Sosialisasi Bandara Berlangsung Lancar

  • 23 September 2014 14:59:12
  • 2636 views

 

Pemda DIY bersama Pemkab Kulon Progo, PT Angkasa Pura, Badan Pertanahan Nasional, dan Pemerintah Desa Glagah kembali menyelenggarakan sosialisasi tatap muka setelah sebelumnya dilaksankan di beberapa tempat di Temon. Sosialisasi kali ini diselenggarakan di Balai Desa Glagah, Selasa (23/9). Berbeda dengan sosialisasi sebelumnya yang dibagi dalam beberapa kelompok kerja (pokja), sosialisasi tatap muka kali ini seluruh kelompok kerja dijadikan satu tempat di Balai Desa Glagah. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara penyelenggara sosialisasi dan kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT) yang menolak bandara, dan menginginkan sosialisasi berada di satu tempat.

Peserta sosialisasi keempat ini berasal dari Desa Glagah khususnya pedukuhan Kretek, Sidorejo, Kepek, Bapangan, Sengkretan, Glagah, Macanan, Bebekan, dan Loh Gedhe. Sekitar 956 warga diundang dalam acara tersebut, namun yang datang sekitar 452 warga. Hal ini disebabkan karena intimidasi dari WTT yang memblokir jalan Daendels (JJLS) menuju ke Balai Desa Glagah.

Sebagai antisipasi terjadinya penghadangan warga yang akan berangkat sosialisasi, aparat keamanan telah menyiapkan pengamanan seperti patroli dan pengamanan intensif. Selain itu juga dilakukan komunikasi terhadap kelompok-kelompok lain terutama yang menolak bandara supaya tidak melakukan tindakan provokasi sehingga kondisi bisa kondusif.

Sosialisasi saat ini yang hanya dihadiri sekitar 47% undangan sebenarnya tidak terlalu bermasalah, karena di tiga sosialisasi sebelumnya tingkat partisipasi sampai 89%. Apalagi sosialisasi juga dilakukan dengan selebaran, melalui media massa, ataupun secara perorangan. Sehingga pada dasarnya sosialisasi terus berjalan.

Alasan ketidak hadiran tamu undangan antara lain domisili di luar daerah, tidak dapat masuk area sosialisasi karena undangan diserahkan koordinator WTT, dan sebagian karena kesibukan pekerjaan.

Disinyalir kuantitas unjuk rasa penolak bandara semakin menurun karena banyak warga yang sudah memiliki cukup informasi mengenai bandara, apalagi disampaikan oleh pihak yang benar-benar terkait dengan pembangunan bandara. Hal ini mengurangi ketidakpastian warga terdampak terhadap pembangunan bandara.

Sementara itu secara terpisah, Triyono, Asda II Setda Kulon Progo menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan salah satu tahapan sesuai UU dan Keppres. “Dapat kami simpulkan semua berjalan lancar. Meskipun ada hal-hal (aksi) kecil merupakan bagian dari dinamika. Dan ini digunakan sebagai alat kontrol dan kendali,” kata Triyono.

Dirinya berarap agar semua masyarakat bisa memahami, mengerti, merenung dan berpikir bahwa bandara dibangun untuk kesejahteraan mereka dan masyarakat pada umumnya. Disampaikannya, bandara merupakan program negara, pemerintah dan program yang bersifat kepentingan publik.

Haryanta, mewakili Pemda DIY menjelaskan terkait adanya warga yang tidak boleh masuk sosialisasi, disebabkan tidak membawa undangan, jika tidak dapat undangan ingin ikut maka tidak diperkenankan masuk hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta keamanan saat sosialisasi. Untuk itu dirinya mengucapkan terimakasih kepada aparat keamanan yang dapat menjaga kondisi, sehingga peserta sosialisasi dapat hadir mendengarkan dengan tenang.

"Kami akan pendataan kembali kepada masyarakat yang terkena program bandara. Saat konsultasi publik akan kita data dahulu. Semua warga yang dapat undangan harus hadir, akan ditanya setuju atau tidak setuju, kemudian masyarkat bisa sampaikan apa yang jadi keinginan warga. Minta ganti rugi berapa, jika tidak hadir akan jadi persoalan bagi yang tidak hadir," tuturnya.

Menurutnya, dengan bandara, Kulon Progo akan lebih maju disbanding daerah lain.  Sektor industri dan ketenagakerjaan lebih maju dan akan membuka lapangan kerja baru.

Farid Indra Nugraha dari angkasa Pura I juga ikut urun rembug, dijelaskannya PT AP I baru saja meresmikan Bandara Sepinggan, dan Presiden meminta Angkasa Pura untuk tetap smart dalam pembangunan transportasi udara. Karena apa yang dibangun di Kulon Progo mendekati kebutuhan saat ini dan masa depan.

"Saya terharu ada ibu-ibu berharap bandara ini untuk anak cucu. Bandara Kulon Progo masuk MP3I dan mudah-mudahan menjadi salah satu agenda pemerintahan baru. Saat Konsultasi publik, mohon semua mengawal kebenaran di lapangan agar dapat jalan clear dan clean," katanya.

Eko Permadi Boedi dari PT AP I menyatakan untuk tahap selanjutnya akan tetap berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait pelaksanaan pengadaan tanah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, tidak ada unsur ngakali. Dan akan memberi ganti rugi yang adil dan wajar. Karena ganti rugi sudah diatur dalam UU 2 tahun 2012. Intinya setelah gubernur menetapkan IPL, BPN akan lakukan lelang akan dinilai bidang perbidang. Akan dinilai nilai tanah, tanaman diatas, jika ada benda dibawahnyapun bisa dinilai. (at.MC)