Kompetisi Penilaian LPPD Semakin Berat

  • 27 November 2014 13:40:17
  • 2993 views

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Bagian Pemerintahan Setda, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2014.

            Kegiatan dibuka oleh Inspektur Daerah (Irda) Kabupaten Kulon Progo Arief Sudarmanto,SH mewakili Sekda Kulon Progo, di Gedung UPTD BLK Tambak Wates, Kamis (27/11).  Kegiatan yang diikuti oleh seluruh perwakilan SKPD yang menangani laporan kinerja tahunan SKPD, dengan narasumber Kabag pemerintahan umum Setda, Heriyanto,SH,MM,  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKP Perwakilan DIY), Tinny Sumartini, Topas Mardiarto, SIP dari Irda DIY dan Sutarman,SSTP.M.Eng dari Subid Pengendalian BAPPEDA Kulon Progo.

            Sekda Ir.RM.Astungkoro,M.Hum dalam sambutan tertulis yang dibacakan Arief Sudarmanto,SH mengatakan pemerintah kabupaten Kulon Progo pada tahun yang lalu mampu meraih juara I nasional dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Namun demikian meskipun telah meraih juara I, untuk mempertahankan juara lebih berat dibandingkan meraihnya. Hal ini karena dari 373 kabupaten di Indonesia, terdapat 46 kabupaten yang masuk kategori sangat tinggi, dengan selisih yang sangat tipis sehingga kompetisi sangat berat/ketat.

            "Setelah Pemkab Kulon Progo mampu meraih juara I nasional tahun lalu, tugas berat adalah mempertahankan, dan ini berat karena kompetisi sangat ketat, nilai-nilai sangat tinggi dari 46 kabupaten ini, sehingga kerja keras sangat diperlukan, semoga mampu mempertahankan minimal masuk 10 besar nasional,’’terangnya.

            Sementara Tinny Sumartini dalam evaluasinya berharap beberapa permasalahan yang masih dijumpai terkait laporan adalah adanya data dan dokumen pendukung tidak lengkap, tidak sesuai pedoman bahkan tidak ada sama sekali, kedepan akan lebih baik lagi.

            Sedangkan Topas Mardiarto, SIP mengatakan dalam pengembangan ke depan, untuk dapat mempercepat proses evaluasi Kemendagri dengan memanfaatkan teknologi informasi berinisiatif membangun sebuah sistem informasi evaluasi berbasis web yaitu sistem elektronik Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (e-EKPPD).

            "Dengan pemanfaatan sistem informasi ini diharapkan dapat mempercepat proses evaluasi, lebih lama penyimpanan data dan memudahkan untuk analisis sehingga laporan evaluasi yang dihasilkan dapat selalu terjamin validitasnya,"ujarnya.