Sadar Pajak Adalah Bagian dari Sense Of Crisis

  • 20 Maret 2014 14:30:43
  • 1751 views

Bupati Kulon Progo, dr. Hasto Wardoyo mengakui bahwa beban tunggakan pajak yang ditanggung Pemkab masih besar, sehingga ikut andil menghambat Pemkab untuk mendapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bupati berharap agar Kantor Wilayah Dirjen Pajak DIY memberikan bimbingan mengatasi masalah ini, sehingga ke depan bisa meraih nilai WTP.

Hal itu disampaikan dr. Hasto saat acara Peluncuran Pengelolaan dan Pembayaran Perdana PBB tahun 2014 melalui Payment online system di halaman kantor Kabupaten Kulon Progo, Kamis (20/3). Meski kondisinya tidak leluasa, Bupati menegaskan bahwa Pemkab tetap akan berkomitmen mensukseskan pajak di Kulon Progo. Karena pajak merupakan salah satu upaya untuk mengurangi gini rasio, atau rasio kesenjangan.

"Pajak adalah bagian sense of crisis, atau kepedulian kita terhadap mereka yang perlu bantuan. Saat ini gini ratio makin lama makin tinggi, dengan pajak ini bagaimana kita bisa mengurangi kesenjangan, mengurangi gini ratio ini adalah salah satu fungsi pajak. Misalnya hasil dari pajak digunakan untuk pembangunan jalan, sehingga ekonomi rakyat miskin tumbuh akhirnya kesenjangan berkurang, inilah pentingnya pajak," kata dr. Hasto.

Rudy Gunawan Bastari, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak DIY berharap kerjasama yang lebih bagus, khususnya dengan Pemkab Kulon Progo dalam pengelolaan pajak. Karena menurutnya kesuksesan dalam pembayaran pajak merupakan jaminan dalam keberhasilan pembangunan yang lancar. Ditambahkannya, target penerimaan pajak DIY adalah Rp 3,6 trilyun dan Rp 138 milyar berasal dari Kabupaten Kulon Progo.

Sementara itu, Bambang Setyo Pranoto Direktur Pemasaran BPD yang datang saat itu menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah serta untuk mewujudkan kemandirian daerah.

"Menjadi sangat relevan jika Bank BPD DIY dilibatkan dalam proses penerimaan pajak daerah tersebut. Karena BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan, pemegang kas daerah juga sebagai salah satu sumber pendapat daerah dalam bentuk pemberian deviden," katanya.

Ditambahkan Bambang, pembayaran pajak melalui Bank BPD DIY ini merupakan peneguhan komitmen atas sinergitas antara BPD DIY, Pemkab Kulon Progo dan Dirjen Pajak.

Menurut Rudiyatno, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kulon Progo, maksud dari acara ini adalah sebagai momentum awal pengelolaan PBB yang terhitung mulai tahun 2014 ini telah dilaksanakan oleh Pemkab Kulon Progo. Selain itu acara ini juga untuk memberikan pemahaman tentang adanya pelimpahan pengelolaan PBB dari Pemerintah Pusat kepada Pemkab, dan sebagai himbauan kepada semua pihak untuk aktif berpartisipasi dan menyebarluaskan informasi ke masyarakat berkenaan dengan pengelolaan PBB serta berbagai upaya lain dalam rangka mempercepat capaian penerimaan PBB.

Selain acara tersebut, Bupati juga meresmikan penggunaan tempat pelayanan pajak daerah yang ditandai dengan pengguntingan pita. Tempat ini merupakan salah satu fasilitas Pemkab untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak. Tempat yang terletak persis di belakang Gedung Kaca ini melayani pembayaran pajak hotel, restoran, hiburan, PBB, reklame, penerangan jalan, air tanah, mineral logam/batuan, dan bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hadir dalam acara Kakanwil Direktorat Jendral Pajak DIY, DPPKA DIY, Direksi Bank BPD DIY, Kepala DPPKA Kab/Kota se DIY, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Kulon Progo.