Pelayanan Pengelolaan Sampah Baru Mencapai 4,4 Persen

  • 18 Februari 2013 08:32:19
  • 1591 views

Pada tahun 2012 pelayanan sampah kepada warga se Kabupaten Kulonprogo baru mencapai 4,4 persen dari produk sampah yang ada. Berdasarkan angka estimasi, jumlah timbunan sampah yang masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar 60 meter kubik per hari. Sedangkan jumlah sampah seluruh penduduk Kulonprogo mencapai 1.421 meter kubik perhari.

Demikian dikatakan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo saat menanggapai pendapat Panitia Khusus (Pansus) dalam rapat paripurna (rapur) DPRD, Jumat (15/2) di gedung dewan setempat. Rapur yang dipimpin Wakil Ketua I Drs Sudarto itu beragendakan penyampaian jawaban bupati terhadap pendapat Pansus dan Fraksi-Fraksi tentang Raperda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Raperda Penyelenggaraan Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kecilnya indeks prosentase pelayanan sampah tersebut, tambah Hasto, karena sebagian besar wilayah Kabupaten Kulonprogo berupa perdesaan sehingga masyarakat masih memiliki lahan yang cukup untuk
menimbun sampah yang ada. Saat ini, tutur dia, pelayanan sampah yang dilakukan UPTD Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) masih terbatas di wilayah Kota wates, 20 pasar negeri dan beberapa sektor swasta yang tersebar di 12 kecamatan.

"Wacana ke depan, semua perkotaan di wilayah Ibu Kota Kecamatan (IKK) diharapkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun Bank Sampah yang berbasis masyarakat yang bisa melakukan pengelolaan sampah warga dengan 3 R. Yakni reduce, reuse dan recycle," harap Hasto.

Dikatakan pula, untuk mendorong KSM berperan serta dalam program pengurangan dan penanganan sampah, pemerintah dapat membengun Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST), memberi bantuan pinjam pakai kendaraan pengangkut sampah serta memanfaatkan pembuatan pupuk kompos KSM untuk pupuk taman kota. Sehingga sumber pendapatan KSM selain dari iuran warga dan penjualan hasil pemilahan pupuk yang bernilai ekonomi, juga penjualan pupuk kompos oleh pemerintah, tambahnya. (NY)