Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Bupati dan Wakil Bupati Tak Menekan SKPD Maupun ULP

  • 28 Februari 2013 08:46:18
  • 1717 views

Dalam proses pengadaan barang dan jasa Bupati Kulonprogo tidak akan melakukan tekanan-tekanan kepada SKPD dan juga kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP), dengan demikian tugas-tugas yang dilakukan oleh pokja ULP dapat berjalan maksimal dan lebih ringan.

                Hal tersebut ditegaskan Bupati Kulonprogo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) pada saat pengukuhan sekaligus pembacaan Pakta integritas   tenaga ULP, di Gedung Kaca, Rabu malam (27/2). Acara di hadiri Kepala Kejaksaan Negeri Wates, Rahman Dwi Saputra,SH, Wakil Bupati Drs.H.Sutedjo, dan beberapa pimpinan SKPD.

                "Saya dengan Pak Wabup, insya alloh tidak menekan-nekan kepada kepala SKPD, kepala ULP, misalnya pak tolong ini untuk diloloskan, ini titipan saya, silahkan bisa ditanyakan SKPD maupun ULP selama ini tidak pernah melakukan itu, sehingga ini meringankan yang menjadi Pokja maupun tim ULP ini, karena akan membuat repot, tidak melaksanakan gak enak melaksanakan bisa salah, "kata Hasto.

                Pada kesempatan itu baik Bupati maupun Wabup telah bersepakat bahwa seandainya dalam proses perjalanan diindikasikan ada beberapa penyedia barang atau jasa yang mengatasnamakan keduanya maupun keluarga dan sahabat, kepada pengelola ULP untuk  melakukan kroscek.

                "Saudara, sahabat, teman, tetangga banyak sekali tetapi silahkan di cek apakah saya pernah meminta dukungan agar seseorang bisa diloloskan dalam persaingan ULP maupun LPSE, belum pernah memberi nota dinas, rekomendasi atau pesanan, kalau ada silahkan krocek saja baik kepada saya maupun pak Bupati yang penting prinsipnya berjalan normatif sesuai peraturan yang berlaku,"kata Sutedjo.   

                Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Wates, Rahman Dwi Saputra,SH yang diminta Bupati secara khusus untuk memberikan pembekalan kepada pengelola ULP ini  mengatakan   menjadi petugas ULP tugas yang tidah mudah, karena satu kaki anda berada di pembangunan artinya diberi tugas untuk mewujudkan pembangunan namun di satu sisi apabila menyimpang atau berperilaku tidak sesuai pakta integritas maka berada di ranah hukum.

                "Ini tidak menakuti, tetapi saudara terpilih dengan tugas yang berat sekali, andai sukses akan bertambah nilai pembangunan di Kulonprogo berupa gedung maupun kendaraan dan lain sebagainya,namun di satu sisi apabila menyimpang, mengingkari pakta integritas maka dampaknya luar biasa, nilai proyek yang seharusnya terealisasi akan berkurang, secara jumlah tetap tetapi nilainya proyek akan terserap ke oknum yang tidak bertanggung jawab,"ujar Rahman.

                Rahman yang sebelumnya menjabat Kajari Muaratebo propinsi Jambi ini menginggatkan bahwa kalau kemudian dilaporkan oleh Bupati, SKPD atau pemeriksa kepada aparat penegak hukum, maka efeknya sangat luar biasa, menjadi pesakitan, terpidana bagi anda sendiri, karier kedepan akan habis dan yang berkeluarga bisa dua atau tiga turunan  akan membawa malu.

                 "Untuk menghindari atau tidak ke arah itu, maka Bupati mengandeng Kejaksaan yang bukanlah sesuatu yang ditakutkan, apabila mengenal lebih dekat dengan filosofi dokter yakni orang yang tidak kenal dokter maka akan takut disuntik, tapi kalau kita memahami justru akan menceritakan penyakitnya supaya diagnosenya tepat, dengan diagnose dan dosis tepat maka akan sembuh,"katanya.

                Rahman, juga menekankan bahwa dua faktor sebagai bekal yang bisa mempengaruhi tingkat pelayanan publik yang baik, yaitu pertama adalah apabila kepemimpinan dalam lembaga tidak memberikan suatu model kejujuran maka mereka yang bekerja dalam lembaga itu bisa bekerja dengan seenaknya ataupun tanpa banyak merasa enggan berbuat begitu. Kedua adalah bila keanggotaan suatu lembaga tidaklah secara kolektif memaksakan standar- standar  kejujuran kecenderungan kearah pelayanan publik yang baik, niscaya akan semakin merosot.

                Sedangkan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda yang sekaligus kepala ULP, Drs.Hendri Usdiarka, pengukuhan 23 personil merupakan hasil seleksi yang akan menambah personil yang telah ada sehingga menjadi 63 personil ULP secara keseluruhan.  Pada tahun 2012 yang lalu ULP telah melaksanakan sebanyak 102 paket pekerjaan dan tahun 2013 sejumlah 172 paket pekerjaan dengan dana sekitar Rp.106 Milyar.

                Dalam kesempatan itu Bupati Kulonprogo memasang tanda pengenal secara simbolis kepada personil ULP yang baru masing-masing  Wuri Andreza Gigih Muktitama,ST dan Silvi Irviyanti,ST.  (MC)