Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo

Badan Anggaran (Banggar )DPRD Kabupaten Kulonprogo menilai bahwa saat Dinas Pendidikan terkesan menjadi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kedua. Karena dinas tersebut banyak melaksanakan pembangunan fisik layaknya DPU. Seperti gedung dan prasarana sekolah lain yang menyita banyak tenaga dan pikiran.

Banggar pun berharap agar Dinas Pendidikan dikembalikan ke khitah, yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melaksanakan pengembangan pendidikan. Sehingga kulaitas pendidikan di Kulonprogo semakin baik dalam prestasi dan tingkat kelulusan. Banggar mendesak agar Bupati dapat bertindak tegas dan bijak dalam menangani masalah ini.

Hal itu disampaikan Banggar melalui juru bicara Agus Sujarwo SE dalam dalam pendapat akhir pada rapat paripurna (rapur) persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD tahun 2012, Kamis (16/8) malam di gedung dewan setempat.

Rapur dipimpin oleh Ketua DPRD Yuliardi SAg, dihadiri Bupati dr Hasto Wardoyo SpOG(K), Wabup Drs H Sutejo, Sekda Budi Wibowo SH MM serta segenap Kepala SKPD di lingkungan Pemkab.

Rapat tersebut sedianya dilaksanakan pada jam 16.00. Namun karena anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kourum kemudian ditunda pada pukul 19.00.

Selain menyoroti Dinas Pendidikan, Banggar juga mengkritisi beberapa SKPD dan BUMD untuk mengoptimalkan kinerja guna mengoptimalkan pembangunan daerah. Kepada DPU, Banggar minta agar peningkatan jumlah anggaran bisa diikuti profesionalitas kinerja. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus terjadwal dengan baik. Bila terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pekerjaan.

Banggar juga berharap agar pemborong bekerja dengan sungguh-sungguh dengan mengedepankan kualitas bangunan. "Kami minta Bupati bertindak tegas kepada siapapun yang tidak profesional dan tidak mengedepankan kualitas pekerjaan," tandas Agus.

Kepada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (KKP), Banggar mengingatkan, pembangunan pelabuhan tanjung Adikarto memberikan pekerjaan rumah yang tidak mudah. Persiapan SDM yang mampu mengelola ataupun mengangkat peluang kerja dipelabuhan kerja di pelabuhan harus segera dipersiapkan.

"Kami khawatir nantinya akan dikuasai orang lain sehingga arah kesejahteraan menjadi berbelok. Sekolah Menengah Kelautan telah didirikan. Namun benarkan lulusannya telah mampu menjadi pelaut? Ini menjadi tugas kita bersama," tukas Agus.

Lebih jauh Agus memaparkan, dibanding APBD murni, APBD Perubahan tahun 2012 mengalami peningkatan. Untuk Pendapatan naik sebesar Rp 62,81 miliar dari Rp 800,88 M menjadi 863,69 M. Belanja Daerah meningkat Rp 92,02 M, dari 834,12 M menjadi Rp 930,13 M. Sedangkan Pembiayaan daerah yang semula 33,24 M bertambah Rp 33,20 M menjadi 66,44 M, terang politisi dari PKPB tersebut.

Sementara Hasto menyatakan, Belanja Daerah sebesar Rp 930,13 M terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 607,00 M dan Belanja Langsung Rp 323,13 M. Sedangkan Penerimaan Belanja Daerah Rp 72,75 M dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 6,31 M sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp 66,44 M. Jumlah tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran, ujar Hasto.

Ditambahkan, mengingat anggaran Belanja Langsung sampai dengan bulan Juli baru mencapai 24,21 persen maka seluruh SKPD diharapkan terus meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sehingga semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat kualitas dan tepat sasaran, pinta bupati. (ny-setwan)