap mendukung dan mendorong kesadaran wajib pajak pengusaha kecil dan menengah ke bawah.

Untuk meningkatkan kinerja kepatuhan sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT), disamping penerimaan secara manual di tempat pelayanan terpadu KPP, Ditjen Pajak telah membuat sistem penerimaan SPT Tahunan berorientasi pada pelayanan kepada wajib pajak dengan sistem drop box dan e-filing, yaitu pelaporan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet.

Dengan layanan drop box, wajib pajak tidak perlu datang dan mengantri di KPP, tetapi bisa ditempat yang melayani drop box sesuai jadwal yang disediakan. Bahkan dengan e-filing wajib pajak bisa melaporkan kapan saja di mana saja sepanjang memiliki sarana komputer, laptop, HP dan gajet lainnya yang dapat mengakses dan menjelajahi internet.

Dalam acara tersebut, dilakukan pula pengisian SPT Tahunan melalui e-filing oleh Wakil Bupati, Drs. H. Sutedjo dan pejabat SKPD lain. Harapannya, aparatur bisa menjadi contoh dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa pelaporan SPT saat ini sangat mudah dan cepat.