BPN Serahkan Serifikat Hasil Program Setrategis Tahun 2014

  • 17 Juni 2014 15:07:16
  • 1983 views

Bertempat di Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo Selasa (17/6), Inspektoral Utama BPN Pusat Dr, Ir, Yuswanda A Tumenggung Ces, DEA menyerahkan sertifikat tanah hasil Program Setrategis Badan Pertanahan Nasional BPN Kantor Wilayah Yogyakarta tahun 2014. Ada sebanyak sekitar 2140 bidang sertifikat tanah yang terdiri dari Prona, UKM, Petani, Proda, Instansi, Huntap, Kasultanan/kadipaten dan wakaf diserahkan secara simbolis kepada perwakilan kabupaten/kota se Yogyakarta.
Kegiatan ini dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DIY dan Bupati / Walikota se DIY, Kepala BPN se DIY dan masyarakat calon penerima sertifikat tanah se Yogyakarta . Selain penyerahan sertifikat tanah dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatangan MoU BPN DIY dengan Fakultas Teknik Geodesi UGM dalam rangka pemberian bantuan pensertifikatan tanah di Kabupaten Gunung Kidul.
Dijelaskan Kepala BPN Wilayah Yogyakarta, Arie Yuriwin, SH, M.Si, dari sumber pendanaan ada tiga jenis kegiatan pensertifikatan tanah yaitu suber dana dari APBN seperti Prona, UKM, tanah pertanian, tanah nelayan BMN dan konsolidasi tanah. Sedangkan pensertifikatan yang bersumber dana dari APBD meliputi hunian tetap, dan keluarga miskin. Dan yang berseumber dari dana keistimewaan yaitu pendaftaran tanah kasultanan dan pakualaman. Untuk kegiatan pensertifikatan tersebut pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 23683 bidang sertifikat tanah, namun terialisir baru 2140 bidang.
Dengan sertifikat tanah akan memberikan kepastian ha katas tanah sehingga dapat mengurangi sengketa tanah yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti dijelaskan Yuswanda dalam pidatonya kegunaan sertifikat tanah ada bermacam macam salah satunya kepastian ha katas tanah. Selain itu dapat juga digunakan untuk peningkatan modal usaha. Karena pentingnya sertifikat sertebut Yuswana mengharapkan sertifikat tanah jangan sampai hilang atau rusak.
"Sertifikat tanah ini jangan penting sekali saya harapkan jangan sampai hilang atau rusak, karena bisa digunakan untuk peningkatan modal usaha,"tutur Yuswana
Masih menurut Yuswana selama ini taget BPN secara nasiona 1,2 juta bidang sertifikat tanah yang harus diselesaikan, sedangkan keseluruhan ada 85 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Jika mengacu pada target tersebut membutuhkan waktu sekitar 18 tahun baru semua tanah di Indonesia bersertifikan. Untuk mempercepat hal tersebut Yuswana bertekad untuk medorong semua skema yang ada dalam pensertifikatan seperti skema APBN, APBD dan permohonan dari masyarakat sendiri. Untuk