Tingkatkan Kinerja, BKD Gelar Workshop Bagi Aparatur

  • 11 Maret 2015 15:13:25
  • 1980 views

Untuk lebih meningkatkan kinerja para aparatur Pemkab Kulon Progo, para pejabat eselon IV beberapa waktu lalu diberi pelatihan dan outbond supaya bisa saling bekerja sama dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut, para pejabat eselon IV tersebut juga diberi workshop bertajuk Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan tema pengentasan kemiskinan. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Kaca, Rabu (11/03) dan dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, Bupati Kulon Progo, dr. Hasto Wardoyo, Dr. Eko Suwardi, MSi dari FEB UGM dan Kepala Bappeda Kulon Progo, Ir. Agus Langgeng Basuki.

Dalam sambutannya, Bupati menyatakan bahwa Pemkab Kulon Progo bertekad mendukung Jogja Istimewa, maka selaras dengan visi Kabupaten Kulon Progo, Pemkab berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan keistimewaan di dalam 5 serba.

"Lima serba itu adalah serba prima di dalam pelayanan kepada masyarakat, serba jujur dan bersih dalam penyelenggaraan program dan pemerintah, serba mandiri dan unggul terutama dalam kebutuhan dasar sandang, papan, dan pangan, serba damai dan aman dalam kehidupan sehari-hari, dan serba iman dan berserah diri kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah 5 serba yang tentu relevan sekali dengan apa yang kita canangkan dalam visi Kabupaten Kulon Progo 2011-2016," kata dr. Hasto.

Sementara Sri Sultan HB X dalam paparannya menjelaskan mengenai pembangunan daerah Istimewa Yogyakarta dalam bingkai Keistimewaan. Menurutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005-2015 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat haluan dan arah kebijakan dalam perspektif 10 tahun ke depan guna mengangkat derajat manusia seutuhnya bagi seluruh rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"RPJPD ini dilandasi filosofi hamemayu hayuning bawono, yang mengandung makna kewajiban melindungi memelihara dan membina keselamatan dunia. Dengan dasar filosofi tersebut visi pembangunan DIY diejawantahkan sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju dan sejahtera," jelas Sultan.

Ditambahkan Sri Sultan HB X, terkait logo yang baru diluncurkan, hal itu merupakan cara membangun DIY dengan semangat renaisans. Atas dasar hal tersebut ada tuntutan untuk menggali logo dan tagline yang sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakatnya sehingga lahirlah logo dan tagline Jogja Istimewa. Logo yang modern, simpel dan dinamis namun berasal dari aksara jawa. Tagline istimewa yang ditulis dengan huruf kecil memberikan pesan bahwa setiap pemimpin/pejabat pemerintah bahu-membahu bersama warga masyarakat, manunggaling kawulo gusti dalam semangat Jogja Istimewa.

Sri Sultan HB X juga menjelaskan paradigma among tani ke dagang layar yaitu merupakan satu kesatuan kalimat yang memiliki arti adanya kegiatan usaha pertanian dan kelautan yang dikerjakan secara simultan, bersama-sama, terintegrasi, berkolaborasi membentuk sinergi dalam pengembang potensi pantai selatan DIY. Among tani dan dagang layar dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah konsep program yang besar dan mendasar. Dengan demikian, pengertian dan pemahamannya bukan terjadinya perubahan secara fisik, dari petani yang biasa mencangkul kemudian berpindah ke perahu dan naik perahu menjadi nelayan.

"Tetapi lebih sebagai terjadinya shifting of mind, pergeseran pola pikir masyarakat bahwa potensi kelautan yang sangat besar di bagian selatan DIY sudah waktunya menjadi fokus baru dalam upaya mensejahterakan masyarakat Yogyakarta. Jadi pemikiran semua stake holder tidak hanya ke arah daratan dengan bidang usahanya. Perubahan paradigma ini didasarkan pada adanya kecenderungan yang mulai mengkhawatirkan terhadap usaha pertanian tradisional, seperti alih fungsi lahan yang lajunya cepat," papar Gubernur.

Dr. Eko Suwardi lebih memfokuskan pada peran aparatur dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya aparatur pemerintah sebagai pelaksana kegiatan merupakan garda terdepan dalam setiap kegiatan, termasuk percepatan pengentasan kemiskinan. Masalah pengentasan kemiskinan merupakan suatu hal yang multi bidang, tidak bisa didekati dengan satu bidang. Oleh karena itu semua kegiatan SKPD di Kabupaten Kulon Progo juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Sehingga setiap aparat memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan di Kulon Progo, sesuai dengan ketugasan masing-masing.

Kepala Bappeda Kulon Progo, Agus Langgeng Basuki memaparkan tentang data statistik penurunan angka kemiskinan di Kulon Progo. Termasuk perbandingan dengan data yang berasal dari BPS. Terkait dengan peran aparat, Langgeng menjelaskan bahwa setiap aparat berperan dalam pengentasan kemiskinan karena setiap SKPD terhubung dengan Sistem Informasi Pronangkis yang memungkinkan memilih metode pemberian bantuan sesuai dengan bidangnya dan kondisi masyarakat miskin.***