Tantangan Program KKB Makin Berat

  • 24 Februari 2014 08:25:26
  • 4151 views

Memasuki usia 43 tahun sejak dicanangkan pemerintah secara nasional tahun 1970, program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), dalam perkembangannya terus mengalami pasang surut. Program KKB sempat menjadi primadona dan mendapat perhatian serius berbagai pihak di era 1980 hingga 1990 an. Pada saat itu, mulai dari presiden, gubernur, bupati/walikota hingga kades/lurah memiliki perhatian yang besar terhadap program KKB. Bukan pemerintah saja yang menaruh perhatian, tetapi hampir semua komponen bangsa termasuk lembaga sosial masyarakat, perusahaan pemerintah dan swasta, tokoh agama, organisasi profesi, perguruan tinggi bahkan militer. Berbagai penghargaan internasional dalam program KKB pun diperoleh. Mulai dari "Global Statement Award" dari Population Institute, Amerika Serikat pada tahun 1988, "United Nations Population Award" dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1989, hingga "Management Development Award" dari lembaga manajemen internasional di Manila, Majalah Executive Digest dan Japan Airlines pada tahun 1994. Ini belum termasuk puluhan penghargaan lainnya hingga tahun 2000.
Sayangnya, perhatian dan dukungan berbagai pihak terhadap program KKB jauh menurun sejak era reformasi, walaupun belakangan terlihat mulai menggeliat. Ternyata lengahnya perhatian selama kurang lebih satu dasawarsa, harus dibayar mahal. Bukan hanya gaung KKB yang nyaris tak terdengar setelah sebelumnya gegap gempita, tetapi juga peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang cukup mengejutkan setelah beberapa dasawarsa terus mengalami penurunan cukup signifikan. Bila LPP pada periode 1971 - 1980 besarnya masih 2,31% pertahun dan pada periode 1980 - 1990 dapat diturunkan menjadi 1,98% dan dapat ditekan lagi menjadi 1,45% pada periode 1990 - 2000, maka pada periode 2000 - 2010 kembali naik menjadi 1,49%. Yang menyedihkan, kita yang banyak berharap terhadap kenaikan peserta KB aktif untuk menekan TFR, juga tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Terbukti, selama satu dasa warsa terakhir TFR tetap dalam kondisi stagnan (2,6). Ini dapat dilihat dari hasil SDKI 2002-2003, 2007 dan 2012.
Terkait dengan perkembangan ini, Dr. Sugiri Syarief, MPA memperkirakan 50 tahun mendatang jumlah penduduk Indonesia bisa mencapai 400 juta jiwa dari jumlah sekarang sekitar 245 juta. Dan apabila laju pertambahan penduduk tetap bertahan di angka 1,49% per tahun, maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 menjadi sekitar 450 juta jiwa. Ini berarti satu dari 20 penduduk dunia saat itu adalah orang Indonesia.
Tantangan program KKB di masa mendatang menjadi kian berat setelah kita melihat pasca era otonomi daerah, perhatian pemerintah kabupaten/kota terhadap program KKB belum sesuai harapan. Walaupun undang-undang yang mengatur perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (UU No 52 Tahun 2009) berikut peraturan pemerintah yang mengikutinya (PP No 57 Tahun 2009) telah disahkan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:
Pertama, komitmen sebagian besar kepala daerah yang kurang mendukung pelaksanaan program KKB karena dianggap tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap peningkatan APBD. Hal ini dapat dipahami karena program KKB adalah program sosial dasar yang baru dapat dirasakan manfaatnya 10 atau 20 tahun mendatang;
Kedua, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota yang mengharuskan mereka menyusun skala prioritas dan untuk sementara mengesampingkan program KKB;
Ketiga, keterbatasan sumberdaya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas jumlahnya terus menurun karena banyak Penyuluh KB yang pensiun, mutasi atau promosi. Sedangkan secara kualitas cenderung menurun karena mereka yang selama ini memiliki kinerja dan reputasi baik biasanya "dicomot" oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mengisi pos-pos yang juga sangat membutuhkan keberadaannya.
Keempat, keterbatasan sarana prasarana pendukung kelancaran program, walaupun keterbatasan ini belakangan dapat diminimalisir dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB untuk penyediaan sarana prasarana program KKB sejak tahun 2008 lalu.
