Bangun Bandara, Kota Payakumbuh Belajar di Kulon Progo

  • 27 Februari 2013 14:42:24
  • 2263 views

Kota Payakumbuh nampaknya ingin sekali memiliki bandara udara. Hal ini nampak dengan dilakukannya kunjungan studi banding ke Kulonprogo, khusus untuk membahas masalah pembangunan bandara. Studi banding tersebut dilakukan oleh Komisi C DPRD Kota Payakumbuh yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Payakumbuh, Wilman Sinkuan dan Ketua Komisi C, Zul Amri bersama dengan 14 rombongan lain antara lain Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Adrian SH, Sekretaris Dewan, dan jurnalis dari dua media massa. Kunjungan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Kulonprogo, Drs. H. Sutedjo beserta Plt. Sekretaris Daerah, Drs. Djoko Kus Hermanto, MM di Ruang VIP Gedung Binangun, Rabu (27/2).
Di depan rombongan Wabup menjelaskan bahwa proses pembangunan bandara internasional di Kulonprogo telah melalui feasibility study pada 5 Desember 2011 hingga 5 Maret 2012 lalu oleh tim lokal dan internasional, UGM, dan Landrum & Brown. Hasil evaluasi dari berbagai aspek menempatkan Kecamatan Temon dalam skor tertinggi penilaian calon pengganti bandara Adisucipto mengalahkan 7 lokasi. Ditambahkan Wabup, penyusunan master plan telah dilaksanakan pada 7 Mei-7 Agustus 2012 yang membutuhkan lahan seluas 637 ha. Pemda sendiri segera akan menyusun Raperda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di tahun ini.
Dalam kesempatan tersebut, Triyono, SIP., M.Si., Kepala Dishubkominfo Kulonprogo menjelaskan bahwa hingga saat ini proses yang dijalani untuk membangun bandara baru dua tahap, yaitu FS (feasibility study) dan Master Plan, namun telah banyak dinamika yang terjadi baik di Pemkab, Pemda DIY, Pemerintah Pusat dan PT Angkasa Pura. Triyono juga menjelaskan kepada rombongan Kota Payakumbuh bahwa direkomendasikannya Kulonprogo, khususnya Temon sebagai calon pengganti bandara Adisucipto memiliki beberapa pointer, antara lain sedikitnya obstacle (penghalang), didominasi oleh adanya lahan pertanian pantai non-irigasi teknis, relatif sedikitnya penduduk dibanding dengan calon lain, serta beberapa kelayakan lain. Namun ada pula permasalahan yang ditemui dalam rencana pembangunan bandara, antara lain perlunya konfirmasi aspek keterpaduan pengembangan wilayah, aspek ketersediaan lahan dan aspek lingkungan sebagai dasar kajian lebih mendalam untuk rencana pengembangan bandar udara baru di area Palihan-Temon Kabupaten Kulonprogo.
Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh rombongan dari Kota Payakumbuh yaitu proses pra-FS hingga FS dan ijin pembangunan, integrasi dengan RPJMD yang sudah ada, anggaran pembangunan, dan dampak terhadap masyarakat di sekitar lokasi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Triyono menjelaskan bahwa Kulonprogo pada awalnya aktif bekerjasama dengan Republik Ceko setelah mencermati bahwa Bandara Adisucipto memang harus pindah. Dipilihnya Ceko ini berdasarkan seringnya Ceko membuat kajian pembangunan bandara. Bahkan Republik Ceko mau menanggung biaya pra-FS bahkan siap menjadi investor, meskipun akhirnya PT Angkasa Pura bekerja sama dengan GVK dari India. Sedangkan untuk integrasi dengan RPJMD, Triyono menjelaskan bahwa saat ini sedang disusun RDTRK, namun sebelumnya sudah disusun RTRW yang sudah mencantumkan wilayah pembangunan bandara di pesisir. RDTRK yang sekarang disusun adalah kawasan sekitar bandara yang oleh Pemda akan dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar bandara.
"Untuk anggaran, Kulonprogo relatif belum mengeluarkan biaya apapun, karena pra FS sudah dibiayai oleh Ceko sedangkan FS dan masterplan oleh PT Angkasa Pura, sehingga Pemda hanya memfasilitasi ketempatan calon bandara. Dan nantinya pun sampai dengan pembebasan lahan dan pembangunan akan diserahkan oleh pemrakarsa," jelas Triyono.
Dampak terhadap masyarakat menjadi luar biasa, termasuk setelah selesainya masterplan belum adanya perkembangan yang cukup signifikan. Namun intinya, setelah FS dan masterplan selesai masyarakat selalu dilibatkan dan diajak berkomunikasi mulai dari RT hingga Desa dan Kecamatan. Sehingga masyarakat memang 'siap' menerima rencana pembangunan bandara ini. Meskipun di satu sisi banyak juga masyarakat yang khawatir karena hilangnya lahan penghidupan mereka. Untuk mengantisipasinya Pemda akan terus aktif berkomunikasi baik dengan masyarakat maupun PT Angkasa Pura. Misalnya dalam diskusi dengan PT AP, Pemda meminta supaya pembebasan tanah tidak hanya pada lokasi bandara saja tetapi juga lahan di luar bandara yang juga dibebaskan untuk relokasi bagi masyarakat yang rumahnya harus digusur dan tidak punya alternatif penghasilan lain. Terkait lahan, Pemda sudah berkoordinasi dengan dukuh, kades, kecamatan dan BPN, setelah adanya masterplan agar tidak memproses peralihan hak atas tanah di calon lokasi bandara, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya spekulan tanah. Pemda juga membuka RDTRK bagi masyarakat supaya bisa membaca peluang ekonomi di sekitar bandara.
"Intinya, pemda mempersiapkan masyarakat, sehingga ketika ada bandara mereka jangan hanya menjadi penonton atau korban, tetapi ikut menikmati keberadaan bandara,"
Menanggapi rencana bandara di Kulonprogo, Adrian menganggap bahwa Kulonprogo seperti mendapat durian runtuh karena bisa menjadi calon kuat lokasi pengganti Bandara Adisucipto.
"Ini seperti ketiban rezeki, sehingga kawan-kawan dari Dinas Perhubungan (Kulonprogo) layak bersyukur," katanya.
Menutup kunjungan tersebut, Wilman Sinkuan berterimakasih atas penerimaan dan sharing informasi melalui diskusi. Dia berharap dengan informasi dari Pemkab Kulonprogo ini, Kota Payakumbuh dapat mengambil keputusan secara tepat terkait rencana pembangunan bandara.
"Kami melihat kunjungan Komisi C Kota Payakumbuh betul-betul kami mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas bagaimana kita bicara peluang, mensiasati strategi kemudian keputusan yang harus kita ambil sementara kota Padang masih memiliki bandara internasional Minangkabau," kata Wilman.***