Kunjungan DPRD Kabupaten Lumajang

  • 30 Mei 2012 15:09:39
  • 1820 views

Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur melakukan kunjungan kerja (kunker) guna mencari referensi tentang kebijakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kulonprogo. Kunker dilakukan Rabu (30/5) di gedung DPRD, dan disambut oleh Wakil Ketua Drs Sudarto bersama segenap anggota Komisi I.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang Drs Sugiyantoko, saat ini pengelolaan pertambangan pasir besi di wilayahnya masih mengalami banyak masalah. Antara lain, disebabkan adanya regulasi yang tidak jelas sehingga memunculkan konflik antara pemkab, investor dan masyarakat.

Dijelaskan, penambangan di Lumajang dilakukan di 3 wilayah. Dua wilayah dilakukan oleh investor, yakni PT Aneka Tambang dengan luas areal penambangan 500 hektar dan PT IMMS dengan luas 10.000 ha. Sedangkan 1 wilayah ditambang oleh masyarakat dengan luas 60 ha. “ Untuk wilayah yang ditambang oleh investor, sampai saat ini masih terjadi konflik dengan masyarakat karena berebut kepentingan,” tambah Sugiyantoko.

Menurut anggota Sugiyantoko, penambangan oleh investor didasarkan pada pemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebenarnya belum memenuhi syarat untuk melakukan eksploitasi. Namun demikian, mereka telah menjual pasir besi dengan dalih telah memiliki izin dari bupati. “Sayangnya, bupati tak pernah mengkomunikasikan izin ini dengan DPRD, sehingga kami tidak bisa bersikap secara tegas atas gejolak yang terjadi di masyarakat,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sudarto menyatakan, penambangan pasir besi di Kulonprogo juga terjadi penolakan oleh sebagian masyarakat. Untuk meminimalisir penolakan tersebut, Pemkab melakukan berbagai kajian teknis dan sosial yang melahirkan kebijakan dengan prinsip tidak akan merugikan masyarakat.

Dikatakan, karena prinsip tersebut proses penambangan pasir besi berjalan cukup lambat. Sejak tahun 1996 hingga sekarang baru sampai tahap operasionalisasi pilot proyek yang belum memberikan keuntungan bagi investor. Namun proses itu berjalan cukup konsisten sehingga penolakan dari masyarakat bisa diminamalisir.

“Yang selalu kami kedepankan adalah komunikasi yang efektif oleh Pemkab, investor dan masyarakat. Sehingga masing-masing pihak bisa saling mengerti kepentingannya ke depan. Mungkin ini yang belum dilakukan di Lumajang,” imbuh politisi PDIP tersebut. (setwan)