2014, Kemiskinan di Kulon Progo Turun

  • 04 Maret 2015 14:33:38
  • 3810 views

Kulon Progo menjadi contoh yang baik untuk penanggulangan kemiskinan di DIY. Berbagai kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya program Gentong Rembes, Bela dan Beli Kulon Progo, pakta integritas untuk ikut membantu KK Miskin oleh perusahaan yang baru berinvestasi. Investasi baru digalakkan Pemkab sehingga meningkat dan memberikan nilai tambah bagi Kabupaten Kulon Progo. Demikian disampaikan Bupati Kulon Progo dr. Hasto Wardoyo pada acara Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Gedung Kaca, Rabu (4/3).

Ditambahkan dr. Hasto, masih ada 5 kecamatan yang mempunyai kenaikan angka kemiskinan di Kulon Progo. Namun angka yang naik maupun turun secara drastis perlu ditinjau ulang. Karena perubahan yang drastis pasti disebabkan karena suatu musibah dan mendapatkan bantuan yang besar.

"Sudah dilakukan riset dan pendataan yang baik, namun ada beberapa data yang menurut saya perlu dicek ulang di daerah-daerah yang penurunan atau kenaikannya ekstrim. Karena secara teoritis masih perlu dicek ulang. Namun secara keseluruhan kita yakin bahwa kemiskinan kita menurun. Hanya saja naluri saya, bahwa data statistik kalau ekstrim naiknya atau ekstrim turunnya pasti ada kejadian luar biasa. Kalau tidak ada kejadian luar biasa, biasanya tidak terjadi kenaikan atau penurunan yang ekstrim. Maka khusus untuk data yang ekstrim saya minta untuk di cek," katanya.

Data yang ekstrim tersebut misalnya berasal dari Ngestiharjo dan Kulwaru. Untuk yang ekstrim turun misalnya di kecamatan Nanggulan, dari 1907 menjadi 889. Ini perlu di cek apakah ada sesuatu yang luar biasa sehingga datanya bisa menjadi anjlok. Karena normalnya hanya terjadi penurunan/peningkatan 2-3 persen dalam satu tahun. 

dr. Hasto meyakini bahwa metode Pemkab Kulon Progo lebih baik karena lebih banyak melakukan sensus, bukan survei. Dimana sensus mendatangi satu demi satu, sedangkan survei cukup mengambil sampel. Tenaga sensus diambil dari PNS. Kelemahannya, data tersebut masih melalui rembug desa, sehingga mengurangi objektifitasnya, karena rembug desa cenderung menaikkan jumlah warga miskin, sehingga terjadi bias objektifitas. Buktinya, data yang berasal dari PNS murni, kemiskinannya hanya sekitar 10%, naik menjadi 16,74% setelah dilakukan rembug desa. Rembug desa ini memasukkan unsur pertimbangan sosial, bukan sekedar data objektif seperti data yang diperoleh PNS saat mendata KK miskin yang memiliki 14 tolok ukur.

Sementara itu Agus Langgeng Basuki, Kepala Bappeda Kulon Progo menjelaskan bahwa jumlah prosentase KK miskin tahun 2014 adalah 16,74%. Ini terdiri dari KK yang statusnya sangat miskin 4,12% dan miskin 12,62%. Sedangkan jumlah KK sangat miskin adalah 5074 KK sedangkan miskin 17.971 KK. KK yang lain masuk hampir miskin dan tidak miskin. Jika dilihat dari jumlah jiwa, prosentase penduduk sangat miskin adalah 3,71% penduduk, dan 11,95% penduduk miskin, sehingga total prosentase penduduk miskin Kulon Progo ada 15,66%. Jika dibandingkan dengan data tahun 2013, maka terjadi penurunan karena Prosentase KK miskin di Kulon Progo menurut data Bappeda tahun 2013 adalah 22,54% (data BPS: 21,39%), sementara tahun 2014 menjadi 16,74% (angka sementara BPS 19,02%).

Dilihat data kemiskinan per kecamatan hasil pendataan tahun 2014, prosentase KK miskin tertinggi ada di Kecamatan Kokap (23,38%), diikuti Girimulyo (21,04%), dan Samigaluh (19,99%). Sedangkan angka terendah ada di Kecamatan Nanggulan (9,28%). Dilihat data dari tingkat desa, Desa Ngestiharjo mengalami kenaikan 18,9% (2013) naik menjadi 42,63% (2014) dihitung dari jumlah jiwa. Juga di Desa Kulwaru mengalami kenaikan dari 6,19% (2013) menjadi 36,62% (2014). 

Dalam acara tersebut juga diserahkan penghargaan TKPK Award sebagai bentuk penghargaan yg diberikan kepada Kecamatan dan desa berprestasi dalam penanggulangan  kemiskinan. TKPK Award memiliki 2 (dua) kategori, yaitu kecamatan dan desa yang memiliki prosentase penduduk miskin terendah, serta kecamatan dan desa yang memiliki laju penurunan penduduk miskin tertinggi. TKPK Award 2013 diberikan kepada Kecamatan Wates (13,69%) dan Kalurahan Wates (5,21%) untuk kategori prosentase penduduk miskin terendah. Sedangkan untuk kategori prosentase laju penurunan penduduk miskin tertinggi diberikan kepada Kecamatan Nanggulan (6,25%) dan Desa  Gotakan (17,42%).

Untuk TKPK Award 2014 diberikan kepada Kecamatan Nanggulan (7,87%) dan Kelurahan Wates (2,02%) untuk kategori prosentase penduduk miskin terendah sedangkan untuk kategori prosentase laju penurunan penduduk miskin tertinggi diberikan kepada Kecamatan Girimulyo (13,45%) dan desa Desa  Hargotirto (22,15%).***