Hafidh Asrom Tekankan Wirausaha Mandiri untuk Atasi Kemiskinan

  • 09 Januari 2013 14:33:28
  • 2248 views

Dalam masa reses DPD RI, salah satu anggotanya yang berasal dari DIY, Hafidh Asrom, sebagai anggota Komite III yang membidangi pendidikan; agama; kebudayaan; kesehatan; pariwisata; pemuda dan olahraga; kesejahteraan sosial; pemberdayaan perempuan dan ketenagakerjaan, mengunjungi Kulonprogo. Kehadiran Hafidh Asrom ke Kulonprogo, juga terkait dengan komitmen pasca diundangkannya UU Keistimewaan No. 13/2012, yaitu terhadap tingkat kemiskinan DIY yang berada di atas rata-rata. Dalam mengentaskan kemiskinan itu, Hafidh mempunyai ide untuk mengembangkan program 1000 wirausahawan muda yang direspon positif oleh pemerintah pusat. Menurut Hafidh, di Indonesia penduduk yang memiliki jiwa enterpreneur tidak lebih dari 1%, padahal idealnya minimal 4% penduduknya memiliki jiwa kewirausahaan.

"Oleh sebab itu semua komponen masyarakat diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk membuka akses menjadi wirausaha-wirausaha supaya kemandirian bisa ditingkatkan dan pembangunan bisa dipercepat," kata Hafidh saat audiensi dengan Bupati Kulonprogo, dr. H. Hasto Wardoyo, SpOG(K) di Gedung Joglo, Rabu (9/1).

Hafidh menambahkan dengan adanya UU Keistimewaan, pusat telah menyiapkan anggaran Rp 500 milyar, namun belum bisa dicairkan karena Perdais sebagai dasar hukum pemakaian dana tersebut belum selesai dibuat dan juga belum ada juklak dari Kementerian Keuangan. Dana keistimewaan itu harus bisa diakses hingga ke desa-desa supaya masyarakat bisa menjadi tuan rumah di desa sendiri. Meski sebagian besar dana keistimewaan tersebut diarahkan kepada potensi budaya, namun kemiskinan tetap menjadi salah satu fokus penggunaan dana itu. Oleh sebab itu, dirinya  akan berusaha memberi dorongan dan semangat untuk berwirausaha sekecil apapun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu di desa akan ada pergerakan ekonomi dimana anggota DPD akan mensupport dan memiliki komitmen bersama dengan Pemkab.

Kedatangan Hafidh ke Kulonprogo juga dalam rangka menindaklanjuti keinginan berbagai elemen masyarakat Kulonprogo untuk melaunching 1000 kader wirausaha muda desa melalui Asram Foundation sekaligus menularkan semangat berwirausaha kepada masyarakat desa. Jika dimungkinkan Hafidh minta kepada Pemkab agar anggota yang ikut nantinya sudah masuk dalam database, supaya tidak ada yang berasal dari luar Kulonprogo. Supaya gerakan ini tidak asal-asalan, yayasan juga bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yaitu UII dan UGM yang akan memberikan pendampingan kepada usaha kecil melalui mahasiswanya.

Menanggapi Hafidh, Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa selama ini pengentasan kemiskinan dilakukan sangat lambat, bahkan energi yang dikeluarkan tidak sepadan dengan hasilnya walaupun uang yang diturunkan untuk kegiatan tersebut sangat besar. Hal ini disebabkan ibarat mengalahkan musuh, senjata yang dipergunakan belum tepat.

"Sehingga kita harus mencari constraint, yaitu suatu titik dimana jika dilakukan intervensi memiliki leverage atau daya ungkit yang tinggi. Kemudian apa yang dilakukan untuk mengintervensi constrain harus tepat. Namun untuk mengetahui letak constraint itu harus ada database yang riil atau konkret," terang Hasto.

Oleh karena itu Pemkab membuat album kemiskinan, yang saat ini meskipun belum sempurna namun memuat profil yang memperlihatkan penyebab kemiskinan yang jelas. Jika sudah jelas maka treatment yang diberikan akan sesuai dengan penyebab. Album ini juga akan selalu diupdate datanya.

"Hal ini kami lakukan karena saya mempunyai hipotesis bahwa spektrum treatment kemiskinan yang selama ini diberikan masih terlalu luas," kata Hasto.

Selain itu Pemkab Kulonprogo juga membuat pusat perkulakan ditujukan untuk warung-warung yang dikelola oleh keluarga miskin, yaitu warung KAKB. Warung KAKB ini merupakan usaha baru yang didirikan oleh orang miskin dan didampingi oleh keluarga yang sudah kaya. Pemilihan bentuk usaha berupa warung ini karena akan menjual sesuatu yang dipastikan laku, yaitu sembako. Kader-kader yang mengurusi grosirnya harus merupakan enterpreneur sejati.

Menanggapi permintaan Hafidh terhadap peserta 1000 wirausahawan harus dari lokal, Hasto menjelaskan bahwa dari 88 KAKB yang ada di Kulonprogo tentunya sudah mencukupi. Karena anggota KAKB merupakan orang Kulonprogo yang sudah jelas dan  terdata dengan baik. Hasto juga menjelaskan mengenai program Desa Binaan Perusahaan (Sister Company), yang hingga kini sudah mencapai 20 perusahaan untuk mendampingi 30 desa. Fungsi sister company itu adalah untuk pemberdayaan masyarakat miskin di desa. Dengan demikian Kulonprogo membutuhkan enterpreneur muda yang akan mengelola bantuan perusahaan kepada masyarakat miskin di desa.

Audiensi anggota DPD RI tersebut dihadiri juga oleh Wakil Bupati, Drs. H. Sutedjo, beberapa SKPD antara lain Dinsosnakertrans, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, dan beberapa Staf Ahli. Dalam kesempatan tersebut baik Hafidh Asrom dan Hasto Wardoyo saling memberikan cinderamata. ***