Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo

Bupati Kulon Progo dr.H.Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) sangat berharap dapat mengembalikan Koperasi sebagai soko guru perekonomian, dan bukan sebagai soko rowo atau soko emper. Sedangkan salah satunya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memanfaatkan dengan maksimal keberadaan Koperasi TOMIRA (Toko Milik Rakyat) dan hal ini dapat dilakukan dengan menyasar para PNS melalui pemberian discount dalam setiap berbelanja dan menciptakan kartu TOMIRA.  

"Kalau ada koperasi konsumen sekarang  bisakah Tomira yang koperasi ini dikeroyok oleh 8000 PNS di Kulon Progo, dengan  memberikan kepada para PNS discount sekian persen, dibandingkan kalau belanja di non Tomira. Sehingga koperasi konsumen Tomira ini  bisa diukur, bahwa PNS sebulan belanjanya 200 Milyar karena gajinya PNS itu setahun 600 Milyar se Kulon Progo. Meskipun itu termasuk untuk belanja kreditnya,"ujar Hasto pada Rapat Kerja Koperasi di Gedung Kaca, Senin (29/12). Rapat dihadiri Kadinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo Dra.Sri Harmintarti,MM, perwakilan dari Perguruan Tinggi Universitas Atmajaya, Universitas Janabadra, PT.Sumber Alfaria Trijaya dan pengurus koperasi di Kulon Progo.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan perjanjian antara PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan 3 koperasi tentang Kemitraan TOMIRA. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta tentang Kerjasama Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Usaha dan SDM pada Koperasi Tenun Mumbul Kalibawang.  Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo dengan Universitas Janabadra Yogyakarta tentang Kerjasama Pemberdayaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas produksi di UMK KAKB Sejahtera Kedundang, Tunggak Semi dan TKI Purna Kecamatan Temon.   

 Lebih lanjut Hasto menambahkan dengan PNS diberi kartu anggota kalau PNS belanja di Tomira, dengan software Tomira  misalnya belanja 500 ribu discount 5 persen, 50 ribu dikasihkan dalam bentuk voucher atau uang cash juga boleh. Hal ini lebih menguntungkan bagi Koperasi dibanding kalau diminta iuran para PNS. Karena kalau PNS itu diminta iuran untuk menjadi anggota koperasi akan mikir dulu.

"Kalau belanja PNS sebulan sebesar 200 Milyar itu, 150 Milyar ke Tomira dan 50 Milyar ke non Tomira itu baru namanya koperasi soko guru, tetapi kalau kebalikannya yang ke Tomira hanya 10 Milyar sisanya yang besar kok di luar Tomira, itu namanya soko rowo atau soko emper, karena definisi soko guru itu kalau sebagian besar mayoritas konsumsi itu dipenuhi oleh koperasi,"terang Hasto.

Menurut Hasto keberhasilan dalam perkoperasian bukan dilihat dari banyaknya koperasi yang berdiri tetapi diukur bagaimana kesejateraan anggota, kemudian modalnya apakah sudah cukup, dan SHU apakah sudah mensejahterakan serta dapat bertahan kedepan sebagai wadah untuk ekonomi kerakyatan.

Sementara Kadinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo Dra.Sri Harmintarti,MM mengatakan jumlah koperasi tahun 2013 sejumlah 353 meningkat di tahun 2014 sejumlah 362 koperasi. Sedangkan kondisi koperasi yang ada koperasi pasif tahun 2013 sejumlah 27 dan tahun 2014 masih 25 koperasi pasif, koperasi aktif tahun 2013 sejumlah 188 dan tahun 2014 meningkat menjadi 216 koperasi. Koperasi baru tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing 10 koperasi, pembubaran maupun digabung tahun 2013 tercatat 2 koperasi dan  2014 ada 1 koperasi.

"Fokus program Dinas Koperasi dan UMKM pada isu-isu strategis yakni upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi lebih berdaya saing menghadapi MEA 2015, usaha mikro sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi dan salah satu upaya mempersempit kesenjangan ekonomi, serta mengoptimalkan peran koperasi dan UMKM sebagai soko guru perekonomian nasional,"terang Hermintarti.