Penandatanganan MoU Kulon Progo - BPKP; Kulon Progo Dinilai Responsif

  • 29 Januari 2014 15:28:58
  • 3656 views

Dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good Governance) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Bupati Kulon Progo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY Tytut Ratih Kusumo, melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU), bertempat di Rumah Dinas Bupati, Rabu (29/01/2014).

Lingkup perjanjian kerjasama meliputi: 1).Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai ketentuan perundang-undangan. 2).Penerapan Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Kinerja yang Transparan dan Akuntabel. 3).Pengembangan dan penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan Daerah yang baik (good corporate governance) untuk BUMD, BLUD dan Perusahaan daerah lainnya. dan 4).Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.


Tytut menilai Pemkab Kulon Progo merupakan satu diantara yang sedikit pemda yang sudah merespon Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, dan sudah mempersiapkan diri untuk penerapan SAP berbasis Akrual yang wajib dilaksanakan 2015.

Sementara dokter Hasto menyampaikan, penandatanganan kesepahaman ini berangkat dari niat yang baik dan setulus-tulusnya, karena ingin menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya.

Dengan perjanjian ini diharapkan pemerintah kabupaten akan mendapatkan pendampingan dari instansi yang berkompeten, dari institusi yang ada pengakuan legalitasnya. Selama ini pemkab sudah melakukan berbagai ikhtiar yang sudah luar biasa dalam pembenahan tata kelola pemerintahan.

"Kami gelo belum dapat WTP, tapi kami merasa lego karena banyak hal yang sudah dilakukan agar administrasi tata kelola pemda Kulon Progo baik" kata dokter Hasto.

Lebih lanjut dokter Hasto berterimakasih kepada BPKP karena telah memberi arahan, dan mau membantu ruwet renteng pengelolaan tata pemerintahan di Kulon Progo. Bahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Aneka Usaha, PDAM juga disarankan untuk sering berkoordinasi dengan BPKP agar dalam penyusunan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jika semula gegabah jadi tidak gegabah lagi. Yang semula over confidence jadi tetap konfidence tapi tidak over" tambah dokter Hasto.

Dengan bimbingan BPKP Bupati mengharapkan Kulon Progo dapat memperoleh WTP.


Tytut Ratih Kusumo dalam sambutannya menyatakan berbahagia dengan adanya MoU ini. Karena, dalam rangka menciptakan good governance dan clean goverment banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan.

Target Pertama, agar pemda Kulon Progo memperoleh WTP. "Saat ini kami sedang berproses, untuk penertiban aset. Saat audit kemarin ada catatan aset yang harus diselesaikan." kata Tytut.

Tytut berharap WTP dapat diraih Pemda Kulon Progo. Terkait konsultasi dari BUMD , hal tersebut sangat klop karena sesuai tugas BPKP.
"Kita sering membantu PDAM, Aneka Usaha untuk tertibkan dalam pengelolaannya." tambah Tytut

Lebih lanjut, Tytut sangat ingin dan berupaya untuk meningkatkan internal auditor di Kabupaten Kulon Progo. Inspektorat Daerah lebih diberdayakan.

"Kami ingin internal auditor dapat sebagai Early Warning System (EWS) yang dapat memberikan sinyal awal adanya penyimpangan dan melakukan pembenahan tata kelola." jelasnya.

Untuk pengawasan pekerjaan yang sifatnya rutin Tytut mengharapkan kedepan dilakukan pengawas internal kabupaten, BPKP hanya melakukan pendampingan. sehingga BPKP dapat lebih intensif pada masalah yang sifatnya krusial.

BPKP juga akan berbangga jika BPKP dapat dilibatkan dimulai dari mulai perencanaan.

"Semoga dengan mou menjadi sinergi yang kuat menjadikan good governance dan clean goverment" harap Tytut. (at.MC)