Investor, Jembatan Emas Menuju Sejahtera

  • 17 Oktober 2012 12:34:48
  • 1501 views

Kesulitan Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya sering dikritik oleh masyarakat luar negeri disebabkan oleh para pejabatnya yang banyak mengejar modal dari konglomerat untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk masyarakat. Dengan kritik ini, Pemkab Kulonprogo berusaha untuk menarik investor, namun investor tersebut dimanfaatkan untuk pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat. PNPM Mandiri-Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. Untuk itu Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh PNPM seharusnya menjadi roh untuk membangun masyarakat Kulonprogo berbasis gotong royong. Demikian disampaikan Bupati Kulonprogo, dr. H. Hasto Wardoyo, SpOG(K) di depan peserta SEMILOKA DPRD PNPM-MP Kab. Kulonprogo, di Wates, Rabu (17/10).

Menurut Hasto, untuk menyejahterakan masyarakat, ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat miskin, sehingga program yang dilakukan Pemkab adalah program pro rakyat. Yang kedua adalah menarik investor untuk membantu mensejahterakan rakyat. Penarikan investor ini mendasarkan pada prinsip pro-rakyat.

"Penarikan investor ke Kulonprogo merupakan salah satu wujud dari megaproyek, jadi megaproyek bukan hanya pembangunan bandara, tambang pasir besi, dan pelabuhan saja, tetapi menarik investor ke Kulonprogo merupakan jembatan emas mensejahterakan masyarakat, selama dana yang diperoleh dari investor itu untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir orang saja," tutur Hasto.

Hal tersebut dilakukan antara lain dengan menarik investor yang pro rakyat ke Sentolo yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri sejak tahun 2003. Rencananya akan didirikan pabrik traktor Quick dan pabrik Boneka di Sentolo. Namun meski telah mengundang investor, pemberdayaan masyarakat harus tetap berbasis gotong royong.

Menurut panitia acara, semiloka ini dilakukan antara lain untuk memperkuat komitmen DPRD dan SKPD dalam menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam program dan membangun komitmen menjadikan RPJMDes sebagai dokumen perencanaan yang mewakili masyarakat dan sebagai aspirasi masyarakat.

Penjaringan aspirasi masyarakat Kulonprogo telah rutin dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo setiap Kamis pagi. Selama satu tahun, aspirasi tersebut diresume dan terlihat bahwa sekitar 56% aspirasi adalah permasalahan fisik, seperti jalan, jembatan, bangunan, dan sebagainya.

Sedangkan 44% merupakan permasalahan lain-lain. Setelah diresume, aspirasi ini akan ditindaklanjuti antara lain melalui musrenbangdes. Dari prosentase ini berarti sebagian besar masyarakat menginginkan perbaikan sarana-prasarana fisik.

Materi yang diberikan dalam semiloka antara lain tinjauan hasil jaring aspirasi masyarakat (jaring asmara) dalam mengisi pembangunan serta mengetahui sejauh mana RPJMDes dapat menampung aspirasi masyarakat. Materi disampaikan oleh anggota Dewan dan Ketua Forum BPD Kulonprogo.

Peserta berjumlah 73 orang yang terdiri dari anggota DPRD, SKPD, Kades, BPD, Fasilitator, Pokja RBM, Tokoh Masyarakat, Satker PNPM MP DIY, dan koordinator Propinsi PNPM MP DIY. Semiloka ini mengambil tema "Menjadikan RPJM Des sebagai media Komunikasi Pembangunan". (mc)