BPMPDPKB Lakukan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan KB

  • 29 Agustus 2013 10:18:44
  • 2670 views

Bekerjasama dengan Biro Administrasi Kesra Setda DIY, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kabupaten Kulon Progo melakukan Ekspose Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kebijakan KB dengan peserta Koordinator PKB dan dari Instansi terkait serta unsur kecamatan sebanyak 40 orang. Acara yang dipandu oleh Ka Sub Bid Pelayanan KB dan Pembinaan Kelembagaan KB Sunaryo, SPd ini menghadirkan empat pembicara yakni Kepala Bagian Analisa Kebijakan KB dan PM Setda DIY Bambang Sulistiyana, SH, MHum yang menyajikan materi tentang Kebijakan KB yang Terjangkau Masyarakat Miskin, Ka Sub Bag Bina KB dan KS Abun Nawawi MT, SIP, MM yang menyajikan materi tentang Kesehatan Reproduksi, Kepala BPMPDPDKB Kabupaten Kulon Progo Drs. M. Rosyaduddin yang menyajikan materi tentang Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan KB di Kabupaten Kulon Progo, dan Ka Bidang KB dan KS BPMPDPKB Kabupatern Kulon Progo Drs. R. Yudono Hindri Atmoko yang menyajikan materi tentang Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB dan KS Kabupaten Kulon Progo.


Dalam penyajiannya, Bambang Sulistiyana menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang RI Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. menunjukkan bahwa sudah ada komitmen kuat untuk menjalankan Program Keluarga Berencana secara optimal. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada BKKBN untuk melakukan tugas dan fungsi dalam upaya pengendalian kuantitas kependudukan (Pasal 53 UU RI 53 Tahun 2009). Sedangkan tugas dan fungsi pengendalian kuantitas kependudukan di daerah dilaksanakan oleh BKKBD baik di Provinsi maupun Kabupaten Kota (Pasal 54 UU RI 53 Tahun 2009). Ditambahkannya, Undang-undang Nomor 53 Tahun 2009 tersebut memberikan regulasi yang cukup memadahi bagi persoalan kependudukan baik dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, penurunan angka kematian, mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan sebagainya termasuk mempermudah akses orang miskin dalam ikut program KB.


Sementara Abun Nawawi dalam penyajiannya menekankan pentingnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dalam kerangka membangun keluarga kecil bahagia sejahtera. Kesehatan reproduksi tidak hanya terkait dengan pemeliharaan organ reproduksi, tetapi juga bagaimana seorang isteri bersama suaminya dapat merencanakan kapan kehamilan dan persalinannya dengan baik, berapa jumlah anak yang akan dilahirkan dan berapa jaraknya. Hal ini penting dalam rangka menjaga kesehatan ibu dan anak yang dilahirkannya sehingga ke depan menjadi generasi yang berkualitas dan siap mendukung pembangunan.


Sedangkan M Rosyaduddin dalam paparannya menyatakan bahwa Tahun 2013, kebijakan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Kabupaten Kulon Progo difokuskan pada tiga hal, yakni: (1) Revitalisasi Program KB, (2) Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk, (3) Peningkatan Penyediaan dan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan. Kebijakan KKB Kabupaten Kulon Progo tersebut mengacu pada RENSTRA Program KB Nasional 2010-2014 dan Perda No 2 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 - 2016.


Dalam pelaksanaannya, dinyatakan oleh R. Yudono Hindri Atmoko dalam penyajiannya, revitalisasi Program KB belum berjalan optimal, khususnya dalam capaian peserta KB Baru pembinaan kelestarian ber-KB, dan layanan ketahanan keluarga. Sementara dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, implementasinya juga belum optimal, karena belum terbentuk Fapsedu dan Koalisi kependudukan yang membantu advokasi program KB pada para pemangku kebijakan. Dalam hal peningkatan penyediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan kondisi juga tak jauh berbeda, karena, cakupan Mutasi Data Keluarga (MDK) belum 100 persen dan penyediaan informasi KKB lewat Sub Domain BPMPDPKB belum berjalan lancar. ()