Fasilitas Negara Bukan untuk Kampanye Parpol

  • 18 Maret 2014 12:37:04
  • 1540 views

Terkait pelaksanaan Pemilu 9 April mendatang, sampai hari ini (18/3) Sekretaris Daerah Kulon Progo, Ir. RM.Astungkoro M.Hum tidak mendapatkan laporan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Bahkan dirinya melihat pimpinan daerah (Bupati dan Wakil Bupati) membuktikan komitmen mereka untuk tidak akan menggunakan fasilitas negara apapun dalam kampanye.

Ketua Panwaslu Kulon Progo, Pujarasa Satuhu juga menegaskan hal itu, dimana sampai saat ini dirinya belum melihat penggunaan fasilitas negara untuk kampanye dan juga belum menerima laporan. Kalaupun ada laporan, adalah mobil polisi yang berada di tempat dalam rangka penangamanan. Hal ini disampaikannya usai coffee morning di kantornya. Menurutnya, fasilitas negara yang boleh digunakan adalah fasilitas keamanan karena selain sebagai kader partai, pimpinan daerah adalah juga pejabat negara.

Ditambahkannya, jika ada yang menggunakan fasilitas balai desa itu adalah fasilitas umum yang menjadi pengecualian. Pujarasa juga menjelaskan bahwa kedatangan pimpinan daerah ke acara partai di Kulon Progo dilihatnya sebagai hal yang lumrah sebagai pejabat publik, karena kenyataannya tidak hanya berfokus pada partai pendukungnya saja, tetapi juga partai lain, serta kehadirannya dalam acara partai tidak bersifat aktif dan massif.

Sekda juga menegaskan jika ada PNS yang menyalahgunakan fasilitas negara untuk kampanye, maka akan ditindak menggunakan PP 53 tentang disiplin PNS.

"Ada sanksi dari ringan hingga berat, tinggal melihat perannya. Tetapi tidak serta merta kelihatan berkampanye lalu dilakukan tindakan, tetapi harus melalui pemeriksaan sehingga bisa menjadi dasar penindakan terhadap yang bersangkutan," katanya.

Sekretaris Daerah menghimbau kepada PNS Kulon Progo untuk netral karena ini adalah amanat undang-undang dan PNS harus mengajak mensukseskan Pemilu ini dan mendorong masyarakat untuk tidak golput.

Terkait penertiban alat peraga kampanye, Pemkab melalui Satpol PP juga sebenarnya sudah melakukan penertiban bersama-sama dengan Panwaslu dan KPU. Surat juga sudah didisposisi ke Satpol PP untuk dilakukan tindakan.

"Yang perlu ditegaskan adalah bukan satpol PP yang menjawab partai yang keberatan dengan penertiban itu, jadi kalau ada parpol yang mempermasalahkan maka kembalikan pada Panwas dan KPU karena bukan ranah Satpol PP, karena Satpol PP menjalankan tugas atas dasar permintaan dari dua lembaga itu," kata Astungkoro.

Pujarasa menjelaskan saat ini penertiban APK sudah dikondisikan di tingkat Pol PP. Meski pelanggaran APK adalah masalah administrasi, tetapi meski begitu harus segera disikapi oleh SatPol PP karena KPU tentunya sudah berat untuk memikirkan masalah itu.

"Saya dari dulu sudah mengarapkan agar melibatkan PPK, seperti Sentolo sudah berjalan dengan baik. Panwascam, Kamtib, PPK dan kepolisiannya sudah melakukan penertiban mandiri. Jika hal ini bisa kenapa yang lain tidak, ini kan perlu ditekankan. Kita sering menekankan Panwascam supaya melakukan penertiban mandiri. Karena UU nya memperbolehkan, bahkan sampai desa pun bisa," kata Pujarasa.

 

Penertiban ini harus dilaksanakan secara mandiri di kecamatan atau tingkat di bawahnya. Sehingga di kabupaten bisa difokuskan pada hal-hal yang lebih krusial, yang bisa merubah hasil pemilu. Sedangkan pelanggaran APK hanya pelanggaran administrasi, tidak masalah diselenggarakan di tingkat kecamatan.