Tertibkan APK, KPU Gandeng Sat Pol PP

  • 11 Maret 2014 11:56:04
  • 1644 views

Meskipun KPU sudah sering mensosialisasikan Peraturan KPU No. 15 tahun 2013 yang mengatur pemasangan alat peraga kampanye (APK) serta ketentuan tempat pemasangan APK seperti tertuang dalam Perbup Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2013, namun saat ini kenyataannya, masih banyak dijumpai APK yang melanggar. Untuk penertiban APK yang melanggar itu, Isnaini, Ketua KPU Kulon Progo meminta agar Pemkab memfasilitasi penertiban melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Menanggapi hal tersebut, Wabup Drs.H. Sutedjo menjelaskan dalam Coffee Morning antara Forkopimda dengan KPU dan Panwaslu di Rumah Dinas Bupati (11/3), bahwa bantuan Pemda melalui Satpol PP terkait penertiban APK, akan lebih baik jika KPU melampirkan data/ sasaran yang perlu ditertibkan, sehingga SatPol PP tinggal melakukan eksekusi tanpa perlu melakukan penafsiran sendiri mana saja APK yang melanggar. Sehingga data ini bisa mengurangi risiko kesalahan penafsiran.

Sementara itu, Panwaslu Kulon Progo, Pujarasa Satuhu menjelaskan bahwa pemasangan alat peraga kampanye di Kulon Progo masih tergolong cukup baik, dalam arti tidak begitu semarak sebagaimana di kabupaten lain, yang sangat semrawut.

"Pada prinsipnya pemasangan APK adalah di zona yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bentuk-bentuk yang disesuaikan dengan Peraturan KPU No. 15 maupun No. 1. Prinsipnya adalah APK dipasang di tempat-tempat umum yang sudah ditentukan KPU. Namun ada ketentuan jika APK dipasang di tempat pribadi, harus ada ijin dari pemilik. Pribadi di sini bukan hanya milik caleg, tapi juga milik perseorangan," jelas Pujarasa.

Ditambahkannya, jika dipasang di tempat umum yang melanggar peraturan, maka akan ditertibkan/ diberi sanksi administrasi, dan ini adalah sanksi terberat dalam pelanggaran APK. Jika Panwaslu menemukan pelanggaran, Panwaslu akan membuat rekomendasi ke KPU, kemudian KPU akan menyurati pada peserta Pemilu, kalau tidak diindahkan KPU bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menertibkan.

Terkait pelanggaran kampanye, Yuli Sutardiyo dari Divisi Penegakan Panwaslu Kulon Progo menjelaskan bahwa suksesnya pengawasan pemilu barometernya bukan berapa kasus yang bisa dipidanakan atau diajukan, namun lebih fokus pada pencegahan, karena pencegahan lebih mulia daripada tindakan.

Menurut Isnaini, di Kulon Progo, sebenarnya KPU sudah mempunyai zonasi tempat-tempat yang boleh dipasang APK di setiap desa. Karena tidak semua tempat boleh dipasang APK. Zona ini sebenarnya sudah disampaikan pada masing-masing parpol. Terutama untuk wilayah umum, bukan wilayah privat (lahan pribadi/kantor milik parpol). Jumlah zona di masing-masing tempat terkait jumlah TPS.

"Artinya disesuaikan dengan jumlah TPS di desa itu, artinya kita mencoba proporsional dengan jumlah TPS, yang berarti proporsional dengan jumlah penduduk. Pengaturan kampanye juga dilengkapi dengan Peraturan Bupati No. 70 tahun 2013, yang isinya hampir sama dengan peraturan KPU," jelas Isnaini.

Diakui Isnaini, pemasangan APK sebenarnya harus mengajukan ijin kepada Pemda, tetapi hampir semuanya tidak berijin. Ketika dikonfirmasi kepada partai, alasannya yang memasang adalah kader atau diserahkan pada pihak ketiga, sehingga tidak bisa mengontrol.

Buyung Dwikora, Ketua Pengadilan Negeri Wates dalam kesempatan tersebut menjelaskan dalam menyelesaikan permasalahan penegakan pelanggaran pidana pemilu, yang terpenting adalah menyamakan persepsi diantara anggota penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan dan konsultasi dengan penyidik yang berhubungan dengan penuntut umum. Penuntut inilah yang bisa menentukan apakah suatu kasus bisa dibawa ke pengadilan atau tidak. Supaya lebih jelas, Buyung menyarankan Panwaslu untuk studi banding pada perkara yang sama yang sudah diputus oleh pengadilan.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan kebingungannya saat menghadiri acara umum yang menurut undangan sebenarnya bukanlah kampanye, tetapi yang hadir adalah caleg.

"Posisinya seperti apa? Artinya kami jangan sampai dituduh menghadiri acara partai tertentu untuk kampanye, karena kami sering menghadiri acara yang legal formalnya bukan acara politik, tetapi ternyata yang hadir adalah caleg," kata Wabup meminta penjelasan.

 

Terhadap pertanyaan ini, Pujarasa meyakini bahwa kehadiran kepala daerah bisa menempatkan diri, kapan bisa menjadi kepala daerah ataupun kader parpol. Keyakinan Pujarasa itu didasarkan bahwa dirinya sering melihat kehadiran Wabup di event yang diselenggarakan caleg tidak bersifat aktif dan massif menunjuk ke caleg tertentu.₯