Kurangnya perhatian pemerintah daerah dan stakeholdernya serta menurunnya kesadaran masyarakat terhadap program KKB diyakini telah menyebabkan beberapa indikator capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010 - 2014 menjadi sangat sulit dicapai. Apalagi mengingat tahun 2014 ini adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJM 2010 - 2014 untuk melihat kinerja pengelolaan program KKB selama ini. Dalam hal LPP misalnya, target RPJM 2014 adalah 1,1% per tahun namun dalam realitasnya saat ini LPP masih menunjuk pada angka 1,49% per tahun. Kemudian untuk TFR yang ditargetkan 2,1 per Wanita Usia Subur (WUS) pada RPJM 2014, namun kenyataannya berdasarkan hasil SDKI 2012 masih berkutat pada angka 2,6. Dalam hal pemakaian alat kontrasepsi cara modern, ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 65% dari total Pasangan Usia Subur (PUS) namun pada kenyataannya baru tercapai 57,9%. Sementara penurunan Unmet Need (kebutuhan ber-KB tidak terlayani) juga masih jauh dari harapan karena tahun 2014 ditargetkan tinggal 5% dari total PUS, realitasnya berdasarkan hasil SDKI 2012 masih 8,5%. Angka kelahiran ibu usia remaja (15 - 19 tahun) juga masih memprihatinkan karena menunjuk angka 48 per 1.000 perempuan dari yang ditargetkan pada RPJM 2014 sebesar 30. Upaya peningkatan median usia kawin pertama perempuan juga belum tercapai, karena ditargetkan dalam RPJM 2014 21 tahun, dalam kenyataannya berdasarkan hasil SDKI 2012 , masih dalam kisaran angka 20,1 tahun.
Disisi lain pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di tahun 2015 yang menjadi komitmen Indonesia di kancah Internasional untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan menurunkan LPP serta TFR dari perspektif indikator demografi masih menunjukkan angka relatif tinggi. Kondisi tersebut tentunya menjadi tugas
yang sangat berat bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan dalam waktu yang sangat singkat. Ini juga menjadi tantangan serius bagi para
pengelola program KKB terutama di tingkat lini lapangan.
Beberapa catatan yang perlu dikemukakan di sini, target LPP akan sangat sulit dicapai karena masih tinggi dan stagnannya capaian TFR. Sementara capaian TFR sendiri juga sulit untuk diturunkan karena angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR) hanya naik sedikit yakni sekitar 0,5% selama lima tahun terakhir. Kenaikan angka CPR yang kecil ini lebih banyak disebabkan oleh besarnya angka Drop Out (DO) peserta KB yang mencapai 20 - 27% serta penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang masih rendah yakni sekitar 18,3% dari total peserta KB yang menggunakan cara modern. Sementara upaya penurunan Unmet Need juga dipastikan mengalami banyak kendala karena masih rendahnya jangkauan pelayanan KB. Begitu juga dengan upaya penurunan angka kelahiran ibu usia remaja, akan sulit dicapai karena masih belum idealnya rata-rata usia kawin pertama perempuan. Belum idealnya usia kawin pertama ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kualitas perilaku kesehatan reproduksi bagi remaja.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberi amanat untuk mengelola program KKB, tidak memiliki pilihan lain selain menyikapi dan merespon berbagai permasalahan tersebut dengan melakukan terobosan melalui program-program akselerasi sebagai perwujudan dari komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan program KKB. Revitalisasi program KKB yang dicanangkan presiden beberapa tahun lalu, tidak boleh lagi hanya sekedar dijadikan retorika namun perlu diwujudkan dalam kebijakan nyata dalam operasional program dan kegiatan.
Stagnasi TFR dan CPR serta hasil capaian lainnya memang menjadi catatan merah bagi kinerja
BKKBN. Perubahan lingkungan strategis menjadi tantangan yang harus didukung dengan Peraturan Perundangan untuk menempatkan pembangunan KKB sebagai pembangunan prioritas Pemerintah Pusat dan Daerah serta diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Manajemen Program KKB baik di Pusat maupun Kabupaten/Kota perlu ditata kembali dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan program di lapangan masih perlu ditingkatkan termasuk dukungan pembiayaan dan status kelembagaan program KKB.


Drs. Mardiya

Ka Sub Bid Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo