Dukung Pengentasasn Kemiskinan, BPMPDPKB Selenggarakan Workshop Audit Gender

  • 12 Juni 2014 13:55:43
  • 1380 views

Kemiskinan merupakan salah satu agenda penting dalam keistimewaan DIY, terlebih target penurunan angka kemiskinan DIY tidak tercapai beberapa tahun terakhir. Terkait hal itu Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) bekerja sama dengan Lembaga Aksara Yogyakarta menggelar workshop Participatory Gender Audit selama dua hari, di ruang pertemuan BPMPDPKB Kulon Progo mulai hari Kamis (12/06).

Menurut Sri Utami, Kepala BPMPDPKB Kulon Progo, acara ini penting mengingat dalam rangka penurunan angka kemiskinan Satuan Kerja Perangkat Daeah (SKPD) telah membuat berbagai program, namun tidak semuanya mampu menyusun program yang responsif gender dan mengontrol program tersebut agar mengakomodasi kebutuhan perempuan sekaligus menurunkan angka kemiskinan.

"Diharapkan wakil-wakil perempuan di berbagai institusi mampu menyuarakan kebutuhan perempuan. Meskipun dimaklumi jika sistem yang ada tidak mendukung hal itu maka suara perempuan juga tidak didengar," kata Sri Utami.

Ernawati Sukeksi, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di BPMPDPKB menjelaskan bahwa integrasi  gender dalam program pengentasan kemiskinan di Kulon Progo harus  berlandaskan  nilai luhur budaya di DIY. Caranya yaitu saat proses peletakan isu gender dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan akses manfaat program pengentasan kemiskinan  harus dilandasi dengan kewasdaan terhadap pelestarian lingkungan,keselarasan  alam, manusia dan penciptanya, kesungguhan aparat untuk melaksanakan program  pengentasan kemiskinan  secara profesional, dalam melaksanakan tugas harus dilandasi budi pekerti, etika dan moral yang luhur, adanya sinergitas kegiatan pemberdayaan, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha memiliki tekad yang sama  yakni membebaskan diri dari kemiskinan dan Tim Penanggulangan Kemiskinan perlu mempunyai integritas dan kompetensi terkait pengarusutamaan gender dan penyusunan perencanaan responsif gender.

Sementara itu, Triyanto Raharjo, dari Bappeda Kulon Progo, terkait dengan kemiskinan dalam perspektif kebudayaan, menurutnya masalah kemiskinan bukan sekadar menyangkut kelangkaan sumber daya ekonomi, ketidakadilan distribusi aset produktif, atau dominasi sumber-sumber finansial oleh golongan tertentu. Namun diluar kendala struktural, masalah kemiskinan menyangkut sikap mental, pola perilaku, dan predisposisi yang berpangkal pada state of mind yang tak bersenyawa dengan spirit perubahan, kemajuan, dan peningkatan status serta kualitas kehidupan.

Aminatun Zubaedah dari Aksara menjelaskan bahwa untuk menakar responsivitas gender dalam sebuah kebijakan atau program perlu diadakan audit sosial. Audit sosial ini berfungsi memonitor, merekam jejak, menganalisa serta mengevaluasi kinerja penyedia layanan sehingga para penyedia layanan yang notabenenya merupakan pegawai publik bisa bertanggung-gugat (accountable) atas tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan. Sedangkan tujuan dari audit itu adalah menjadi assessment terhadap akuntabilitas  gender minstreaming suatu kebijakan serta membandingkan kinerja / performance lembaga dengan penilaian dari pihak luar.

Acara ini dilaksanakan dengan tujuan supaya peserta workshop mampu menyusun alat monitoring program berbasis gender audit, khususnya program pengentasan kemiskinan dan keistimewaan. Peserta yang hadir berasal dari berbagai instansi pengampu program pengentasan kemiskinan sebanyak 25 orang.***