Pelantikan Pejabat Kulon Progo, Bupati Minta Tingkatkan Pelayanan Prima

  • 07 Januari 2013 16:11:44
  • 3098 views

Pengembangan karier PNS khususnya dalam pengangkatan jabatan struktural bukanlah sebuah proses yang mudah dan sederhana bagi pejabat pembina kepegawaian yang berwenang. Diperlukan banyak pertimbangan agar dapat memperoleh pejabat yang tepat untuk menduduki sebuah jabatan struktural tertentu. Hal ini penting dan perlu dilakukan, karena menyangkut proses pengambilan keputusan yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur PNS. Demikian disampaikan dr. H. Hasto Wardoyo, SpOG(K) usai melantik 133 PNS untuk menduduki jabatan baru di Gedung Kaca (07/01).

Sebagai refleksi atas pencanangan pelayanan prima, dimana beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) telah menjalankan dengan baik, akan tetapi masih ada keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan prima. Oleh karena itu, Bupati berharap dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), SKPD dapat lebih menyempurnakan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan demikian kontrak kinerja yang telah ditandatangani dahulu (Pelayanan Prima), menjadi janji pada diri sendiri dan kepada masyarakat yang dilayani.

"Perlu diketahui bahwa masih ada beberapa pelayanan prima yang masih sangat menyedihkan, yang sering kita dengar dari masyarakat seperti melalui forum Kamis pagi atau Jum'at pagi," aku Bupati.

Sistim karir dan jenjang kepangkatan di Pemkab Kulonprogo telah mengalami terobosan sehingga tidak membutuhkan prosedur yang bertele-tele. Misalnya ketika pejabat eselon II dilakukan fit and proper test di tingkat Provinsi, maka Pemkab menyampaikan kepada Sekda Provinsi dan tim yang melaukan fit and proper test bahwa setiap dikirimkan calon pejabat eselon II dimohon untuk meloloskan melebihi kebutuhan Pemkab.

"Jika Pemkab mengirimkan 3 pejabat untuk 1 kebutuhan jabatan, maka provinsi diharapkan tidak hanya meluluskan 1 saja, hanya ditandai bahwa beberapa orang tersebut layak menduduki eselon II. Sehingga jika nanti akan dilantik jadi pejabat eselon II tidak perlu fit and proper test lagi," jelas Bupati.

Beberapa pejabat yang dilantik antara lain, Jumanto, SH menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan sebelumnya Kepala Bagian Kesra, Drs. Rudiyatno, MM sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, sebelumnya menjabat Kepala bagian Keuangan Setda, Dra. Niken Probo Laras, S.Sos menjadi kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi UMKM. Namun ada beberapa pejabat yang dilantik pada jabatan yang sama, seperti Ir Agus Langgeng Basuki (Kepala Bappeda), Arif Sudarmanto, SH (Inspektur Daerah) dan Drs. Djulistyo (Kepala BKD). Hal ini disebabkan adanya perubahan SOTK pada SKPD bersangkutan baik ada bagian yang bertambah atau berkurang yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas.***