Wabup Rembang Kunjungi Kulon Progo

  • 06 Desember 2013 13:15:41
  • 1712 views

Wakil Bupati Rembang, Jawa Tengah, H. Abdul Hafidz dan rombongan yang terdiri dari Asisten II Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKD, Inspektorat, beberapa dokter Puskesmas dan anggota DPRD Rembang berkunjung ke Kabupaten Kulon Progo, Jumat (6/12).

Rombongan Wakil Bupati Rembang disambut Bupati Kulon Progo dr. Hasto Wardoyo, SpOG(K) bersama jajaran Dinas Kesehatan Kulon Progo, di Ruang VIP Gedung Kaca, Wates. Dalam kunjungan kerja tersebut, kedua kepala daerah saling memaparkan program dan potensi daerahnya masing-masing, khususnya dalam bidang kesehatan.

Abdul Hafidz menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk silaturahmi dan ingin melihat serta mendengarkan, sekaligus ngangsu kawruh tentang pelayanan kesehatan di Kulon Progo. Ketertarikannya pada Kulon Progo berawal dari pertemuan tidak sengaja dengan Bupati Kulon Progo beberapa waktu lalu yang mana pada saat itu dr. Hasto, panggilan akrab Bupati Kulon Progo, menjelaskan pembangunan bidang kesehatan di Kulon Progo. Ketertarikan ini membawa Abdul Hafidz menyaksikan sendiri kelapangan, untuk mengetahui kesesuaian ilmu dan praktek yang telah didengarnya dari dr. Hasto.  Ia berharap, ilmu ini akan dipakai sebagai referensi pelayanan kesehatan di Kabupaten Rembang.

"Dengan tingkat kemiskinan 22,5%, Kabupaten Rembang perlu terobosan untuk mensejahterakan masyarakat, apalagi Kabupaten Rembang memiliki 600an ribu penduduk, 14 kecamatan, 294 desa dan kelurahan, 16 Puskesmas, satu RSUD, dan satu Rumah Sakit Swasta," kata Abdul Hafidz.

Sementara itu, dr. Hasto memaparkan pembangunan kesehatan di Kulon Progo yang diawali dengan pengakuannya bahwa Kabupaten Kulon Progo saat ini tingkat kemiskinannya juga masih tinggi, namun saat ini sudah punya data kemiskinan yang terkumpul dalam Album Kemiskinan. Dimana pada saat peluncurannya dibarengi terkumpulnya bantuan dari masyarakat mampu yang terus berlanjut hingga saat ini. Hasil dari bantuan itu saat ini digunakan untuk membantu pengentasan kemiskinan, termasuk melalui program bedah rumah dan program One Village One Sister Company.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, Pemkab mengawali dengan membuat pakta integritas untuk layanan prima bagi instansi di lingkungan Pemkab, termasuk pada rumah sakit dan Puskesmas. dr. Hasto meyakini pelayanan pada Puskesmas ataupun RSUD tidak bisa diperbaiki seperti membalik telapak tangan. Apalagi selama ini pelayanannya selalu saja dikeluhkan masyarakat, hal ini disebabkan karena karakter pegawainya berbeda dengan karakter orang-orang di swasta.

"Untuk merubah mental pegawainya ada satu faktor mendasar yang menjadi kendala. Jika dibandingkan dengan RS Pemerintah di Singapura, Austria, dan Thailand, sangat jauh. Sehingga merubah karakter pelayanan menjadi sangat sulit. Namun, sedikit demi sedikit Pemkab mencoba memperbaiki hal ini dengan membuat pakta integritas, yang berarti janji yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk memperbaiki layanannya," kata dr. Hasto.

Dengan pakta integritas ini layanan kesehatan dituntut untuk dapat memberikan layanan yang baik termasuk dalam tingkah laku menghadapi pasien.

"Jika pasien yang datang diberikan layanan yang bagus, perawat bisa meng-entertain pasien, tentunya lebih memuaskan pasien dan memberikan motivasi yang lebih baik," tambah dr. Hasto.

Bagi dr. Hasto, layanan prima ini adalah usaha Pemkab untuk mencoba merubah ’casingnya’, dengan mencari indikator-indikator yang pasti dan simpel, dalam bentuk angka dan mudah dirubah, misalnya waktu maksimal layanan atau merubah response time, sehingga mempercepat dan memastikan layanan. Setelah RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka keuntungannya jadi besar, karena RS ini bisa menyelenggarakan kegiatan dengan lebih cepat dengan menganggarkan sendiri kebutuhannya.

Sedangkan untuk mempersiapkan  diberlakukannya Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014, Jamkesda digelontor dana kurang lebih Rp 7 milyar, meski dengan kemudahan akses yang diberikan, jumlah ini masih kurang memenuhi kebutuhan. Dengan mempermudah layanan dan akses Jamkesda, Pemkab tidak direpoti keluhan masyarakat akibat prosedur yang sulit untuk mendapatkan Jamkesda.

Untuk pelayanan di Puskesmas, di Kulon Progo sudah ada 6 Puskesmas yang BLUD. Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan prima dan persiapan menghadapi BPJS/Jaminan Kesehatan Nasional, sebab kalau tidak dipersiapkan sebaik-baiknya, dikhawatirkan Pemkab akan menghadapi masalah di tahun 2014 mendatang, karena klaim Jamkesmas akan sulit diverikasi untuk cair. Dengan demikian RSUD akan direpotkan dan berdampak pada pelayanan. Askes juga dikeluhkan oleh peserta karena prosedur yang berbelit-belit. Untuk itu, saat ini berbagai keluhan dari Askes dan Jamkesmas dijadikan satu dan ditangani oleh Askes.

Adanya perubahan alur layanan Jamkesda dan Askes dalam BPJS bisa menjadi masalah, karena pasien tidak bisa langsung ke berobat RS tipe B, tapi harus melalui RS tipe C dahulu. Untuk itu Pemkab juga menyediakan RS tipe C dalam rangka menampung pasien Jamkes. Selain itu, Pemkab berupaya mengajak lembaga asuransi untuk lebih pro kepada rakyat, didukung dengan upaya Puskesmas untuk berjuang meningkatkan dana kapitasi.

Untuk meningkatkan pelayanan di Askes, Pemkab merencanakan untuk duduk bersama dengan PT Askes, PJKN, dan KB-BKKBN untuk mengetahui celah yang tidak dilayani oleh BPJS, jangan sampai masalah ini terlambat diketahui, termasuk pada layanan KB. Jika tidak terlayani, maka Jamkesda akan ditempatkan sebagai suplemen atau komplemen dengan menganggarkan dana sesuai kebutuhan. ***