KABUPATEN BANYUMAS LAKUKAN STUDI BANDING PERIJINAN

  • 19 Juni 2012 21:30:42
  • 2658 views

Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Kulonprogo dijadikan rujukan untuk studi banding oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Banyumas pada hari Selasa (19/04). Studi banding ini dikhususkan mengenai perijinan dalam bidang pertambangan. Sejauh ini KPT Kulonprogo dianggap telah berhasil mengelola pelayanan perizinan kepada masyarakat. Kunjungan BPMPP Kabupaten Banyumas ini dipimpin oleh Kepala Bidang Perijinan, Dra. Sulistyowati, didampingi empat staf Bidang Perijinan dan Dinas ESDM. Rombongan diterima langsung oleh Kepala KPT, Drs.Lucius Bowo Pristiyanto, dan sejumlah staff di ruang kerjanya.

 

Diskusi diawali dengan presentasi singkat mengenai Kulonprogo dan pelayanan perijinan oleh KPT dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Pertanyaan rombongan BPPM Banyumas antara lain seputar regulasi kegiatan usaha pertambangan, mekanisme pemberian izin, upaya pembinaan, penggunaan BBM non subsidi, peran dinas lain terkait pemberian ijin, pengawasan, insentif Pemda kepada penambang, dan implementasi SE Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM tentang penghentian sementara ijin usaha pertambangan.

 

Dalam diskusi, Bowo menjelaskan regulasi yang digunakan untuk mengatur kegiatan usaha pertambangan di Kulonprogo, antara lain Perda No. 6 tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan bahan Galian Golongan dan Perbup Kulonprogo No 34 tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral, Logam dan Batubara.

 

Dijelaskan olehnya bahwa pemberian izin pertambangan untuk batuan diterbitkan oleh KPT setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Perindag dan ESDM. Sedangkan izin usaha pertambangan mineral logam dan mineral non logam diterbitkan oleh Dinas Perindag dan ESDM sesuai peraturan perundangan. Namun mengenai izin usaha pertambangan operasi produksi khusus, ditegaskannya bahwa KPT Kulonprogo belum pernah menerbitkannya, namun ijin usaha pertambangan operasi khusus pengolahan pemecah batu (crushing plant) pernah diterbitkan namun pembinaan dilakukan oleh Disperindag dan ESDM.

 

Dalam hal penggunaan BBM, Bowo menjelaskan bahwa perusahaan tambang yang ada di Kulonprogo sebagian besar menggunakan BBM non subsidi, karena ditunjang dengan adanya Depo Pertamina di Rewulu yang jaraknya relatif dekat dengan Kulonprogo. Meskipun begitu, pemakaian BBM bersubsidi kemungkinan ada meskipun sedikit.

 

Menurut Bowo, KPT tidak menghadapi kendala teknis dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP), namun yang menjadi permasalahan adalah lamanya waktu yang diperlukan karena harus mendapatkan rekomendasi dari instansi lain, seperti Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk usaha pertambangan di sepanjang sungai. Peran instansi lain juga sangat mendukung dalam kelancaran pemberian IUP, seperti Kantor Lingkungan Hidup terkait dengan UKL-UPL, Dinas PU terkait dengan IMB.

 

Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah salah satu instrument pengelolaan lingkungan yang menjadi persyaratan perijinan bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan suatu usaha/kegiatan di berbagai sektor Pertambangan pasir Kulonprogo sebagian besar terdapat di Sungai Progo.
Hingga saat ini pertambangan tersebut dikelola oleh masyarakat lokal, dan truk pengangkut pasir yang masuk tidak diperbolehkan membawa tenaga sendiri. Menurut Bowo, dengan adanya pertambangan rakyat, akan sulit bagi penambang luar yang masuk, karena akan berpotensi konflik.

 

Koordinasi dengan instansi terkait dengan pertambangan juga dinilai bagus, terbukti adanya kerjasama dengan kepolisian dan Satpol PP, serta tidak adanya pertambangan (berijin) yang menggunakan peralatan berat. Pelarangan penambangan di daerah tertentu sebenarnya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi, karena kegiatan pertambangan pasir di daerah terlarang bisa merusak dam ataupun jembatan, yang jika rusak akan berdampak buruk bagi masyarakat.


Dalam memberikan ijin, KPT Kulonprogo berprinsip "Lengkap dan Benar", artinya persyaratan yang diperlukan untuk ijin harus lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Jika sudah lengkap dan benar, maka KPT menjamin proses perijinan akan berjalan cepat sesuai dengan visinya untuk memberikan pelayan perizinan prima kepada masyarakat.

 

Kunjungan diakhiri dengan melihat langsung proses perijinan di front office KPT dan penggunaan aplikasi e-permit. Diakui oleh aparat Pemkab Banyumas, bahwa penggunaan e-permit akan mengurangi waktu pelayanan, mengurangi perijinan yang di luar prosedur dan menambah efektifitas pelayanan. Dalam waktu dekat BPMPP Banyumas tertarik untuk menggunakan system serupa.